Keluhkan Rekruitmen Tenaga Pendamping Desa

Keluhkan Rekruitmen Tenaga Pendamping Desa

  Jumat, 1 April 2016 10:00
DIABADIKAN: Syarif Abdullah Alkadrie diabadikan bersama sejumlah eks PNPM Mandiri Kalbar saat berdialog bersama, Kamis (31/4) kemarin. FOTO IST

Berita Terkait

SEJUMLAH eks tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kamis (31/4) lalu bertempat di Sekretariat DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyampaikan aspirasinya kepada anggota Komisi VI DPR RI dapil Kalbar, H Syarif Abdullah Alkadrie SH MH terkait penolakan hasil rekruitmen tenaga pendamping desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Menurut Rafik Syamsudi, eks fasilitator PNMP Mandiri, rekruitmen tenaga pendamping desa yang dilakukan Kemendes RI dianggap melanggar berbagai aturan dan persyaratan pendaftaran. Rafik menjelaskan, bahkan ada beberapa oknum Tenaga Pendamping Desa di Kalbar merupakan anggota maupun pengurus salah satu partai politik. “Saya juga merasakan banyak dari tenaga pendamping desa yang lulus seleksi sekarang, tidak memiliki pengalaman dalam pendampingan desa maupun diragukan kualitas kinerjanya. Padahal, peraturan Pemendes jelas menyebutkan tenaga pendampingan desa harus profesional, memiliki pengalaman dalam pendampingan desa maupun bukan anggota/pengurus parpol,” tegas eks Fasilitator PNPM Mandiri sejak 2008-2014 ini.

Ia juga mengeluhkan, pada rekruitmen tenaga pendamping desa tahun lalu, seleksi dirasakan tidak adil bahkan cenderung menurun kualitasnya. “Jika beberapa tahun lalu saat tes wawancara tiap peserta diuji oleh 5 orang penguji seleksi. Sekarang 7-8 peserta tenaga pendamping desa diseleksi hanya satu penguji saja,” keluhnya.

Dikesempatan sama, Nursiah, eks Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri 2007-2014 juga mengeluhkan pemerintah daerah seolah melupakan janjinya untuk memperpanjang kontrak bagi para eks PNMP Mandiri. Padahal sudah bertahun-tahun sejumlah eks PNPM Mandiri mengabdikan diri kepada pemerintah desa. “Kami pada dasarnya tidak menolak keberadaan tenaga pendamping desa saat ini, melainkan kami kecewa pada saat seleski penerimaanya. Jika kami harus ikut seleksi ulang, mengapa pemerintah daerah berjanji akan memperpanjang kontrak kami dan mengapa pemerintah mensyaratkan pengalaman dalam seleksi pendamping desa,” keluhnya.

Menangapi aspirasi teman-teman eks PNMP Mandiri, anggota DPR RI Fraksi NasDem Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, pihaknya akan mempelajari keluhan teman-teman eks PNPM Mandiri ini. “Sepulangnya dari reses ini, saya akan mengagendakan untuk dilakukan rapat internal dijajaran Komisi V DPR RI. Tidak menutup kemungkinan saya akan mengusulkan untuk dibentuknya Panitia Kerja (Panja) di Komisi VI DPR RI,” terang Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.

Ia berjanji, pihaknya akan serius mendorong persoalan ini untuk segera diselesaikan pemerintah pusat. Sebab, persoalan ini berdampak secara nasional. Ia menambahkan, pada dasarnya kita semua berharap tenaga pendamping desa merupakan orang-orang yang profesional dalam mefasilitasi segala kebijakanditingkat desa, kabupaten kota untuk ditindak lanjuti pemerintah provinsi ke pemerintah pusat.(e5/ser)

Berita Terkait