Kesehatan Mesti Sosialisasi

Kesehatan Mesti Sosialisasi

  Sabtu, 13 February 2016 08:59
Bebby Nailufa

Berita Terkait

ANGGGOTA DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa meminta BPJS Kesehatan memberi sosialisasi terkait jenis obat tanggungan BPJS Kesehatan baik pada masyarakat pemegang kartu kesehatan dan pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selama ini kerap ditemukan kesalahan informasi terutama di pihak pemegang kartu, seakan tidak mendapat hak-haknya.

“Terkadang peraturan dan kejadian di lapangan berbanding terbalik. Seharusnya dokter yang menangani pasien BPJS dan pihak BPJS bisa bekerjasama dengan baik termasuk obat apa saja yang ditanggung BPJS,” katanya, Jumat kemarin.Apabila semua itu disosialisasikan kedua belah pihak, ia merasa kejadian kesalahpahaman antara pemegang kartu dan pihak rumah sakit selama ini dialami sebagian orang tidak terjadi.

Dalam pemberian sosialisasi harusnya tidak mesti satu atau dua kali dan di beberapa tempat saja. Ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dicontohkan politisi Partai Golkar itu sosialisasi bisa disampaikan di tiap kecamatan, bahkan dapat diteruskan ke tingkat kelurahan dan RT, agar informasi itu dapat sampai ke telinga masyarakat. Jika itu dilakukan, ia rasa kejadian yang ditemukan sebagain masyarakat selama ini tidak akan terjadi.

Pemegang kartu BPJS Kesehatan baik itu di kabupaten dan kota diperlakukan sama dengan setoran yang telah ditentukan. Maka dari itu mereka juga berhak mendapat fasilitas dan pelayanan sesuai dengan golongan sampai fasilitas obatnya. Sehingga bisa diprioritaskan mana obat yang mesti ada dalam penanggungan BPJS Kesehatan.“Kalau untuk kasus yang jarang atau susah dan kemudian obatnya tidak ditanggung mungkin di situ peran sistem rujukan bertingkat, sehingga menjamin kesediaan pelayanan medis dan obat yang menyertainya,” jelasnya.

Tanggungan obat BPJS Kesehatan adalah obat yang ada di dalam daftar e-katalaog dan formularium nasional yang pengadaannya dikelola oleh Kemenkes. Kalau ternyata kekosongan obat adalah wewenang rumah sakit untuk membeli mengadakan pengadaannya atau FKTP laporan ke Dinkes dan diteruskan ke Kemenkes. “Hal penting seperti ini mesti disosialisasikan dahulu agar masyarakat paham,” terangnya.

Sebelumnnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Unting Patri Wicaksono menegaskan bahwa seluruh obat sesuai dengan indikasi medis itu murni tanggungan BPJS Kesehatan. Selama ini kerap ditemukan kejadian difasilitas kesehatan yang tidak menanggung obat tertentu dan melimpahkan itu kepada pemegang kartu dengan membayar lagi sebagian obat tersebut.(iza)

 

Berita Terkait