Kenaikan Cukai Dibatasi Undang-Undang

Kenaikan Cukai Dibatasi Undang-Undang

  Rabu, 24 Agustus 2016 09:30

Berita Terkait

Kemenkeu Tunggu Hasil Kajian Dua Bulan Ke Depan

JAKARTA – Pemerintah memang mustahil membuat harga rokok saat ini menjadi Rp50 ribu per bungkus. Namun, pemerintah masih punya peluang menaikkan cukai rokok dari yang diberlakukan saat ini. Meskipun, kenaikan tersebut tidak bisa terlalu tinggi karena dibatasi oleh UU.

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan, UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai mengatur besaran maksimum cukai untuk produk tembakau. ’’Tidak lebih dari 57 persen (dari harga jual eceran),’’ terangnya usai rapat terbatas di kantor Presiden kemarin (23/8). Di situlah wewenang pemerintah berlaku.

Dia menjelaskan, UU menetapkan batas maksimum cukai, namun berlaku relatif terhadap harga jual rokok. ’’Kalau kita mau naikin sesuai nominal yang dibayangkan, maka harga jualnya juga harus naik tinggi supaya cukainya tidak lebih dari 57 persen,’’ lanjutnya. 

Sebagai gambaran, harga salah satu merek rokok sigaret kretek mesin (SKM) saat ini Rp16 ribu dengan isi 16 batang. Cukai ditetapkan Rp480 per batang. Itu berarti, untuk merek tersebut persentase cukainya sebesar 48 persen dari harga jual eceran. 

Bila pemerintah hendak menaikkan cukai, artinya maksimal menjadi Rp570 per batang. Dari situlah, secara otomatis pengusaha akan menaikkan harga jual rokok karena selisih cukai dengan pendapatan dia menjadi lebih kecil. Namun, tetap saja tidak naik signifikan. 

Ketika harga rokok naik, otomatis persentase cukainya menjadi turun kembali. Di situlah pemerintah berpeluang menaikkan cukai lagi dengan batas 57 persen. Siklus tersebut bisa terus berulang hingga dicapai harga ideal. Pemerintah mendapatkan cukai 57 persen, sementara pengusaha tetap mendapat laba.

Menkeu menuturkan, dalam menaikkan tarif cukai, pihaknya tidak hanya akan melihat sebatas peraturan perundangan. Pihaknya juga perlu berbicara dengan konsumen, industri, tenaga kerja, termasuk juga Kementerian Kesehatan. Dari situ akan dievaluasi kebijakan cukai selama ini.

Kemudian, bisa muncul langkah yang mampu menghasilkan keputusan tepat mengenai dua hal. Harga jual dan besaran cukai. ’’Itu mungkin yang akan dilakukan dalam dua bulan ke depan,’’ tutur mantan Managing Director Bank Dunia itu. 

Menkeu menambahkan, pihaknya akan melihat posisi produk tembakau itu dari segala sisi. Mulai dari sisi kesehatan, khususnya dampak terhadap generasi muda. Kemudian, harus dilihat pula sisi industri, ketenagakerjaan, hingga potensi pendapatan negara. Seluruhnya harus dibaca secara komprehensif. 

Sementara itu, Dirjen Bea Dan Cukai Heru Pambudi kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan tarif cukai dan harga jual eceran untuk rokok. Terkait harga rokok yang sudah hampir mencapai Rp50 ribu di beberapa daerah seperti, di sejumlah swalayan di Labuha, Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, dia menekankan, hal tersebut tidak lain merupakan respon dari masyarakat dalam menyikapi pemberitaan mengenai kenaikan cukai rokok.

Heru mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan lanjutan untuk meredam respon masyarakat yang berlebihan tersebut. “Ini (keterangan-keterangan lanjutan) masih kita diskusikan. Dengan keterangan-keterangan lanjutan ini mudah-mudahan bisa terkoreksi lagi (harga rokok yang sempat melonjak),”jelas Heru saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut positif wacana kenaikan cukai rokok sampai Rp50 ribu. Sebab, dari sudut pandang kesehatan, banyak risiko yang bakal ditanggung para perokok, terutama anak-anak yang saat ini jumlahnya semakin meningkat. ”Dilihat dari harga rokok di dunia, Indonesia ini paling rendah. Kami rasa lebih baik dinaikkan,” ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kemarin.

Nila khawatir bila harga rokok tetap rendah, jumlah anak-anak usia 15 tahun ke atas yang merokok akan semakin banyak. Apalagi, saat ini, anak-anak bisa membeli rokok dengan cara ngeteng (beli satu batang). ”Anak-anak meningkat perokoknya karena mereka mampu beli ketengan,” terangnya. Nila menjelaskan, di era JKN (jaminan kesehatan nasional) seperti sekarang ini, penyakit tidak menular yang disebabkan rokok meningkat setiap tahun.

Dengan begitu, kata dia, uang negara banyak terkuras untuk pembiayaan pengobatan pasien penyakit katastropik akibat merokok. Catatan Kemenkes, JKN yang terkait penyakit tidak menular yang disebabkan rokok, seperti stroke, jantung dan hipertensi menunjukan tren meningkat dari tahun ke tahun. ”2014 itu kalau tidak salah Rp5 triliun, 2015 meningkat Rp6,9 triliun. Di antara orang yang gagal ginjal, 38 persen itu akibat hipertensi,” paparnya.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M Subuh menambahkan, penyakit tidak menular akibat rokok menempati urutan teratas penyebab kematian. Di antaranya, stroke, jantung dan hipertensi, serta kanker paru-paru. Secara akumulatif, kata dia, peningkatan tren penyakit tersebut berkisar antara 2-3 persen setiap tahunnya. ”Kalau berbicara kronisitas, otomatis itu (penyakit, Red) ke kematian,” ungkapnya. (byu/ken/tyo)

Berita Terkait