Ketapang Kembali WTP

Ketapang Kembali WTP

  Rabu, 22 June 2016 10:00
OPINI WTP: Bupati Ketapang Martin Rantan menerima rapor penilaian keuangan daerah dari kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satriyo. Dalam laporan itu, Ketapang mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). RAMSES/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ketapang kembali mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah kali kedua. Penyerahan penilaian opini WTP tersebut dilakukan langsung kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satriyo, di Gedung BPK-RI Perwakilan Kalbar Jalan A Yani Pontianak, siang kemarin.

Selain Ketapang, kabupaten yang mendapatkan opini serupa yakni Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, serta Kota Pontianak. WTP sendiri merupakan opini atau penilaian tertinggi dari BPK RI atas laporan pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah.

Bupati Ketapang Martin Rantan menyatakan penghargaan yang diperoleh itu menjadi kebanggaan bagi kabupaten yang dipimpinnya. “Kami merasa senang, terhadap hasil kerja dan penilaian yang dilakukan.  Apalagi Ketapang mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan,” jelas Martin siang kemarin.

Martin memastikan jika pihaknya akan bekerja keras untuk mempertahankan penghargaan yang sudah diperoleh itu. Martin menilai sudah menjadi keharusan untuk mempertahankan penilaian atersebut. Terlebih, dia menambahkan, Ketapang akan memperoleh dana insentif dari pusat.

Karena itu Martin menekankan kepada jajaraanya agar mau bekerja keras. Namun, dia juga mengingatkan agar jangan melupakan ketelitian dalam membuat laporan. Untuk mendorong itu, Bupati juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia kepada jajarannya. Selain itu, pihaknya tetap mengikuti format kerja yang disesuaikan dengan aturan yang berkembang.

“Makanya, ketika dilakukan pemeriksaan, kami semuanya bekerja keras. Dan saya rasa tidak ada kendala, seluruh perangkat daerah sudah bekerja profesional. Saya hanya mendorong saja, bahkan hingga ke camat dan lurah sudah terbiasa melakukan itu. Kenapa kami minta dipercepat dan teliti, agar prestasi ini tidak menurun dari wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dengan pengecualian,” terangnya. (mse)

Berita Terkait