Kecepatan Birokrasi Masih Jadi Masalah

Kecepatan Birokrasi Masih Jadi Masalah

  Jumat, 16 September 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK -  Daya saing Kalimantan Barat terbilang masih lemah di sektor infrastruktur. Selain masalah itu, faktor lain yang membuat investor pikir panjang untuk datang adalah soal birokrasi.

Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Data Informasi Perizinan BPMPTSP Kalbar, Catur B Sulistyo mengatakan perlu komitmen pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam masalah ini.

Dia mencontohkan sengketa lahan yang kerap membuat investasi menjadi berlarut-larut di Kalbar. “Misalnya soal batas wilayah, bahkan antardesa saja bisa membuat investasi lama sekali. Di Kendawangan, Ketapang misalnya ada perusahaan bernama Borneo Alumindo Prima yang tertunda proyeknya karena dua desa masih bersengketa karena 12 hektare lahan yang dibebaskan di sana masuk dalam dua desa yang berbeda,” jelasnya.

Menurut dia, peran Pemda setempat sangat penting untuk persoalan seperti itu. Kepastian hukum, kata dia, sangat dibutuhkan para investor. “Mereka akan tenang apabila ada kepastian bahwa usahanya sudah sesuai dengan aturan. Selain itu kecepatan penyelesaian masalah juga menjadi kunci,” kata dia.

Selain itu, kata dia, faktor perlambatan ekonomi global sangat mempengaruhi minat investasi di Kalbar. Hal tersebut ditambah semakin menipisnya lahan untuk industri besar di Kalbar. Belum lagi sejumlah regulasi yang menghambat investasi untuk sektor komoditas, seperti moratorium pembukaan lahan kelapa sawit.

Pakar ekonomi Universitas Tanjungpura Eddy Suratman mengatakan, di saat rendahnya daya beli dewasa ini, kuncinya adalah peran pemerintah lewat sejumlah aturan yang menghambat investasi.

Menurutnya, lewat berbagai paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo sudah berupa melakukan pemangkasan untuk kemudahan investasi, termasuk di sektor properti. Sayangnya paket Jokowi tersebut belum mampu diikuti sebagian kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah di Kalbar.

Eddy mencontohkan, permintaan Presiden untuk pelayanan dan proses izin investasi hanya 3 jam tak berlaku di Kalbar. "Kenyataannya hanya Kota Pontianak saja yang proses izinnya lebih cepat dari kabupaten lain di Kalbar. Proses izin di kita masih berhari-hari," sebutnya.

Faktor lain adalah biaya untuk izin investasi dari tarikan Pemda masih tinggi. Di sektor propert misalnya, ada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Misalnya biaya BPHTB untuk properti, Presiden mintanya hanya 0,5 persen. Tetapi Pemda masih banyak yang ambil angka 5 persen.

”Angka itu saya rasa lumayan tinggi untuk kondisi ekonomi saat ini," sebutnya. Menurutnya, kendati undang undang menyebut Pemda boleh memilih tarif maksimal 5% BPHTB dari transaksi jual-beli tanah/bangunan, namun Pemda semestinya bisa lebih fleksibel. (ars)

Berita Terkait