Kemarau, Rentan Kebakaran Lahan Gambut

Kemarau, Rentan Kebakaran Lahan Gambut

  Jumat, 26 Agustus 2016 10:10

Berita Terkait

INDONESIA memiliki kawasan gambut dan lahan basah air sangat luas, yaitu sekitar 19 juta hektare atau 10 persen dari luas wilayah negara. Delapan puluh sembilan persen diantaranya berupa lahan gambut, yang sebagian besar terletak di Papua Barat, Sumatera dan Kalimantan.

Menurut ahli gambut dan juga staf ahli Badan Restorasi Gambut  Pusat asal Kalbar, Prof Dr Gusti Zakaria Anshari menjelaskan dari penelitian yang pernah ia lakukan bahwa, Kalimantan Barat termasuk satu diantara provinsi yang memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Hamparan gambut di Kalbar mencapai 1,72 juta hektare atau sekitar 11,8% dari 14,68 juta hektare wilayahnya. Ketapang tercatat sebagai kabupaten yang memiliki gambut terluas di Kalbar, yakni 637.305 hektare. Disusul Kubu Raya 402.665 hektare, Kapuas Hulu seluas 322.500 hektare, dan Kabupaten Landak seluas 114.214 hektare. “Rata-rata daerah di wilayah Kalbar memiliki hamparan lahan gambut, empat kabupaten tersebutlah yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Daerah yang menarik dan berbeda jenis gambutnya berada di Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkapnya.

Gusti Zakaria menambahkan, lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak semata berfungsi dalam sisi ekonomi saja seperti sumber kehidupan manusia secara langsung misalnya menjadi sumber air dan sebagai habitat beraneka ragam tumbuhan dan hewan, namun juga memiliki fungsi ekologis seperti pengendalian banjir, pencemaran dan pengendali iklim global. Namun kondisinya akan berubah saat memasuki saat musim kemarau. Dimana pada kondisi alami gambut bersifat menyerap dan menahan air secara maksimal dan melepaskan air secara perlahan-lahan pada saat musim kemarau. Ketika keseimbangan ekologisnya terganggu, kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan air menjadi tidak maksimal. Sehingga pada saat kondisi gambut kering sangat rentan terjadi kebakaran lahan, yang disebabkan ulah manusia atau faktor alami.

“Faktor lain yang memicu terjadinya kebakaran juga dipicu oleh kondisi drainase terbuka, atau pembuatan kanal pada lahan gambut (kegiatan pengeringan) yang menyebabkan air pada lahan ini lebih mudah ke luar. Akibatnya, pada saat musim kemarau akan mudah terbakar karena mengalami kering,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kegiatan pembukaan lahan yang dipicu oleh aktivitas masyarakat dan pelaku lainnya dalam memanfaatkan lahan gambut yang telah dikeringkan untuk areal pertanian dan perkebunan. Dimana hampir 99 persen penyebab kebakaran lahan gambut berasal dari ulah manusia, entah disengaja maupun kelalaian pada saat penyiapan lahan. Masih ada pihak yang menganggap bahwa pembukaan lahan menggunakan api merupakan hal yang efektif karena mudah, murah dan menghasilkan bahan mineral yang dapat diserap dengan cepat oleh tanaman. “Kebanyakan memang dipicu dari aktivitas masyarakat yang disengaja dengan membakar lahan. Persentase dari proses terbakar alami pada lahan gambut sangat kecil sekali terjadi,” ungkap Gusti Zakaria yang juga sebagai pengelola Program Magister Ilmu Lingkungan Fakultas Pertanian Untan.

Tingginya lahan gambut yang terbakar pada tiap musim kemarau, membuat sejumlah pihak mencari solusi dan langkah tepat guna menjawab persoalan tersebut. Dari data yang dirilis oleh pihak LAPAN, dimana pada tahun lalu (2015) lahan gambut yang terbakar di wilayah Kalbar mencapai 74.858 hektare luasnya.

