Kembali Raih WTP

Kembali Raih WTP

  Kamis, 23 June 2016 10:00
PREDIKAT WTP: Bupati Kubu Raya, Rusman Ali secara simbolis menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio. HUMAS PEMKAB

Berita Terkait

KUBU RAYA – Kabupaten Kubu Raya kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah dilakukan audit terhadap laporan keuangan APBD Kubu Raya tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menyatakan predikat WTP yang kembali diraih tersebut merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan dirinya beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

“Keberhasilan dalam meraih predikat WTP untuk kedua kalinya ini merupakan kerja keras semua dinas dan instansi yang ada di lingkungan Pemkab Kubu Raya,” kata Rusman Ali usai menerima secara langsung predikat WTP dari BPK RI, Selasa (21/6)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan kata Rusman Ali lantaran saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menerapkan laporan keuangan berbasis akrual, sehingga dari beberapa catatan yang diberikan BPK akan lebih mudah diperbaiki. 

Distribusi keuangan berbasis akrual adalah sebuah metode pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksi terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.

“Di masa mendatang sistem pengawasan distribusi anggaran akan lebih diperketat dan mesti sesuai ketentuan yang berlaku, agar predikat WTP bisa dipertahankan tahun 2017 untuk pertanggungjawaban distribusi APBD Kabupaten Kubu Raya tahun 2016,” katanya.

Kendati Kubu Raya kembali mendapat predikat WTP, namun kata Rusman Ali bukan berarti semua pelaporan keuangan Kubu Raya sudah baik sepenuhnya. “Masih

ada beberapa permasalahan aset yang harus terus diperbaiki. Ini tentu menjadi tantangan bagi saya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sehingga kedepan dalam proses pelaporan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dalam mempertahankan predikat WTP menurut  Rusman Ali bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kerjasama tim yang solid dan kesungguhan setiap individu, untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing secara profesional dan bertanggungjawab.

“Saya  juga mengucapkan terimakasihnya kepada masyarakat Kubu Raya atas dukunganya terhadap jalannya roda pemerintahan dan atas semua kebijakan-kebijakan yang dibuat  Pemerintah Kubu Raya dalam mempercepat pembangunan kabupaten yang akan berusia 9 tahun pada Juli mendatang,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kubu Raya, Gemuruh menyatakan pihaknya akan terus memotivasi setiap SKPD yang ada agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan laporan keuangan.  “Perolehan WTP ini tentu merupakan hasil dari kerja keras dari setiap SKPD yang ada dan kami sangat bersyukur, saat ada rekomendasi dari BPK kami selalu berusaha untuk segera melakukan perbaikan,” ucap Gemuruh.

Gemuruh menyatakan hingga saat ini persoalan aset menjadi salah satu temuan rutin BPK RI dari hasil pemeriksaan keuangan Kubu Raya setiap tahunnya.

“Walau masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, kami bersyukur karena  teman-teman SKPD yang ada bisa menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dengan cepat, sehingga kita bisa mengatasi temuan tersebut,” pungkasnya.

Secara terrpisah Ketua BPK RI Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio menyatakan, laporan hasil pemeriksaan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk memeriksa penyajian informasi mengenai laporan keuangan setiap daerah. Sistem dan prosedur pmeriksaannya dilakukan dengan akuntabel.

“Laporan ini dilakukan dengan Standar Pelaksanaan Keuangan Negara (SPKN) yang berdasarkan empat  indikator seperti kesesuaian  data, kecukupan informasi, kelengkapan serta keakuratan penyajian data. Sehingga nantinya akan menghasilkan empat predikat hasil audit BPK seperti WTP, WDP, TP TMP,” ujar Didi.

Predikat WTP ini disampaikan langsung Ketua BPK RI Kalimantan Barat,  Didi Budi Satrio kepada Bupati Kubu Raya Rusman Ali dan Ketua DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Kantor BPK RI Kalimantan Barat.

Meskipun kabupaten/kota  mendapatkan opini WTP, WDP, TP TMP, kata Didi tetap saja ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan.

“Ada beberapa  catatan rekomendasi yang kami berikan, seperti menetapkan kebijakan internal yang mengatur penganggaran khususnya bidang pendidikan, menganggarkan pajak  bagi hasil, serta dapat menyelesaikan semua utang-piutang atau hak-hak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (ash)

Berita Terkait