Kepala Keluarga Tak Perlu Tanggung Keluarga Besar

Kepala Keluarga Tak Perlu Tanggung Keluarga Besar

  Senin, 16 May 2016 09:30
DULANG PENGALAMAN: Malvino Edward Yusticia Sitohang di kampus Victoria University, Wellington, New Zealand, beberapa waktu lalu. ANY RUFAIDAH/JAWA POS

Berita Terkait

Tinggal di Wellington, New Zealand, membuat Malvino Edward Yusticia mereguk banyak pelajaran berharga. Salah satunya dari perilaku keseharian orang Kiwi, sebutan warga New Zealand. Perwira polisi yang tengah menempuh studi di Wellington itu menceritakan pengalamannya selama tinggal di negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia itu.

ANY RUFAIDAH, Wellington

New Zealand (Selandia Baru, Red) menarik karena negara ini punya tingkat korupsi terendah di dunia,” katanya di kafetaria kampus beberapa waktu lalu. Malvino tengah menyelesaikan pendidikan di Victoria University di Wellington. Pria dengan pangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu mengambil master of strategic studies.

Sembari mengunyah nasi goreng ala Wellington, yang rasanya kalah jauh dibanding masakan pedagang kaki lima di Surabaya, Malvino bercerita tentang banyaknya pelajaran yang dia ambil selama tinggal di New Zealand. Dia bercerita, salah satu yang membuat Selandia Baru jauh dari korupsi adalah tingkat kesejahteraan orang Kiwi yang sangat tinggi. Hal lain yang dia cermati adalah perbedaan tipe keluarga. 

”Di Indonesia, tipikalnya adalah extended family atau keluarga besar. Selain keluarga inti, kadang kita masih harus nanggung adik, ipar, atau keluarga lainnya,” kata pria yang tercatat dalam daftar sepuluh lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 2006 itu. Adapun di New Zealand, kepala keluarga hanya wajib menanggung istri dan anaknya. Itu saja.

Menurut Malvino, beban untuk membiayai extended family itulah yang sering kali memicu korupsi. Pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan beban tanggungan. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga biaya hidup sehari-hari. Belum lagi kebutuhan untuk mengikuti gaya hidup. Yang acap kali disetir rasa ingin. Bukan butuh.

Sementara itu, di Selandia Baru biaya kesehatan gratis. Begitu pula pendidikan tingkat awal jika yang dipilih adalah sekolah pemerintah. Untuk kuliah, ada student loan yang dibayar jika si anak sudah mendapat pekerjaan. Jadi, kepala keluarga tidak harus ngos-ngosan mencari duit sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai macam cara.

Gaya hidup masyarakat di sana juga tidak konsumtif. ”Coba lihat di jalan-jalan. Jarang ada yang mengenakan pakaian atau tas brand tertentu yang mahal. Jadi, buat apa korupsi?” ucapnya. 

Pernyataan Malvino memang benar. Selama berkeliling di beberapa kota seperti Auckland, Christchurch, Hamilton, dan Wellington bersama tim Education New Zealand (ENZ), saya memperhatikan mayoritas gaya berpakaian masyarakatnya amat kasual.

Malvino juga tidak melihat banyak angka kriminalitas. Seluruh data terkoneksi dengan penegak hukum. Itu memudahkan aparat yang berwenang melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan. ”Kalau Indonesia bisa terintegrasi begini, saya yakin penanganan terorisme, terutama cyber terrorism, di Indonesia bisa lebih mudah,” kata alumnus Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman tersebut.

Cyber terrorism memang menarik minat Malvino. Dia melihat bahwa saat ini internet membuat terorisme berkembang begitu pesat. Siapa saja mudah mengakses ajaran radikal. Dulu internet hanya digunakan untuk menyatakan eksistensi dan menyebarkan propaganda. Tapi kini juga bisa dipakai untuk merekrut orang-orang baru serta mengalirkan pendanaan ke kelompok-kelompok pendukung. 

Satu hal lagi yang memesona Malvino adalah rasa respek yang besar. Tak terkecuali. Apa pun profesinya diperlakukan sama. Itu dirasakan sendiri oleh bapak dua anak tersebut. Karena dia membawa istri dan dua anaknya, beasiswa yang diterima tidak cukup. Untuk itu, dia bekerja paro waktu sebagai pelayan dan staf cleaning service. ”Orang-orang di sini sangat menghargai. Tidak dipandang rendah,” kata pria yang pernah bertugas di Aceh tersebut. 

Karena itu, mantan Kanitreskrim Polres Banyumas tersebut bertekad menularkan perilaku positif seperti itu ketika pulang ke Indonesia akhir bulan ini. Setelah pendidikannya tuntas, dia harus kembali bertugas di Polda Metro Jaya. ”Banyak sekali yang bisa saya terapkan di Indonesia,” kata ayah Marvel dan Marbel tersebut. 

Hal serupa diungkapkan Rini Mayasari yang mendapat beasiswa untuk master of social science di Waikato University. Perempuan yang pernah aktif di gerakan Indonesia Mengajar itu mengaku mendapatkan banyak hal positif selama tinggal di Hamilton. ”Pihak universitas sangat peduli pada keberhasilan pendidikan para mahasiswanya,” kata ibu satu anak itu ketika ditemui beberapa waktu lalu. 

Rini mencontohkan, setiap mahasiswa berhak mendapat bantuan selama 20 menit untuk konsultasi tugas. Entah itu kesulitan mencari bahan yang dibutuhkan atau menyediakan tutor yang siap menjadi sparring partner. Maksudnya, mendengarkan presentasi mengenai tugas dan memberikan pertanyaan atau masukan. ”Jadi, ketika presentasi beneran di kelas, kita udah siap,” lanjut perempuan yang pernah belajar linguistik dan antropologi di California State University tersebut. 

Satu lagi, sewaktu hamil dan kini punya bayi yang masih berusia dua bulan, Rini tak lagi punya banyak waktu untuk mencari buku di perpustakaan. Tapi, dia tidak repot. ”Tinggal pesan bukunya secara online di situs perpustakaan, nanti petugasnya menyiapkan buku itu. Kita tinggal datang dan ambil,” lanjutnya. 

Layanan lain yang menurut Rini bisa diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia adalah career service. Alumnus kampus tersebut bisa datang untuk meminta bantuan membuat curriculum vitae (CV) yang baik sebelum melamar kerja. Juga aneka informasi mengenai deskripsi pekerjaan yang akan dituju hingga perkiraan standar gaji. Juga hal-hal yang perlu diketahui ketika proses lamaran kerja sampai pada tahap wawancara. (*/c9/sof)

 

Berita Terkait