Kejagung Terlalu Ramah dan Sabar

Kejagung Terlalu Ramah dan Sabar

  Sabtu, 23 April 2016 15:46

JAKARTA – From hero to zero. Setelah dipuji banyak pihak karena sukses memulangkan paksa terpidana kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia (BI), Samadikun Hartono, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini justru menuai banyak kecaman. Hal itu tak lepas dari perlakuan Kejagung kepada Samadikun yang dinilai melukai perasaan publik.  
Samadikun lari ke luar negeri untuk menghindari hukuman empat tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 169 miliar. Sayang sekali, waktu eksekusi yang tertunda hingga 13 tahun itu sepertinya diabaikan oleh Kejagung. Korps Adhyaksa itu malah masih memberikan waktu lagi kepada Samadikun untuk pikir-pikir, apakah mengembalikan uang negara atau tidak.   
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Arminsyah berdalih, tambahan waktu itu diberikan karena ada permintaan dari Samadikun. ”Kami sudah tanya apakah bersedia memberikan uang pengganti. Samadikun meminta waktu untuk membahasnya dengan keluarga,” sebut dia di kantor Kejagung kemarin.
Arminsyah sudah menanyakan di mana saja harta Samadikun hasil penyalahgunaan BLBI. Mantan presiden komisaris Bank Modern itu hanya menyebut dua rumah di Jalan Bambu, Menteng, dan tanah di Puncak. ”Kami bersiap menyita kedua rumah itu jika Samadikun menolak untuk membayar uang pengganti,” tegas mantan jaksa agung muda intelijen tersebut. Arminsyah kemudian meyakinkan bahwa Samadikun masih memiliki niat untuk membayar semua uang pengganti. ”Keinginan membayar masih ada kok,” tuturnya.
Kesabaran Kejagung itu membuat gusar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Saat dikonfirmasi  di Istana Wakil Presiden kemarin, JK menegaskan bahwa aset milik Samadikun dapat disita sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan. ”Ini kan sudah divonis. Apa pun, hasil pengadilan itu mengatakan dia merugikan negara Rp 169 miliar. Saya baca bahwa selama dia tidak bayar, maka aset yang diketahui milik dia bisa disita. Banknya sih sudah tidak ada,” papar JK.
Bukan hanya kesabaran Kejagung dalam menyita aset Samadikun yang membuat gemas. Perlakuan terhadap pengemplang dana BLBI yang kemudian buron itu juga menjadi sorotan. Saat tiba di tanah air Kamis malam (21/4), Samadikun diangkut dengan pesawat carteran khusus. Saat keluar, dia tidak diborgol dan tidak diperlakukan seperti penjahat biasanya. Bahkan Jaksa Agung H M. Prasetyo mempersilakan penjahat keuangan itu memasuki lounge VIP Bandara Halim Perdanakusuma.
Perlakuan ala tamu VIP itu dikritik Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. ”Seharusnya penegak hukum memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku kejahatan lain,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut Bambang, yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejagung Kamis malam itu aneh. Sebab, justru terkesan dua institusi tersebut memberikan sambutan hangat atas kepulangan buron BLBI itu. ”Itulah anomali hukum kita. Komisi III menyatakan prihatin dan menyesalkan bagaimana bisa buron yang diburu belasan tahun diperlakukan istimewa,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.
Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas menambahkan, keistimewaan yang diberikan kepada Samadikun justru mencemari prestasi penangkapan. Perlakuan yang diberikan seolah-olah memanjakan koruptor kelas kakap itu. ”Apa yang terjadi kemarin, tidak bisa dihindari kesan seolah-olah memanjakan,” kata Supratman. Menurut politikus Partai Gerindra itu, penjemputan buron tidak memerlukan seremoni yang justru mengusik perasaan publik.
Atas kritik tersebut, Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan BIN Dradjad Wibowo memberikan klarifikasi. Menurut mantan ekonom dan politikus PAN itu, jika Samadikun diborgol, bisa jadi ada pengacara yang menyebut BIN melampaui kewenangan dan menyalahkan. Sedangkan kalau Samadikun tidak diborgol, pihaknya dianggap mengistimewakan. ”Ibarat buah simalakama. Tapi, tidak ada maksud pengistimewaan,” ujarnya kemarin. (idr/bay/owi/gun/c11/kim)