Kepentingan Publik Harus Diutamakan

Kepentingan Publik Harus Diutamakan

  Selasa, 15 March 2016 09:05

Berita Terkait

Presiden Jokowi Minta Aplikasi
Angkutan Tidak Langsung Diblokir

JAKARTA – Aksi menolak beroperasinya angkutan transportasi berbasis online kembali muncul. Pemicunya adalah aksi demo ribuan pengemudi sejumlah angkutan umum seperti taksi, bajaj, kopaja, dan metromini di jalan utama di sekitar Balai Kota DKI Jakarta kemarin siang (14/3).  

Mereka menuding kehadiran sarana transportasi berbasis online seperti Uber Car dan Grab Taxi menciptakan persaingan tidak sehat. Sebab, perusahaan yang berbasis aplikasi itu tidak diwajibkan uji kir dan tak membayar pajak terkait angkutan seperti angkutan umum lainnya. Karena itu, aksi yang disponsori Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) tersebut menuntut aplikasi Uber dan Grab diblokir. 

Menanggapi aksi pengemudi angkutan umum tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak buru-buru bersikap sebelum mendapatkan informasi yang gamblang. Juru Bicara Presiden Johan Budi menjelaskan, presiden sudah mendengar tuntutan para pengusaha maupun pengemudi taksi yang tidak berbasis aplikasi. ”Mereka menuntut perlakuan sama. Kalau mau bisnis, ya berpelat kuning,” ujar Johan di kompleks istana kepresidenan kemarin. 

Namun, Jokowi tidak bisa serta-merta memutuskan sebelum mendengarkan langsung penjelasan dari Menkominfo. Di sisi lain, ada kebutuhan masyarakat yang juga harus diakomodasi. Karena itu, presiden akan mendengar penjelasan dari masing-masing pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Johan menuturkan, penutupan aplikasi tentu tidak bisa serta-merta dilakukan. Namun, tidak bisa pula keresahan para pengemudi angkutan umum resmi tersebut diabaikan. Karena itu, perlu dilihat lagi aturan yang ada untuk mencari tahu apa saja yang bisa diakomodasi. ”Misalnya, apakah perlu harus pelat kuning juga? Ini perlu dikaji,” lanjut mantan pimpinan KPK tersebut.

Presiden, tambah Johan, belum bertemu dengan Menkominfo maupun Menhub berkaitan dengan persoalan itu. Namun, presiden sudah berpesan bahwa pemerintah tidak mengabaikan keresahan para sopir angkutan umum. Namun, Jokowi juga ingin mendengar kebutuhan masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam hal transportasi. Salah satunya untuk berhubungan secara online dengan moda transportasi yang digunakan. 

Menhub Minta Blokir 

Sementara itu, saat Presiden Jokowi masih menyiapkan jalan keluar yang tepat, Kemenhub sudah melangkah lebih jauh. Menhub Ignasius Jonan mengirim surat kepada Kemenkominfo yang isinya meminta aplikasi Uber dan Grab diblokir. Dua penyedia jasa transportasi online itu dinilai telah melanggar beberapa pasal di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Jonan menjelaskan, surat itu dikirim semata-mata bertujuan agar pengusaha transportasi, khususnya Grab Car dan Uber Taxi, mengurus izin. Sebab, bila aplikasinya tidak diblokir, izin tersebut tidak akan kunjung diurus. Padahal, setiap sarana transportasi umum harus terdaftar secara resmi. Hal itu merupakan amanat UU LLAJ.

Menhub mengungkapkan, setahun lalu perwakilan Grab, Uber, maupun penyedia layanan transportasi lain berbasis aplikasi sebenarnya sudah datang menemui dirinya. Saat itu, jelas Jonan, dirinya meminta mereka mengurus izin. ”Lha sampai sekarang nggak diurus itu. Maunya apa coba?” cetusnya di kantor Kemenkominfo kemarin. 

Jonan mengingatkan, kendaraan pelat hitam, apabila digunakan selayaknya angkutan umum, harus berizin. Juga harus lolos uji kir. ”Kalau kendaraan pelat hitam tidak mau diuji kir, ya jangan disewakan,” lanjutnya. Uji kir tersebut, terang dia, berkaitan dengan kelayakan kendaraan yang berujung pada sisi keselamatan.

Pemerintah, tegas Jonan, tidak mempersoalkan aplikasi yang mereka gunakan. Malah dia menginginkan semua moda transportasi itu berbasis aplikasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses. ”Yang kami permasalahkan itu, sarananya harus terdaftar. Pelatnya hitam tidak apa-apa asalkan terdaftar dan dikir,” tutur mantan direktur utama PT KAI tersebut.

Menanggapi permintaan Menhub, Menkominfo Rudiantara menjelaskan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung penggunaan teknologi informasi pada kendaraan umum. Karena itu, hari ini pihaknya mengundang para pengusaha transportasi tersebut untuk duduk bersama mencari solusi. ”Nggak bisa main blak-blok begitu saja,” ujarnya di kantor Kemenkominfo kemarin.

