Keteladanan Kunci Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Keteladanan Kunci Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

  Minggu, 17 December 2017 13:13

Berita Terkait

SAAT ini bukan jamannya lagi untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat sudah semakin cerdas, semakin meningkat kesadarannya, untuk menuntut hak haknya dan melaksanakan kewajibannya, tinggal bagaimana unsur birokrasi menyikapinya.
Menurut Drs. Suhadi Sw.M.Si  untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme, diperlukan Abdi Negara yang jujur, bermental pelayan dan memiliki moralitas yang tinggi.
Untuk memiliki Aparat Sipil Negara seperti itu,  diperlukan keteladanan dari pimpinannnya.
Teladan yang dimaksud Drs. Suhadi Sw.M.Si ada tujuh unsur yaitu jujur dan terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bisa membangun kerja sama secara vertikal dengan unsur pemerintah diatasnya, maupun secara horizontal dengan instansi terkait dan dengan anak buah atau staf. Adil artinya bisa bertindak sebagai pimpinan, sebagai teman atau sahabat, sebagai orang tua dan sebagai atasan.
Peduli artinya seorang pejabat harus memiliki empaty terhadap lingkungannya atau masyarakatnya, jangan sampai masyarakat sedang mengalami kesusahan mendapatkan layanan kesehatan misalnya justru istri pejabat keluyuran ke Luar Negeri, bergaul membentuk kelompok sosialite dan sebagainya. Demikian Visioner, seorang pejabat harus memiliki pemikiran jauh kedepan, memiliki grand design sehingga staf akan terkagum kagum dan mendukungnya.
Memang untuk menjadi teladan bukanlah semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu niat yang tulus dan iklas yang datang dari dalam hati nuraninya. Disamping keteladanan juga diperlukan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Ketika dilakukan lelang Proyek Pembangunan misalnya semua peserta lelang paparan disaksikan pejabat terkait dan pemenangnya tidak harus yang penawaran terendah, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, baik kualitas materiilnya maupun realistisnya. Jika memungkinkan undang KPK atau pengawas eksternal dari luar pemerintahan.
Demikian juga, lanjut Suhadi, profesionalitas juga mempengaruhi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Untuk mendapatkan pejabat publik yang berkualitas, maka semua calon pejabat publik apakah itu Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Sekretaris Daerah, harus dilakukan uji kompetensi. Mereka yang lolos uji kompetensi bisa ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Banyak hal yang harus ditempuh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Disamping apa yang telah diuraikan ada hal yang prinsip yang tidak boleh ditawar tawar yaitu akuntabilitasnya. Artinya semua pekerjaan harus bisa dipertanggung jawabkan baik kepada negara maupun kepada masyarakat, melalui Laporan berkala.
Karena sesuai dengan Undang Undang nomor 14  Tahun 2008 tentang  keterbukaan informasi publik telah diamanatkan bahwa setiap lembaga publik yaitu lembaga yang operasionalisasinya menggunakan keuangan negara, wajib memberikan informasi secara, serta merta, Informasi setiap saat, informasi secara berkala dan informasi yang dikecualikan. Sesuai amanat Undang Undang masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, jika ada pihak yang menghalang halangi, masyarakat bisa menuntut Pejabat Pengelola dokumentasi dan Informasi (PPID)  atau atasan PPID.
Kesemuanya itu penting dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya Korupsi dan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum.
Ayo kita mulai mewujudkan pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kita mulai dari yang kecil kecil seperti tidak korupsi waktu, datang tepat pada waktunya dan pulang sesuai aturan yang ada. Atasan bisa menjadi contoh dan teladan bagi staf dan tidak menjadikan staf sebagai ATM-nya.**

Berita Terkait