Kayu Kalbar Masih Dicuri

Kayu Kalbar Masih Dicuri

  Senin, 20 November 2017 10:00
AMANKAN KAYU: Porsenil kepolisian berjaga di lokasi penyimpanan kayu yang diamankan pihak kepolisian di Jalan Trans Kalimantan, Desa Korek, Kubu Raya, Sabtu(18/11). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Meski masa keemasan industri kayu sudah berlalu, namun perambahan dan pembalakan liar hutan Kalimantan Barat masih saja terjadi. Bahkan ada indikasi kayu dari hutan Kalbar dijual ke berbagai daerah di Pulau Jawa tanpa dokumen resmi. 

Baru-baru ini, Bareskrim Mabes Polri mengungkap pembalakan liar di Kecamatan Sandai, Ketapang. Selain itu polisi juga menggerebek gudang kayu di Jalan Trans Kalimantan KM 21, Dusun Cabang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. 

Dalam operasi ini, polisi menyita ratusan kubik kayu berbagai jenis serta delapan unit truk dan empat kontainer. Barang bukti tersebut diduga tidak sesuai dokumen. 

Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim Mabes Polri menetapkan satu orang tersangka berinisial AK. Kasubdit 3 Tipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pil Irsan mengatakan, dari pemeriksaan sementara, tersangka AK mengakui bahwa seluruh kayu ilegal tersebut akan didistribusikan ke Jakarta melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak. Menurut Irsan, aktivitas pendistribusian kayu ilegal antarpulau ini sudah berlangsung sejak delapan bulan terakhir.

Selain menetapkan tersangka, Mabes Polri juga menyita setidaknya 390 kubik atau 40.959 batang yang diamankan di tiga lokasi. Diantara Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, gudang kayu di Jalan Trans Kalimantan KM21, Dusun Cabang Kiri, Desa Korek, Sungai Ambawang dan Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pontianak Post, kayu-kayu tersebut berasal dari Kecamatan Sandai, Ketapang. Kayu itu diangkut menggunakan truk dan selanjutnya dipindahkan ke kontainer untuk dikirim melalui pelabuhan Dwikora Pontianak. 

"Kayunya dari Sandai. Diangkut menggunakan truk, begitu tiba di gudang langsung dipindahkan ke kontainer. Katanya sih dikirim ke Surabaya," ujar Budi (42) salah satu warga yang tinggal di dekat gudang yang digerebak.

Aktivitas bongkar muat kayu ilegal ini diperkirakan sudah berlangsung lama. Bahkan ada yang menyebutkan, gudang milik seseorang berinisial AK ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun. 

"Sudah lama. Kira-kira tiga tahunan. Dan setiap hari mereka bongkar muat," lanjutnya.

Pontianak Post bersama anggota keamanan berhasil masuk ke gudang. Di dalam gudang terlihat beberapa unit kontainer dan truk sedang terparkir saling membelakangi. Diduga sebelum penggerebekan dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, mereka sedang melakukan aktivitas pemindahan kayu dari truk ke dalam kontainer ukuran 20 feet. 

Di dalam gudang juga terhampar tumpukan kayu berbagai ukuran, mulai dari ukuran 10x10cm hingga 30x30cm, dengan masing-masing panjang empat sampai lima meter.

  Terpisah, Kepala Seksi Balai Gakkum LKH Kalimantan Wilayah III Pontianak David Muhammad mengakui praktik pembalakan liar di Kalbar memang masih ada. Terbukti belum lama ini, tepatnya 1 November 2017, pihaknya juga mengamankan 3.400 batang kayu olahan di sawmill Harmonis di Jalan Lintas Sintang, Simpang 4 Kayu Lapis, Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

"Pembalakan masih ada. Masih terjadi," katanya belum lama ini. Penangkapan ini berawal saat pihaknya mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu dari Kabupaten Sintang yang akan dibawa ke sebuah tempat pengolahan kayu (sawmill) di daerah Simpang Kayu Lapis, Kabupaten Sekadau. 

