Kejagung Buru Djoko Tjandra

Kejagung Buru Djoko Tjandra

  Selasa, 26 April 2016 09:30

Kini Jadi Warga PNG

JAKARTA - Keberhasilan menangkap Buronan Samadikun Hartono dan Hartawan Aluwi membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih bernafsu mengejar para pelarian tersebut. Salah satunya, yang juga sedang diendus adalah buronan kasus cessie atau hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Informasi yang terbaru, Djoko ternyata memberikan sumbangan yang jumlahnya fantastis pada pemerintah Papua New Guinea. 

Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, ada berbagai cara yang dilakukan buronan untuk menggagalkan upaya pengejaran terhadap mereka. Kalau Samadikun itu memiliki lima paspor, buronan lainnya memiliki cara yang berbeda. ”Djoko Tjandra ini sudah beralih status kewarganegaraannya menjadi PNG,” tuturnya.

Tidak hanya itu, ada langkah Djoko yang lebih mencengangkan. Yakni, Djoko memberikan sumbangan yang jumlahnya luar biasa pada pemerintah PNG. ”Ini informasi terbaru yang didapatkan Kejagung. Bisa jadi uang itu berasal dari hasil korupsi ,” papar mantan Jampidum 2005-2006 tersebut.

Sumbangan pada pemerintah PNG itu dipastikan karena buronan yang kabur sejak 2009 itu ingin mendapatkan perlindungan dari kejaran Kejagung. ”Karena itulah, mengejar buronan itu sama sekali bukan hal yang mudah,” tuturnya.

Ibaratnya, kalau ada penyidik Kejagung bisa membuntuti para buronan itu dan ketemu di sebuah tempat, namun tidak bisa langsung ditangkap dan dibawa pulang. ”Semua itu harus seiizin pemerintahan di tempat buronan itu,” paparnya ditemui di komplek kantor Kejagung kemarin.

Lalu, cara apa yang bisa dilakukan untuk menangkap Djoko Tjandra? Dia menuturkan bahwa jalan satu-satunya hanya bisa berharap mendapatkan izin dari pemerintah PNG. Seperti halnya dengan pemerintah Singapura dan Tiongkok yang membantu menangkap Hartawan Aluwi dan Samadikun Hartono. ”Kalau negara tempat pelarian masih melindungi mereka, kami akan sangat kesulitan,” tegasnya.

Yang pasti, Kejagung menegaskan tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Tidak akan ada perlakuan mengistimewakan koruptor yang akan dilakukan Kejagung. ”Ada juga yang perlu diluruskan saat kedatangan Badan Intelijen Negara membawa Samadikun. Saya datang ke Bandara Halim sebagai bentuk penghormatan pada Kepala BIN Sutiyoso,” jelasnya.

Soal kasus BLBI, Kejagung juga masih berupaya untuk mendapatkan uang pengganti dari Samadikun. Dia menjelaskan, Samadikun hingga saat ini belum memberikan jawaban, apakah berkenan untuk membayar uang pengganti atau tidak. ”Namun, mau tidak mau, Kejagung akan melakukan berbagai cara agar uang negara itu kembali,” tegasnya.

Hingga kapan Samadikun diberikan waktu? Prasetyo menjelaskan bahwa semua pihak akan dapat melihatnya nanti. Saat ini, Samadikun sudah dipenjara, akan jauh lebih mudah untuk menagihnya. ”Ya, mudah menagih itu semua,” paparnya.

Terkait, kemungkinan ada pejabat politis yang terlibat kasus BLBI dan belum diproses, Kejagung justru meminta agar semua pihak yang memiliki informasi tersebut untuk bisa memberikan informasinya. Korps Adhyaksa berupaya tidak akan membuat disparitas atas setiap kasus korupsi. ”Informasikan saja ke kami, disini tidak ada disparitas. Semua akan ditangani,” ujarnya.

Sementara Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan pihak lain dalam kasus BLBI ini bisa diteliti dengan melihat berbagai hasil sidang kasus BLBI yang ada. ”Saya yakin, kalau dilihat kembali akan ditemukan siapa saja yang terlibat,” jelasnya.

Untuk kesulitan dalam mendapatkan buronan karena kedaulatan sebuah negara yang seakan-akan melindungi, sebenarnya bukannya jalan buntu. Sebab, jalur diplomasi masih bisa dilakukan antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), BIN, Kejagung dan Polri. 

”Kalau upaya untuk diplomasi itu dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, tentunya PNG yang menjadi negara pelarian Djoko Tjandar juga akan tergerak. Saat itulah sebuah pemerintahan akan membantu pemerintahan yang lainnya,” jelasnya.

Dia yakin dengan totalitas yang lebih baik dalam mengejar buronan negara, maka tertangkapnya pelarian itu hanya soal waktu. ”Pengejaran itu membutuhkan kesabaran ekstra. Masyarakat juga harus memahaminya ini masalah lintas negara yang tingkat kesulitannya sangat tinggi,” ujarnya dihubungi kemarin.

Yang pasti, penangkapan para buronan itu penting dilakukan, sehingga masyarakat tidak kehilangan harapan atas penegakan hukum di Indonesia. Terutama, pada para koruptor yang selama ini hukum dianggap tumpul ke atas. ”Harapan itu masih ada,” tegasnya. Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak perlu ada perlakuan istimewa terhadap para buronan. Pemerintah memastikan pengejaran terhadap para buronan did luar negeri terus dilakukan. Apalagi, kerjasama dengan sejumlah negara terkai hal tersebut makin baik. Salah satunya Singapura. 

’’Sehingga, kami sekarang punya langkah yang lebih cepat dan lebih tegas lagi untuk mengambil buronan-buronan yang ada di mana-mana,’’ terangnya did kantor Kemenkopolhukam kemarin (25/4). Dia kembali mengimbau agar para buronan bisa sukarela kembali ke Indoneisa untuk menjalani hukumannya sehingga persoalan bisa selesai.

Kalaupun tidak diindahkan, mereka tinggal bersiap-siap untuk diciduk sewaktu-waktu oleh aparat untuk dipulangkan ke Indonesia. ’’Tidak akan ada perlakuan-perlakuan ayng istimewa,’’ tegas Luhut. Pemerintah hanya ingin para buronan itgu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara benar dan menghadapi proses hukum dengan benar pula. (byu/(idr)