Kejari Geledah Kantor DPPKA

Kejari Geledah Kantor DPPKA

  Minggu, 28 Agustus 2016 10:45
GELEDAH DPPKA: Pihak kejaksaan Negeri Singkawang dikawal kepolisian, saat berada di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, Jumat (26/8). HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Sita BB Dugaan Korupsi ALBN 2008

SINGKAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang menyita barang bukti (BB) dugaan tindakan pidana korupsi (tipikor). BB dimaksud berupa dokumen penanganan perkara tanah terminal induk (ALBN) di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, Jumat (26/8).

"Kita ke sini (DPPKA, Red) melakukan penyitaan barang bukti dokumen dugaan korupsi penanganan perkara ALBN, yang merupakan perkara tunggakan dari tahun 2008 terhadap berkas dua tersangka, inisial SA (mantan Sekda Singkawang) dan IW (mantan Kepala BPN Singkawang)," ungkap kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Singkawang, M Yamin. Kasipidsus mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penyitaan berupa dokumen sebanyak 62 persil. 

Sementara kepala DPPKA Kota Singkawang, Muslimin, mengatakan kedatangan pejabat Kejari ke kantornya tersebut, dalam rangka melakukan koordinasi, dalam kerangka persiapan pelimpahan berkas penanganan perkara tanah Terminal Induk Singkawang. "Memang ada beberapa barang bukti yang mereka minta. Dikarenakan ini juga menyangkut masalah aset, maka DPPKA lah yang menyimpan dokumen pengadaan tanah, khususnya di Kota Singkawang," ungkapnya. 

Muslimin berharap, hal ini bisa menjadi pembelajaran kepada semua pihak. Karena kasus ini, menurut dia, tidak berdiri sendiri.  "Bayangan kita waktu itu hanya menjerat Pedro Halim saja sebagai tersangka. Tapi, setelah Pedro Halim sudah divonis bebas, maka yang lain tidak lagi dipermasalahkan," ujarnya.

Tapi kenyataannya sekarang, diungkapkan dia, jika berkas dokumen ini di-split atau dipisah oleh penyidik yang terdahulu, sehingga kasus ini sama sekali belum dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, menurutnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar masih meminta Kejari Singkawang untuk menindaklanjutinya, lantaran masih menganggap perkara ini tetap menjadi tunggakan kasus yang harus ditindaklanjuti. 

Selaku pihak Pemkot Singkawang, kata dia, mereka begitu menyambut baik hal ini. Karena, dia begitu memahami bahwa yang dituntut ini sudah memasuki kondisi pensiun, tetapi sudah bertahun-tahun kasus bersangkutan ini tidak jelas alias di gantung. Harapan dia agar proses persidangan bisa berlangsung cepat. Dia juga berharap secara beban moral dapat diketahui secara pasti. "Jadi tidaklah lagi menggantung status kasus ini," katanya. (har)

Berita Terkait