Kelayakan Pemekaran Kabupaten Ketapang Dikaji

Kelayakan Pemekaran Kabupaten Ketapang Dikaji

  Jumat, 7 Oktober 2016 08:40

Berita Terkait

KETAPANG - Bagian Tata pemerintahan (Tapem) Setda Ketapang melaksanakan Rapat Pembahasan laporan pendahuluan kajian kelayakan pemekaran otonomi baru di Kabupaten Ketapang di Hotel Borneo Emerald Ketapang, Kamis (6/10).

Dalam laporannya Kabag Tapem Setda Ketapang Absolon.ST mengatakan rapat dimaksud dalam rangka mewujudkan penataan daerah dan sebagai upaya untuk mempermudah rentang kendali dalam penyelenggaran pemerintahan dan sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Absolon menjelaskan pelaksanaan penyusunan kajian ini sekaligus memenuhi salah satu syarat pemekaran daerah sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah serta desain besar penataan daerah di Indonesia tahun 2010-2015.

Disampaikan Absolon bahwa Pemerintah pusat telah menyusun desain penataan daerah di provinsi kalimantan barat tahun 2012--2025 serta grand desain penataan daerah Kabupaten Ketapang yang mengarahkan Kabupaten Ketapang untuk mekar menjadi tiga kabupaten.

Tiga Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Tumbang Titi, Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Air dan 1 kota Ketapang sehingga dapat mekar menjadi provinsi baru dengan ditambah kabupaten Kayong Utara.

“Untuk pelaksanaan kagiatan kajian kelayakan pemekaran Kabupaten Ketapang dilaksanakan 2 tahap yaitu rapat pendahuluan dan rapat pembahasan draf laporan akhir “ katanya.

Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto S dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Ketapang Kabupaten terluar di Kalbar dengan luas 31,588 km2 atau sekitar 21 ,28 persen luas total di Kalimantan Barat.

“Dilihat dari luasnya kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat,” ungkap Wabup.

Wabup memaparkan jumlah penduduk Kabupaten Ketapang mencapai 631.350 jiwa tersebar di 20 Kecamatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk tingkat kepadatan penduduk sangat rendah yaitu 20 jiwa per kilometer persegi.

Wilayah yang cukup luas menurut Wabup merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

“Penyebaran penduduk lebih terkonsentrasi di daerah pesisir sedangkan tingkat kepadatan penduduk di daerah pedalaman relatif jarang dengan infrastruktur yang sangat minim,” papar Wabup.

Berangkat dari kondisi wilayah maupun kondisi obyektif pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang serba ketertinggalan tersebut, menurut Wabup Suprapto sudah saatnya  Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penataan ulang daerah otonomi yang ada. (pk)

Berita Terkait