Kesempatan WP Buka Lembaran Baru

Kesempatan WP Buka Lembaran Baru

  Rabu, 24 Agustus 2016 09:40
AMNESTI PAJAK: Sosialisasi Amnesti Pajak dibuka sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, M Mansur (tengah), di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, kemarin.

Berita Terkait

KETAPANG – Sebanyak 125 wajib pajak (WP) di wilayah Kabupaten Ketapang mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kemarin (23/8). Kegiatan yang digelar di ruang
rapat utama Kantor Bupati Ketapang ini juga dihadiri anggota Komisi XI
DPR RI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, dan lembaga non perbankan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Teguh Setyobudi Suwondo SE MEc, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Oleh sebab itu, dengan target KPP Pratama Ketapang sebesar Rp748 miliar, diharapkan dia agar kebijakan ini dapat mendukung dalam tercapainya target tersebut. "Kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga investasi di Indonesia meningkat dan mendukung dalam perekonomian dan pembangunan negara," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ir G Michael Jeno MM, anggota Komisi XI DPR-RI yang hadir dalam kesempatan itu. Ia mengajak agar wajib pajak ikut dalam program tersebut. "Program pengampunan pajak ini
merupakan kebijakan yang hanya satu kali untuk 20 hingga 30 tahun
ke depan," ajaknya.

Ia melanjutkan, program ini nantinya juga akan didukung dengan
automatic exchange of information (AEol) atau sistem pertukaran
informasi otomatis. Dilanjutkan dia bahwa ini merupakan sebuah sistem pertukaran informasi rekening dari wajib pajak, sehingga bagi rekening wajib pajak yang berada di negara lain akan otomatis terlacak oleh otoritas pajak.

Pemerintah, menurut dia, juga akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau melaporkan hartanya melalui program tax amnesty. "Bagi mereka yang telah mengikuti program Tax Amnesty akan dijamin kerahasiaannya dan bagi siapa saja yang membocorkan dan
menyebarluaskan akan dikenakan tindak pidana yang berat," lanjutnya.

Sementara, Sekda Ketapang Drs HM. Mansur MSi, mengatakan jika kebijakan yang satu ini merupakan terobosan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat yang diwakili Kepala
Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Muslimin BEM
MTax, memastikan jika tax amnesty adalah kesempatan yang baik, untuk
melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan. Kantor Wilayah DJP
Kalimantan Barat juga, dikatakan dia, begitu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Ketapang, yang telah memfasilitasi acara sosialisasi ini. Diharapkan dia, kepada masyarakat yang ingin tahu lebih dalam tentang tax amnesty dan ingin mengikuti program ini, untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang. (ser)

 

Berita Terkait