Kondisi tersebut mengerakkan pihak-pihak akademisi gabungan dari pihak Fakultas Kehutanan yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik Untan, melahirkan sebuah temuan teknologi yang dinamakan Nyapar. Nyapar merupakan sebuah teknologi sekat basah untuk pemadam api di lahan gambut.

Tim gabungan yang diketuai oleh Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah mengungkapkan, latar belakang penciptaan teknologi ini, berawal dari keprihatinan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar. “Kalau kami hanya melakukan tindakan pencegahan dan sedikit memberikan solusi mengatasi. Karena kalau lahan gambut sudah terbakar tak ada yang bisa mengobati, biar ada helikopter yang mahal untuk memadamkan api di lahan gambut ,” ungkapnya.

Teknologi sekat basah ini, jelas Gusti Hardiansyah, sebenarnya mengambil dari kearifan lokal masyarakat Kalbar dalam sistem perladangan. Seperti misalnya jika masyarakat adat ingin membuka lahan, tentu akan mempertimbangkan segala hal. Mulai dari izin dengan tetua menentukan lokasi. Dan sebelum mulai membakar, warga sudah menyekat terlebih dahulu, agar bara api tidak merembet. “Konsepnya buat sekat. Sama, teknologi sekat basah juga membuat sekat. Tapi membasahi bagian gambut yang terbakar,” terang.

Gusti Hardiansyah juga menyatakan, jika alat ini penting, paling tidak untuk skala pencegahan. Menurut dia, Karhutla di Kalbar bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh Pemda, namun juga akedemisi dan mahasiswa. Sebab, menjawab ini, konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, menutut untuk turut berpartisipasi aktif dalam pencegahan Karhutla.

Diungkapkan pula, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur dan BPBD juga Dinas Kehutanan. Dimana alat ini untuk diusulkan di Pergub supaya kalau ini layak diterapkan di lapangan tentu ,ia berharap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penanganan atas bencana Karhutla menggunakan alat ini sebagai alat memadamkan api di lapangan. “Ini sudah sekala produksi, karena kita memggunakan tenaga profesional di kampus dari mahasiswa praktik kita berharap bisa bekerjasama dengan berbagai pihakl yang fokus dalam tugas kebakaran lahan untuk membentuk mahasiswa peduli api. Kami juga menerima masukan terkait alat ini. Kalau ada masukan kontruksi kami siap perbaiki, sampai tahap ini yang terbaik,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator Pengurangan Kebakaran Hutan dan Lahan UNDP REDD+, Heracles mengatakan, saat ini cukup banyak program pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak terkait yang secara umum terdapat lima provinsi yang menjadi wilayah kerja binaan UNDP REDD+ yaitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Di Kalbar sendiri ada dua kabupaten yang menjadi prioritas daerah dampingan UNDP REDD+ seperti Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang. “Memang beberapa waktu terakhir cukup banyak titik api terjadi di Kalbar, namun menurut laporan yang kami terima tidak semuanya terjadi di lahan gambut, beberapa diantaranya titik api juga terjadi di lahan nongambut,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti dengan memberikan pelatihan masyarakat desa peduli api di Kubu Raya dan Ketapang. “Ada 9 desa tiap kabupaten yang kami berikan pelatihan masyarakat peduli api. Selain itu kami juga memberikan bantuan peralatan pemadam kebakaran,” katanya.

Meski alat pemadam kebakaran yang diberikan belum maksimal, namun diharapkan bisa membantu masyarakat melakukan pemadaman api sedini mungkin. “Jadi kalau terjadi kebakaran skala kecil, dengan peralatan pemadaman yang kami berikan diharapkan masyarakat sudah bisa melakukan pemadaman sehingga api tidak meluas,” paparnya.

Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan, yakni adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, makanya Heracles berharap masyarakat mulai saat ini secara bertahap bisa meninggalkan cara membakar untuk membuka lahan.

“Saat memberikan pelatihan bagi masyarakat peduli api, kami juga telah memberikan modul bagi masyarakat mengenai cara membuka lahan dengan cara mekanisasi atau cara ramah lingkungan, saya harap dengan cara tersebut bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya. (ash/yad)

Berita Terkait