Ketapang Terbitkan Tiga Perda Baru

Ketapang Terbitkan Tiga Perda Baru

  Selasa, 11 Oktober 2016 08:40

Berita Terkait

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan SH menerima draf tiga buah Peraturan Daerah (Perda) dari Ketua DPRD Budi Matheus SPd, usai Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DRPD, Senin (10/10). Tiga draf Perda tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 20121, Pembentukan dan Susunan SOPD, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut diambil dalam Sidang Paripuna DPRD, setelah mendengarkan penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi lewat juru bicara masing-masing. Setelah diperoleh persetujuan, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan DPRD oleh Ketua DPRD Budi Matheus dengan disaksikan Bupati Martin Rantan dan Wakil Bupati Drs H Suprapto S.

Dalam pemandangan umum tujuh fraksi tersebut, satu di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Suprapto, mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, yang telah mempersiapkan raperda dimaskud. Penghargaan juga diberikan mereka karena antara eksekutif dan legislatif telah membahas bersama-sama membahasnya. “Kita pada hari ini (kemarin, Red) sampailah pada tahapan akhir melalui rapat akhir Paripurna DPRD Ketapang,” kata Suprapto.

Terhadap perangkat daerah sekarang ini, pihaknya meminta agar mereka berperan aktif terhadap kondisi daerah saat ini untuk kepentingan masyarakat. Menurut dia, penguatan masing-masing tugas dan fungsi harus lebih ditingkatkan, walaupun di satu sisi terjadi pelemahan terhadap kewenangan daerah. Harapan dia, untuk mengatasi seperti yang diharapkan suatu daerah, sehingga bisa teratasi.

Sementara, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Gusmani, mengatakan terhadap tiga raperda tersebut, merupakan kewajiban institusi dan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Gusmani, dengan bertambahnya atau berubahnya peraturan daerah tersebut, maka diharapkan dia akan lebih memperkaya referensi hukum di daerah. Hal tersebut, menurut dia, sebagai landasan operasional pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dia juga berharap, dengan regulasi yang tepat, maka pelaksanaan pemerintahan daerah akan berjalan stabil terarah, berkelanjutan, berkesinambungan, dan profesional. “Penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan objek sasaran masyarakat, akan terabangun komunikasi yang sinergi dan harmonis, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” kata Gusmani. (afi/ser)

Berita Terkait