Demo Sebelumnya, ribuan pengemudi angkutan darat (PAD) melakukan aksi demo di Balai Kota DKI kemarin. Ratusan mobil taksi menguasai Jalan Merdeka Selatan. Akibatnya, arus lalu lintas dari Senen menuju Budi Kemuliaan macet total. Sumbatan kendaraan juga mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas terganggu.

Bukan hanya itu. Aksi sopir taksi dan angkutan umum juga mengakibatkan sejumlah penumpang angkutan umum bingung. Sebab, jumlah angkutan umum di beberapa terminal antarkota dan dalam kota berkurang signifikan. Alhasil, penumpukan penumpang pun tidak terhindarkan. 

Aksi mogok masal sopir taksi juga mengakibatkan layanan taksi di Bandara Soekarno-Hatta nyaris berhenti seluruhnya. Ratusan taksi yang biasa beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta mogok masal karena berkonvoi menuju Jakarta. Pool taksi Bandara Soekarno-Hatta yang biasanya dijejali taksi kini tampak melompong. Hanya segelintir taksi yang tampak masih menunggu penumpang

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Cecep Handoko yang mewakili para pengunjuk rasa mengatakan, pada dasarnya para pengemudi hanya menuntut keadilan dari sisi regulasi. Pihaknya menginginkan pemerintah membuatkan aturan bagi angkutan umum pelat hitam berbasis aplikasi sebagaimana pemerintah juga mengatur angkutan umum berpelat kuning.

Dia menjamin, para pengemudi angkutan pelat kuning akan terbuka dan menerima bila regulasi tersebut sudah terbit. Cecep menegaskan, para pengemudi tidak anti terhadap teknologi. ’’Kalau sudah ada aturan yang sama-sama kita patuhi, kita akan bisa bersaing secara sehat dengan kreativitas masing-masing,’’ terangnya. 
        
Era Ekonomi Berbagi

Guru besar Universitas Indonesia Rhenald Khasali menilai, demo pengemudi transportasi konvensional merupakan dampak benturan teknologi baru dan teknologi lama. Sekarang ini Indonesia telah memasuki era ekonomi berbagi (sharing economic). ”Sekarang suatu usaha bisa dilakukan bersama. Mobil diparkir di rumah masing-masing. Sementara taksi yang demo itu milik pribadi,” ujar Rhenald saat dihubungi tadi malam. 

Akibatnya, biaya taksi konvensional lebih mahal karena harus menanggung sendiri tempat parkir armada (pool), pasang CCTV, tenaga pengamanan, dan sebagainya. Sebaliknya, taksi online hanya perlu berbagi pendapatan.

Karena itu, dia meminta pemerintah tidak mempersulit perkembangan teknologi transportasi. Sebab, taksi online maupun taksi konvensional sama-sama menjadi tumpuan hidup wong cilik. ”Lebih baik dorong taksi konvensional untuk pakai aplikasi, sopirnya dibelikan smartphone. Sekarang tidak zamannya pakai argometer lagi,” saran Rhenald. 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani kasus Grab dan Uber. ”Keputusan untuk memblokir secara tiba-tiba jelas merugikan konsumen,” ujarnya. Sebab, saat ini sudah banyak pengguna yang mengandalkan aplikasi tersebut sebagai moda transportasi.

”Kalau dilihat dari arah undang-undang, kasus ini memang jelas soal perusahaan e-commerce di sektor transportasi. Semua perusahaan di sektor transportasi seharusnya tetap diwajibkan punya izin, kir, dan lain-lain. Tapi, kalau mau blokir, seharusnya sudah sejak awal, saat konsumennya masih sedikit,” ujarnya.

Bagaimana tanggapan pengusaha transportasi online? Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata tetap kukuh bahwa Grab merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang. Dengan demikian, tidak tepat jika publik ingin mengklasifikasi perusahaannya sebagai operator layanan transportasi. Sebab, pihaknya sama sekali tidak memiliki kendaraan atau armada apa pun.

”Kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi independen dalam menghantarkan layanan GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, dan GrabExpress kepada para pelanggan kami. Kami juga merupakan entitas legal di Indonesia yang membayar pajak dan menaati semua ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ridzki menambahkan, seluruh mitra pengemudi yang tergabung dalam jaringan Grab telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat.

Pihaknya juga hanya mengizinkan mobil-mobil di bawah umur 5 tahun untuk beroperasi di dalam aplikasi Grabcar. Kebijakan itu justru lebih ketat daripada Perda No 5 Tahun 2014 yang menetapkan batasan maksimal umur kendaraan yang beroperasi di Jakarta 10 tahun untuk bus dan 7 tahun untuk taksi. ’’Teknologi kami memungkinkan para pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan efisien. Kehadiran Grab juga telah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, pihak Uber belum bisa dikonfirmasi. Menurut Konsultan Komunikasi Uber Daniel Kusuma, hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak Uber Asia Tenggara dan India yang membawahkan Uber Indonesia. ”Nanti jika ada, akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Daniel saat dihubungi tadi malam. (byu/bil/wir/ken/rya/syn/gum/ydh/c9/c10/kim)

Berita Terkait