Kebijakan Sapu Jagad Listrik Indonesia

Kebijakan Sapu Jagad Listrik Indonesia

  Minggu, 17 April 2016 10:25   1

Oleh: Dr. Erdi, M.Si
     
MASYARAKAT Kelistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Kalimantan Barat baru-baru ini menyelenggarakan seminar di Hotel Mercure mengambil tema Percepatan Pembangunan Listrik 35.000 MW. Pemilihan tema ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan energy nasional. Hingga 2015, pertumbuhan pembangunan energy listrik nasional hanya sebesar 0,06%, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk (1,49%) dan pertumbuhan ekonomi (di atas 5%), serta pertumbuhan industry no-migas (5,27%). Akibatnya, kebutuhan energy listrik jauh tertinggal dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Disimpulkan dalam seminar bahwa salah satu kendala dalam pembangunan kelistrikan nasional adalah halangan regulasi sektoral seperti RTRW, Pertanahan, Kehutanan, Pertambangan, Transportasi dan lain-lain. Akibatnya, upaya percepatan pembangunan instalasi listrik mengalami hambatan dan tersendat. Saya hampir tidak percaya dengan simpulan itu. Namun, ketika diberi contoh salah satu kasus di Kalbar tentang wacana memindahkan   saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) karena pemerintah akan membangun bandara baru di Kota Singkawang, telah membuat saya terperangah. Bilamana wacana ini terealisasi, lagi-lagi, listrik harus mengalah karena keberadaan jaringan transmisinya dianggap menghalangi pembangunan bandara. Silogisme (hubungan logis antara dua proposisi atau lebih) antara kepentingan umum terhadap listrik dengan kepentingan umum terhadap bandara yang lebih bermuatan politis dan ekonomi dan bahkan kepentingan kelompok menjadi tidak nyambung ketika Bandara Singkawang harus dimenangkan dalam pertarungannya dengan SUTET.

Kebijakan di negeri ini masih abu-abu, semrawut dan bahkan abal-abal; meskipun UUD mengamanatkan kepentingan umum sebagai urusan prioritas yang harus menang di atas segala kepentingan golongan dan pribadi. Menurut saya, silogisme kepentingan umum antara listrik dan bandara adalah lebih kuat kebutuhan listrik sehingga pemerintah diharapkan mempertahankan jaringan SUTET yang sudah ada dan tidak memilih bandara ketika kedua bidang itu harus dipilih salah satu. Saya lebih rela tidak memiliki bandara alternative di Singkawang ketimbang harus memindahkan SUTET yang membutuhkan waktu pemindahan dan pembangunan selama 2 tahun dengan konsekwensi pasokan listrik ke Sambas dan Bengkayang terganggu. Saya lebih memilih dana pemindahan SUTET yang memakan biaya lebih dari Rp 100 M itu diarahkan pada program elektrifikasi bagi 1.800 rumah tangga di kawasan terluar dan perbatasan negara di Temajuk, Seluas, Entikong, Jasa dan Badau!

Untuk memuluskan jalan bagi Pembangunan Listrik 35.000 MW hingga 2019, Presiden Joko Widodo telah megeluarkan sebuah Perpres No.  04 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ketenagalistrikan. Perpres ini kemudian disebut Kebijakan Sapu Jagad karena memberi kuasa kepada PLN untuk melaksanakan Pasal 3 dan 4, UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Presiden Joko Widodo yakin bahwa membangun Indonesia hebat seperti visi dan misinya "Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, & Berkepribadian" harus dimulai dengan memenuhi kebutuhan listrik nasional dari posisi 54.488 MW menuju 87.000 MW hingga 2019 dapat terwujudkan. 

Hingga saat ini, setelah merdeka lebih dari 70 tahun, ketersediaan energy listrik nasional baru mencapai 54.488 MW dan kemudian akan ditambah sebanyak 35.000 MW dalam waktu lima tahun. Secara ekonomi, kebijakan ini akan menyerap sebanyak 650 ribu tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar US$ 72.942 juta. 

