Kejati Tahan Tersangka Bansos KKR

Kejati Tahan Tersangka Bansos KKR

  Jumat, 13 May 2016 09:30
KORUPSI : Pendi Kiantono tersangka kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya usai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kamis (12/5). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK- Satu per satu tersangka korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2014 ditahan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Setelah menahan dua tersangka, yakni anggota DPRD Kalbar Ujang Sukandar, dan Direktur CV Multi Agro Prima, Trisnomo, kini kejati menahan Pendi Kiantono (PK), Direktur CV Cahaya Agro Persada. 

Didampingi penasihat hukumnya, tersangka Pendi Kiantono memenuhi panggilan penyidik kejaksaan, Kamis (12/5). Setelah menjalani pemeriksaan beberapa  jam, tepat pukul 15.00, tersangka digiring ke mobil tahanan Kejati Kalbar dan dibawa ke Rutan Klas IIA Pontianak untuk ditahan hingga 20 hari ke depan.

"Hari ini, yang bersangkutan (Pendi Kiantono) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah itu resmi kami lakukan penahanan," ujar ‎Aspidsus Kejati Kalbar, Bambang Sudrajat, kemarin.

Dalam perkara ini, kata Bambang, tersangka Pendi Kiantono berperan sebagai penyedia barang. Tersangka yang juga merupakan pemilik toko Agro Tani Lestari menggunakan dana Bansos SLPTT Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 dari 46 kelompok tani yang ada di Kecamatan Kakap untuk pembelian saprodi yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI, yaitu pupuk Extragen. 

"Akibat perbuatan tersangka, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp493.680.000," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap tersangka Pendi Kiantono sedianya dilakukan pada pekan lalu, berbarengan dengan dua tersangka lainnya. Namun karena yang bersangkutan menderita sakit, maka baru kemarin dilakukan pemeriksaan dan penahanan. 

Tersangka melanggar pasal pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Dalam perkara penyelewengan dana Bansos ini, kata Bambang, pihaknya telah memeriksa sebanyak 26 saksi. "Kita akan kembangkan, apakah ada keterlibatan pihak lain," katanya.

Sementara tersangka Pendi Kiantono melalui penasihat hukumnya Raymundus Loin dan Herman sebelumnya sempat mempraperadilankan Kejati Kalbar. 

Di dalam pokok permohonannya, Pendi Kiantono berpendapat tindakan Kejati Kalbar yang akan melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai tersangka adalah perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasari minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, sehingga surat pemanggilan pemohon sebagai tersangka tidak sah. 

Namun akhirnya praperadilan dimenangkan Kejati Kalbar di dalam sidang putusan praperadilan perkara No. 03/PID.PRA/2016/PN.PTK tanggal 20 April 2016 di Pengadilan Negeri Pontianak. (arf)

 

Berita Terkait