Kenaikan Harga Rokok, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Tarif

Kenaikan Harga Rokok, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Tarif

  Selasa, 23 Agustus 2016 09:30
Sri Mulyani Indrawati

Berita Terkait

Kenaikan Diumumkan September

JAKARTA – Wacana kenaikan harga rokok sebesar Rp 50 ribu, terus bergulir. Pemerintah pun akhirnya merespon isu kenaikan masif tarif cukai rokok, tahun depan. Kemarin (22/8), Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017. "Kemenkeu belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok," tegasnya di gedung Djuanda, Kemenkeu.

Sri Mulyani menguraikan, wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu, berasal dari hasil kajian kelompok pro kesehatan, yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Namun, pihaknya tidak bisa serta merta menetapkan besaran kenaikan tarif cukai tanpa berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk industri rokok. 

"Saya paham ada hasil kajian salah satu pusat kajian ekonomi, apa yang disebut sensitivitas kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok. Kemenkeu akan lakukan kebijakan cukai rokok sesuai Undang-Undang Cukai dan rencana APBN 2017 yang saat ini masih proses konsultasi dengan berbagai pihak," tegasnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi pun menegaskan, sampai kini, pembahasan besaran kenaikan tarif cukai rokok dan harga jual eceran rokok, masih berlangsung. "Jadi sekarang fasenya koordinasi dan komunikasi oleh Kementrian/Lembaga, Kementan, Kemenperin dan Kemendag. Kemudian organisasi, ya pemerhati kesehatan kemudian asosiasi pabrikan rokok," papar Heru di Gedung Djuanda, Kemenkeu, kemarin.

Meski begitu, Heru mengakui jika bakal ada kenaikan tarif cukai rokok reguler, tahun depan. Menurut rencana, pengumuman kenaikan tarif cukai rokok akan diumumkan, tiga bulan sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2017. Jeda waktu tersebut bisa digunakan pihak-pihak terkait untuk melakukan persiapan dan penyesuaian.

"Historisnya, cukai rokok memang secara reguler naik. Tahun ini kita usahakan ada pengumuman secepat mungkin untuk kenaikan cukai 2017. Ya akhir September lah," ujarnya.

Namun, terkait besaran kenaikan tarif cukai, Heru masih enggan menjawab. Dia hanya mengindikasikan bahwa dengan asumsi kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu, maka presentase kenaikan cukainya cukup besar, yakni 365 persen. Presentase kenaikan tersebut dinilai cukup tinggi, karena itu dia menekankan jika kenaikan tarif cukai tersebut harus memperhatikan semua pihak.

Heru juga menekankan bahwa harga rokok di Indonesia, tergolong mahal, jika dilihat dari besaran PDB Indonesia. Harga rokok saat ini adalah 0,8 persen dari PDB per kapita per hari. "Sementara di negara-negara Jepang itu 0,2 persen. Artinya harga rokok kita relatif lebih mahal kalau dikaitkan dengan PDB kita. Pemerintah mesti berdiri di tengah-tengah, tidak boleh di satu pihak saja," tegasnya.

Heru juga menekankan bahwa kenaikan tarif cukai rokok akan bervariasi seperti tahun ini. Bagi industri rokok padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT), pemerintah akan memberikan tarif cukai yang lebih rendah dibanding dengan industri rokok putih. "Kenaikannya kan bervariasi antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kita akan memberikan privilege lebih bagi industri padat karya dibanding yang pakai mesin," ujarnya.

Tahun ini, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai rata-rata adalah 11,9 persen. Besaran cukai yang terendah adalah nol persen bagi golongan SKT, sementara tarif tertinggi sebesar 16,47 persen ditujukan bagi kelompok SPM (rokok putih). 

Isu kenaikkan harga rokok mendapat reaksi dari kalangan buruh. Mereka berancang-ancang untuk menolak kenaikkan itu. Alasan mereka, mahalnya harga rokok bakal menurunkan daya beli yang berakibat pada menurunnya jumlah produksi rokok. Kondisi itu dapat menimbulkan PHK besar-besaran pekerja di industri rokok. 

”Apalagi 80% pekerja di industri rokok adalah pekerja outsourcing yang rentan PHK,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Secara umum, buruh sebenarnya setuju pertimbangan kesehatan menjadi prioritas. Namun, menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan. 

Said menerangkan, pemerintah mestinya juga melihat dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi bila harga rokok dinaikkan. Menurut Said, saat ini ada lebih 800 ribu orang miskin dan ribuan pengangguran baru akibat PHK. Pun, menaikkan harga cukai rokok akan menambah angka pengangguran terhadap 4,7 juta buruh industri rokok dan 1,2 juta petani tembakau. ”Apakah pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja yang baru dan kebijakan diversifikasi baru buat petani tembakau?” tanya Said.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengambil terobosan lain untuk menekan peredaran jual beli rokok di masyarakat. Menteri kelahiran Surabaya, Jawa Timur (Jatim) tersebut meluncurkan program layanan Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama (E-Warung KUBE).

E-Warung tersebut merupakan bagian dari proses penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai yang integrative holistic dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). “Misalnya, di Surabaya sudah terintegrasi dengan pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 kilogram. Begitu juga di Sidoarjo telah terintegrasi dengan elpiji 3 kilogram,” ujar Khofifah saat berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) kemarin.

Khofifah menjelaskan bahwa melalui program E-Warung tersebut, para penerima bantuan PKH dapat mencairkan dana bantuan dari pemerintah dengan bentuk berbagai produk bahan pokok. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa produk yang dijual di E-Warung hanya produk-prouk yang bermutu dan berkualitas, seperti di antaranya beras, gula, minyak goreng, terigu, dan telur.

Di luar produk tersebut, Khofifah mengatakan bahwa para penerima bantuan PKH tidak akan dapat mencairkan bantuan dengan produk yang dinilai membahayakan kesehatan, seperti rokok. “Sebab di setiap E-Warung sudah dilengkapi sistem dan hanya menyediakan produk, seperti beras, minyak goreng, gula, terigu, dan ditambah telur. Jadi, kalau ada yang coba-coba membeli rokok dijamin tidak bisa karena sistem sudah di-lock,” katanya. (ken/tyo/dod)

Berita Terkait