Kerahkan Jajaran, Bersih-bersih Pantai

Kerahkan Jajaran, Bersih-bersih Pantai

  Sabtu, 9 April 2016 09:24
BERSIH PANTAI: Jajaran SKPD Kabupaten Kayong Utara melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, di mana kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, kemarin (8/4). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kayong Utara melakukan aksi gotong royong. Mereka membersihkan lingkungan objek wisata Pantai Pulau Datok, Sukadana Jumat (8/4) pagi. Bersih-bersih tersebut dilakukan mengingat di lokasi ini nantinya akan menjadi tempat kegiatan puncak perhelatan Sail Selat Karimata 2016.

Bupati Kayong Utara Hildi Hamid langsung memimpin kegiatan bersih-bersih pantai tersebut. Saat ditemui, dia mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu bentuk wujud persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menyambut perhelatan Sail Selat Karimata 2016, Oktober nanti.  “Kerja bakti ini supaya semua pegawai mengetahui bahwa ada kegiatan Sail Selat Karimata,” ujarnya.

Terkait persiapan pembangunan Sail Selat Karimata, sampai saat ini diakui Hildi sedang dalam proses pelelangan untuk pembangunannya.  Sedangkan untuk pengerjaannya, ditargetkan dia pada akhir April sampai awal Mei mendatang sudah mulai akan dilaksanakan pembangunannya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tersebut berharap kepada masyarakat, untuk ikut bersama-sama berkorban dalam menyukseskan Sail Selat karimat 2106 ini. “Karena setiap pembangunan mesti ada pengorbanan, (maka) banyak pembangunan nanti seperti pelebaran jalan yang mungkin kena halaman rumah mereka. Ini juga yang dibutuhkan kebersamaan masyarakat,” harap Hildi.

Kegiatan Sail ini sendiri, diharapkan Hildi bisa dimanfaatkan masyakarat untuk meningkatkan  ekonomi keluarga, melalui pengembangan usaha mikro sesuai keahlian masing-masing. Saat ditanya terkait dengan sejumlah bangunan  yang masih berdiri di areal lahan acara puncak Sail,  Hildi menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah membayar ganti rugi tanah dan menilai harga bangunan. Pemerintah juga, dipastikan dia, telah menyediakan tempat tinggal untuk warga yang terkena relokasi.

“Status mereka itu numpang dengan pemilik tanah, tinggal pemilik tanah itu  dengan yang pemilik bangunan itu  bagaimana? Sedangkan dari kita tidak ada ganti rugi untuk itu,” tandasnya. (dan)

Berita Terkait