Khawatir Aktivitas Belajar Dihentikan

Khawatir Aktivitas Belajar Dihentikan

  Kamis, 19 May 2016 09:30
SEKOLAH: Bangunan atap SDN 9 Kelurahan Pasir Wan Salim rusak parah. Perbaikan tidak bisa dilakukan lantaran lahan yang ditempati sekolah berstatus sengketa. WAHYU ISMIR

Berita Terkait

MEMPAWAH - Sengketa lahan berdirinya Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah tak menyurutkan semangat siswa dan dewan guru untuk terus beraktivitas. Pihak sekolah berkomitmen tetap melaksanakan pembelajaran meski ruang kelas disegel pemilik lahan.

Sejak beberapa hari belakangan ini, warga pemilik tanah memasang sebuah plang di halaman SDN yang berada di pinggir jalan raya jalur Pantura Kabupaten Mempawah itu. Plang itu berisikan peringatan kepada pihak sekolah. ‘Tanah ini segera dikosongkan paling lama tanggal 30 Mei’, begitu tulisan berwarna hitam yang tertera di papan plang.

Sejak pemasangan plang itu, pihak sekolah pun mulai ketar-ketir. Sebab, mereka harus segera mencari solusi tepat agar permasalahan itu tidak menghentikan aktivitas belajar mengajar. Apalagi dalam waktu dekat ini, para siswa akan melaksanakan ulangan umum yang menentukan kenaikan kelas.

Ironis memang, di tengah permasalahan itu para siswa terancam menjadi korban sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Mereka pun hanya bisa pasrah jika pada tanggal 30 Mei nanti, ruang belajarnya akan disegel dan aktivitas belajar mengajar dihentikan.

“Saya sudah berkomitmen kepada anak-anak dan orang tua siswa untuk tetap mengajar. Apapun yang terjadi dan bagaimana pun kondisinya, kami tetap akan menunaikan kewajiban memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa,” tegas Kepala SDN 9, Hasanudin kepada Pontianak Post.

Sengkarut permasalahan lahan tersebut, pria yang telah menjabat kurang lebih 1, 5 tahun itu mengaku telah melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mempawah. Dinas mengintruksikan agar sekolah tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar sambil menunggu solusi yang tepat.

“Lahan itu memang hak milik warga bersangkutan dengan status pinjam pakai. Jadi kami tidak bisa berkeras atas kepemilikannya. Permasalahan ini pun sudah berlangsung lama dan telah dilakukan pertemuan dengan Sekda maupun Disdikpora,” tutur Hasanudin. 

Terhadap permasalahan itu, ungkap Hasanudin, Disdikpora telah memberikan solusi yakni mencari lokasi baru untuk pembangunan SDN 9 Kelurahan Pasir Wan Salim. Disdikpora memiliki alasan kuat untuk tidak membayar lahan milik warga itu.

“Lahan tersebut bukan hanya milik satu orang, melainkan ada empat orang pemilik lainnya. Kalau satu orang dibayar, pasti yang lain juga akan menuntut pembayaran. Surat menyurat tanah juga tidak lengkap,” terangnya.

Karenanya, imbuh Hasanudin, Disdikpora telah memutuskan untuk mencari lahan lain. Rencananya, lahan baru itu berada di Desa Sungai Bakau Kecil. Agar aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung.

“Pada prinsipnya kami hanya mengikuti keputusan dari dinas kabupaten. Kalau memang harus dipindahkan ke lokasi baru, kami pun mengikuti saja,” ujarnya.

Ditanya deadline hingga tanggal 30 Mei, Hasanudin mengaku pihaknya telah mempersiapkan beberapa alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan fasilitas yang ada.

“Kalau pun nanti kelas di segel, maka kami akan memanfaatkan tiga ruangan yang tidak masuk dalam lahan warga tersebut. Nah, kita akan menerapkan sistem belajar pagi dan sore secara bergantian. Kalau pun terpaksa membangun tenda atau menumpang dirumah warga, kami tetap akan mengajar anak-anak. Apapun yang terjadi, aktivitas pendidikan tidak boleh  berhenti,” tegasnya lagi.

Di lain pihak, Lurah Pasir Wan Salim, Sawadi menyebut pihaknya akan memediasi antara pihak sekolah, komite sekolah dan warga pemilik lahan. Pihaknya berupaya agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa menghambat aktivitas pendidikan.

Sawadi mengungkapkan, warga pemilik lahan ingin menjual lahan sekolah itu senilai Rp75 juta. Mereka pun tidak mempermasalahkan pihak mana yang membeli lahan dimaksud. Asalkan lahannya bisa laku terjual dengan harga yang telah disepakati.

“Secara pribadi, saya tidak mau kalau sekolah ini dipindahkan. Mengingat hampir 80 persen siswanya warga Senggiring. Kalau harus dipindahkan ke lokasi lain, kita khawatir akan menyulitkan siswa dan orang tua,” lirihnya. (wah)

Berita Terkait