Perpres Sapu Jagad mengharuskan seluruh kementerian untuk mengalah demi ketersediaan listrik. Ketika kepentingan sectoral, seperti RTRW, Pertanahan, Kehutanan, Pertambangan, Transportasi dan lain-lain bertabrakan dengan program 35.000 MW, maka kementerian itu harus merubah dan menyesuaikan renstra mereka rencana pembangunan listrik nasional. Kalaupun ada peraturan yang lebih tinggi dari Perpres tersebut bertentangan dengan kepentingan pembangunan 35.00 MW, maka UU dan PP itu dapat diusulkan untuk dirubah. Dengan bekal Perpres Sapu Jagad itu, PLN dapat menerobos semua kepentingan sectoral yang menghalangi pembangunan 35.000 MW. Dengan Perpres No.  04 tahun 2016, PLN memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan kebijakan lain dalam kontek pembangunan dan penyediaan listrik bagi masyarakat. 

Sebagai anggota MKI, saya mendukung penuh PLN untuk menggunakan Perpres itu ketika hambatan regulasi dijumpai dalam proses pembangunan listrik nasional. Indonesia Power telah membuktikan ada progress yang baik dari BKPM, dimana sebanyak 8 ijin untuk pengembangan proyek kelistrikan nasional dapat diselesaikan hanya dalam satu hari. Itu menjadi bukti bahwa Perpres Sapu Jagad efektif memuluskan jalan bagi penyediaan tenaga listrik.

Masyarakat di negeri ini sudah terlalu lama menderita karena kekurangan listrik. Kapasitas daya listrik yang tidak stabil membuat rakyat kecewa dengan kinerja PLN. Fenomena pemadaman mendadak (byar pet) sudah menjadi fenomena harian dan menyebabkan rusaknya alat listrik di rumah masyarakat menjadi sumber kekecawaan public; sementara public di bagian lain mendambakan kehadiran listrik yang tidak kunjung tiba. Fakta di lapangan membuktikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini berada pada kisaran 88,30% dari 82.153 desa sesuai UU No. 6 tahun 2014. Sebanyak 32.129 desa belum terlistriki dan melalui pembangunan daya sebesar 35.000 MW diharapkan dapat menambah sebanyak 23.000 desa dapat terjangkau oleh program terelektrifikasi. 

Sementara di Kalbar, rasio elektrifikasi baru mencapai 74,4% atau sekitar 1.292 (dari 1.737 desa) dan menyisakan sebanyak 445 desa belum tersentuh oleh jaringan listrik pemerintah (PLN). Tak kuat menunggu terlalu lama, saat ini banyak masyarakat yang kemudian mengusahakan sendiri listrik, diantaranya menggunakan energy surya dan bahkan memanfaatkan fasilitas kredit dari Credit Union (CU) untuk membeli mesin agar mereka dapat menikmati listrik; meskipun waktu hidup (lifetime) pembangkit di rumah mereka itu kurang dari 6 jam.

Selain menambah kekuatan pada PLN, Perpres No. 04/2016 ini sekaligus menjadi jalan masuk bagi pengusaha keenergian untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan lisrik nasional. Oleh karena itu, agar Perpres No. 04/2016 tidak mandul (karena dapat difahami oleh masing-masing stakeholder secara terpisah), perlu institusi yang dapat menterjemahkan perpres menjadi program dan rencana. Diantaranya institusi itu adalah MKI, yang merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dengan kekuatan dan komitmen pengurus dan anggota. Perpres ini secara de jure menghendaki agar kebutuhan pemenuhan listrik menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab PLN. MKI akan terus melakukan kajian dan menjembatani semua pihak untuk mendukung urusan listrik sebagai urusan prioritas bagi mewujudkan Indonesia Hebat 2020! 

*) Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip Untan