Kemunculan Kabut Asap di Kalbar

Kemunculan Kabut Asap di Kalbar

  Kamis, 31 March 2016 09:39
ilustrasi

Oleh Suryansah

SETELAH  beberapa bulan yang lalu di  Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dihantui oleh kemunculan kabut asap tebal kiriman di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kini sekarang beberapa hari teakhir kabut asap tipis mulai muncul di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dugaan sementara kemunculan kabut asap bersumber dari api di lahan gambut. Titik api tersebut juga mengeluarkan bau menyengat itu berada di tengah hutan sehingga sulit di jangkau melalui jalur darat ( koran kompas, 29 Maret 2016). 

Menurut pantauan kompasyang dilakukan beberapa waktu lalu titik api itu muncul di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tepatnya di Kecamatan Rasau Jaya. Dari kejauhan, terlihat asap yang menggumpal dan menimbulkan kabut tipis di sekitarnya. Bau asap yang menyengat sudah tercium dari jalan utama menuju Bandara Supadio. Jarak pandang pada malam dan pagi hari di dalam kota berkisar 1 – 2 kilometer. 

Dari pantauan melalui citra satelit pada hari Senin, perkiraan Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Supadio Pontianak mengatakan bahwa Senin pagi terpantau ada tujuh titik panas di Kalbar. Titik panas itu tersebar di Kubu Raya (1 titik), Kabupaten Mempawah (2 titik), Kabupaten Sambas (4 titik), dan Kabupaten Ketapang (1 titik). Hingga sampai Senin siang belum ada tindaklanjut mengupayakan pemadaman api di lahan gambut. 

Untuk mencegah meluasnya pembakaran lahan gambut yang kapan saja bisa terjadi di hari kemudian yang bisa dilakukan oleh sejumlah oknum yang mempunyai tujuan khusus dan pembakaran secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Dalam aturan larangan pembakaran hutan di Pasal 69 Undang – Undang Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikutip detik.com dari situs resmi DPR RI yang berbunyi: 

Ayat (1) setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang – undangan 8ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Memasukan limbah yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. Melepaskan produk rekayasa genitik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau izin lingkungan; h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf H memperhatikan dengan sungguh – sungguh kearifan lokal ke lokasi masing – masing. Sehingga Undang – Undang yang sudah diatur harus dioptimalkan oleh pihak yang berwajiban. ** 

Suryansah 
Mahasiswa Sumber Daya Akuatik