Kelas Khusus Kayong Utara di Polnep

Kelas Khusus Kayong Utara di Polnep

  Sabtu, 14 May 2016 14:15
BERTEMU BUPATI: Jajaran Politeknik Negeri Pontianak bertatap muka dengan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Rabu (11/5) lalu, di ruang rapat Bupati, membahas mengenai pendirian kelas khusus. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) akan membuka kelas khusus bagi putra dan putri Kayong Utara yang ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Untuk keseriusan rencana tersebut, jajaran Polnep, Rabu (11/5) lalu mendatangi Bupati Kayong Utara Hildi Hamid demi membahasnya lebih lanjut.

Bupati langsung menyambut kedatangan utusan Polnep tersebut di ruang rapat pribadinya. Dalam penyambutan itu, Bupati didampingi Sekertaris Daerah Hilaria Yusnani, Asisten I Syarif Muzahar, Kepala Dinas Pendidikan Romi Wijaya, Kasubbag Kesejahteraan Sosial, serta perwakilan Bappeda Kabupaten Kayong Utara.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Polnep menawarkan kelas khusus. Mereka menyodorkan paket-paket pembiayaan, yang di dalamnya memberikan fasilitas pakaian serta perlengkapan akademis selama perkuliahan yang dilakukan di Kota Pontianak. Sementara untuk kelas khusus, mereka menjelaskan bahwa proses belajar mengajarnya berlangsung di Sukadana, dengan mendatangkan para pengajar dari Kota Pontianak.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati sepertinya tertarik dengan usulan kelas khusus, lantaran dilaksanakan di Sukadana. Usulan tersebut, dinilai dia sebagai alternatif bagi putra serta putri Kayong Utara, yang tidak dapat melanjutkan perkuliahan dikarenakan faktor ekonomi serta tidak dapat meninggalkan kampung halaman.

“Jadi ini dapat dijadikan suatu alternatif bagi anak-anak kita yang ingin melajutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dan tidak harus meniggalkan Kayong Utara,” terang Bupati.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kayong Utara, Romi Wijaya, menuturkan perlu adanya ruang kelas yang memadai untuk proses belajar mengajar nantinya. Karena, diakui dia, perlu adanya penggunaan aset pemerintah yang digunakan untuk ruang kelas dimaksud. Sedangkan untuk pemakaian aset pemerintah, dia juga menjelaskan bahwa Bupati selaku kepala daerah tidak dapat memutuskan sendiri. Karena, sambung dia, harus ada persetujuan DPRD.

“Jika untuk aset tersebut milik pemerintah dirasa sulit karena sudah terintegrasi dan berstruktur kedinas provinsi dan pusat. Dan mengenai hal ini Bupati menugaskan bagian Kesejahteran Sosial Setda dan Bappeda untuk menindaklanjuti pengajuan kelas khusus Polnep di Kayong Utara,” tutup Kadisdik. (dan)

 

Berita Terkait