Kayong Utara Miliki Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Bersama Ciptakan Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

Kayong Utara Miliki Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Bersama Ciptakan Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

  Kamis, 18 January 2018 10:00
RAPAT KERJA: Sekretaris Daerah Hilaria Yusnani saat memimpin rapat kerja di Gedung Balai Praja Sukakdana, kemarin. ISTIMEWA

Berita Terkait

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani, menegaskan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran dan fungsi yang penting, dalam perwujudan masyaraklat yang tertib berlalu lintas serta terciptanya kenyamanan berlalu lintas yang aman dan terkendali.

 

"UNTUK itu, kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara membentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai tindak lajut Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009," ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Forum LLAJ, Rabu (17/1) di Gedung Balai Praja Sukadana.

Hilaria menambahkan, hal tersebut didasarkan selain tujuan utama Undang-Undang Lalu Lintas, juga tergabungnya banyak stakeholders dalam forum tersebut. Stakeholders yang dimaksud dia mulai dari jajaran Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan 26 unsur lainnya termasuk Dinas Kesehatan hingga Jasa Raharja.

“Sudah selakyaknya, untuk sebuah kabupaten memiliki peningkatan kualitas dalam tata aturan berlalu lintas, selain sudah adanya fungsi Satlantas Polres dan Dinas Pehubungan, perlunya sinergisitas antara stakeholder lainnya menjadi keserasian dalam percepatan perwujudan masyarakat yang tertib berlalu lintas,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai keterbatasan personel serta luasnya wilayah kerja, membuat fungsi dan peran Satlantas dan Dinas Perhubungan, diakui dia, menjadi kurang efektif. Maka dengan adanya forum seperti ini, diharapkan dia, dapat menjadi perpanjangan tangan serta mitra dalam tujuan utama terciptanya tata lalu lintas yang baik.

Peran dan fungsi Forum LLAJ ini, diharapkan dia tidak hanya sebatas forum yang dibentuk sebatas di atas kertas saja, tapi harus memiliki rencana kerja dan target serta hasil yang dapat dilaporkan setiap tahun. Forum LLAJ, kata Hilaria, tidak hanya banyak kepengurusan saja, namun didukung peran yang masif, mulai dari sosialisasi, pencegahan, dan hingga upaya penindakan. Dalam forum yang langsung di bawah kedali Bupati Kayong Utara ini, dijelaskan dia, memiliki masa kerja selama 5 tahun dan akan mulai bekerja di tahun 2018, meliputi pematangan program kerja, monitoring potensi, serta upaya penegakan hukum.

Di kesempatan itu pula, Sekda mengingatkan adanya tambang galian C di sekitar TNGP, di mana telah banyaknya keluhan serta sudah adanya korban akibat dampak pertambangan tersebut. Berkaitan dengan hal ini pun, Sekda menginstruksikan Dinas PU untuk menutup akses kendaraan ke lokasi tambang. Lokasi galian C di kawasan sekitar TNGP di Desa Pampang Harapan tersebut, menurut dia berdampak melubernya tanah hingga ke badan jalan, yang merupakan satu satunya akses darat menuju Kabupaten Ketapang ke Kayong Utara. Selain itu, mengenai kondisi jalan yang penuh lumpur terutama pada musim penghujan, serta tidak terdapatnya rambu kewaspadaan dilokasi galian membuat ketidakteraturan lalu lintas serta dapat membahayakan semua pihak.

“Saya minta kepada Dinas PU untuk mencari alat berat untuk membuat parit besar untuk menjadi pembatas antara badan jalan dan akses pengerukan tanah, selain untuk menjadi mengalirkan air juga sebagai pembatas antara lokasi tambang dengan jalan,” pinta Sekda yang juga dihadiri oleh berbagai stakeholder di Kayong Utara. Dijelaskanya, pada rapat yang juga dihadiri Satlantas Polres Kayong Utara ini, dengan adanya parit, dapat juga menjadi penghalang kendaraan pengangkut. Dengan demikian, diharapkan dia, kendaraan-kendaraan tersebut tidak langsung melakukan pengerukan dan pengangkuan tanah yang langsung ke badan jalan.

Kepala Satlantas, IPTU Sulardi, mengungkapkan, berdasarkan atensi dari Kapolres, sudah disampaikan bahwa aktifitas pertambangan yang mengganggu aktivitas umum dapat diberhentikan, apalagi dapat membahayakan pengguna jalan. “Mengenai hal ini, kami sudah menyampaikan agar kegiatan usaha pertambangan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas, apalagi jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju Kayong Utara melalui jalur darat dari Kabupaten Katapang,” pungkasnya. (dan)

Berita Terkait