Tim yang sedang melakukan patroli menemukan sebuah truk pengangkut kayu yang sedang terparkir di depan sawmill Harmonis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata truk tersebut memuat kayu jenis belian hasil lelang dari Polres Sintang.

Kendati demikian, pihaknya tetap mencurigai keberadaan sawmill Harmonis yang diduga menampung kayu olahan tanpa dokumen. Kecurigaan petugas ternyata benar. Di dalam sawmill ditemukan banyak kayu olahan. Dari pemeriksaan sementara ditemukan kayu olahan sebanyak kurang lebih 3.400 batang kayu berbagai jenis, seperti bengkirai, keladan, kayu rimba campuran tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah.

Di bulan sebelumnya, Direktorat Polair Polda Kalbar juga mengamankan ribuan kayu gelondongan berupa rakit. Meskipun belum diketahui secara pasti asal usul kayu, namun Dit Polair Polda Kalbar menetapkan dua nakhoda kapal sebagai tersangka. 

Menanggapi masalah ini, Baruni Hendri dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalimantan Barat mengungkapan, aktivitas pembalakan hutan di Kalbar masih terus terjadi. Demikian juga perdagangan kayu antarpulau dan antarnegara.

"Sampai hari ini pembalakan liar di Kalbar masih ada," katanya saat dihubungi Pontianak Post. 

Menurut Hendri, sebagai contoh adalah kayu hasil land clearing perkebunan maupun pertambangan. "Itu kayu-kayunya ke mana? Susah dideteksi," katanya. 

Pemerintah saat ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yang mana, jika kayu-kayu tersebut tidak terdaftar dalam SVLK maka bisa dikatakan ilegal. 

Sementara itu, Henrikus Adam dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mengatakan,  praktik pembalakan hutan liar telah berlangsung sejak lama. Menurutnya, pengungkapan kasus yang terekspos akhir-akhir ini mengonfirmasi realitas sengkarut atas tatakelola sumberdaya hutan di daerah. 

Pada sisi lain, praktik tersebut bukan hanya melibatkan para cukong tetapi juga sangat mungkin dilakukan oleh oknum perusahaan sekalipun memiliki legalitas izin, yakni dengan melakukan penebangan di luar konsesinya. 

Kerusakan lingkungan terutama atas eksploitasi hutan tidak hanya berdampak pada rusaknya ekosistem sekitar, tetapi juga berpotensi melahirkan bencana multidimensi. “Satu di antaranya bencana ekologis banjir yang terjadi pada sejumlah daerah di Kalbar," katanya. 

Bencana banjir hebat di daerah Jelai Hulu Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, juga pada sejumlah wilayah lainnya beberapa waktu lalu dinilai patut menjadi pembelajaran. Musibah tersebut sekaligus hendaknya menjadi peringatan penting bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berdampak serius pada terganggunya daya dukung lingkungan. 

"Praktik pembalakan hutan secara tidak sah memang tidak dibenarkan dari sisi hukum dan berdampak merusak. Namun, kita harus ingat bahwa daya rusak paling dahsyat atas lingkungan hidup adalah ketika korporasi berbasis hutan dan lahan terus diberi ruang untuk melakukan praktik eksploitasi," paparnya.

Karena itu, ia menilai perlu adanya keseriusan negara melalui aparat terkait untuk memastikan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tidak terjadi secara massif baik oleh praktik ilegal maupun praktik legal. 

Menurut Adam, praktik buruk terkait tatakelola hutan sebagaimana temuan lapangan mengindikasikan bahwa usaha sektor kehutanan tersebut selama ini berlangsung aman dan nyaman. Tidak menutup kemungkinan adanya oknum penegak hukum terlibat. 

Nah, ini dipandang sebagai salah satu pekerjaan rumah di bawah kepemimpinan Kapolda Kalbar yang baru. Kapolda baru diharapkan dapat memastikan tidak adanya oknum aparat yang ‘masuk angin’ dalam upaya penegakan hukum atas praktik buruk tatakelola sumberdaya alam di daerah. (arf)
 

Berita Terkait