Kejaksaan Agung Periksa Bos Freeport

Kejaksaan Agung Periksa Bos Freeport

  Sabtu, 5 December 2015 08:47
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin. Foto dari Jawapos

Berita Terkait

JAKARTA - Kejaksaan Agung langsung tancap gas dalam penyelidikan tindak pidana yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Kejaksaan Agung memeriksa Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin. Di Kejagung, Maroef menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait  penyelidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto .

Pemeriksaan atas Maroef dilakukan di Gedung Bundar tempat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berkantor. Menurut Jampidsus Kejagung, Arminsyah, pemeriksaan atas Maroef itu untuk mendalami soal rekaman pembicaraan yang kini beken dengan istilah Papa Minta Saham itu.

"Masih yang rekaman kok. Kami ingin tahu dari orang yang terlibat langsung dipercakapan," ujarnya, Jumat (4/12) pagi.Arminsyah juga mengatakan, pemeriksaan atas Maroef baru usai sebelum azan subuh berkumandang. "Cuma 24 pertanyaan, sebelum (salat) subuh, yang bersangkutan sudah pulang," sambung mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) ini.

Sebelumnya, Kejagung sudah menyita sebuah handphone milik Maroef. Handphone itu pula yang digunakan mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu untuk merekam pembicaraannya dengan Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Penyitaaan handphone itu dilakukan pada Kamis (3/12) pagi.

Tak hanya memeriksa Bos Freeport Maroef Sjamsoeddin, Korps Adhyaksa itu juga melibatkan ahli informasi teknologi (IT).

Menurut Jaksa Agung M Prasetyo, pelibatan ahli IT itu untuk memastikan keaslian rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Maroef, Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M Riza Chalid. Kejagung berupaya membandingkan suara yang ada dalam rekaman dengan nama-nama yang selama ini sudah disebut terlibat dalam kasus yang kini dikenal dengan istilah Papa Minta Saham itu.

Menurut Prasetyo, anak buahnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sudah menghubungi ahli IT. “Nanti kita minta untuk membantu menentukan keaslian suara dan sebagainya,” kata Prasetyo di Kejagung, Jumat (4/12).Ia menambahkan, sejauh ini rekaman itu memang sudah beredar luas. Namun, Kejagung memiliki versi aslinya karena telah menyita handphone milik Maroef yang digunakan untuk merekam pertemuan bekas wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dengan Setya Novanto dan Riza.

Namun, Prasetyo mengatakan bahwa rekaman yang sudah disita itu memang benar adanya. ”Ya kalau menurut yang kita dengar di sidang MKD kan diakui sebagai kebenaran, jadi tidak ada satu pihak manapun yang tentunya harus membantah itu," tegasnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus pasang badan bagi Setya Novanto yang kini terseret kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Gerindra itu meyakini Setnov -sapaan Setya- tak bersalah dalam kasus yang kini lebih dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu.

Menurut Fadli, rekaman pembicaraan antara Setya, Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan penguzaha Riza Chalid ibarat obrolan warung kopi. Terlebih setelah rekaman diputar, kata Fadli, ternyata tak ada ucapan Setnov yang meminta saham dengan mengatasnamakan presiden."Setnov dituduh mencatut nama presiden. Diakui sendiri oleh MS (Maroef Sjamsoeddin, red), tidak ada diakui Setnov meminta saham. Itu hanya omong kosong belaka," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12).

Karenanya Fadli menganggap suara-suara yang mendesak Setnov lengser dari DPR pun tak ada relevansinya.  "Ya, nggak relevan urusan ini," sebut dia.Fadli justru menegaskan bahwa posisi pimpinan DPR tidak bisa dikocok ulang. Sebab, Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pun tidak mengatur soal kocok ulang."Saya kira gak bisa berspekulasi dan tidak relevan akan hal itu (kocok ulang pimpinan DPR, red). Di UU MD3 sudah ada, jadi tidak bisa diwacanakan kocok ulang," tegas dia. (dna/jpg)

 

Berita Terkait