Kayong Utara Bersih dari eks Gafatar

Kayong Utara Bersih dari eks Gafatar

  Senin, 1 February 2016 08:59
SUDAH DITINGGALKAN: Kamp milik warga eks Gafatar dengan berbagai aktivitasnya di Kecamatan Pulau Maya. Saat ini kamp tersebut telah ditinggal oleh penghuninya. DANANG PARSETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Sebanyak 730 mantan pengikut organisasi Gerakan Fajar Nausantara (Gafatar) yang berasal dari luar Kalbar dan sempat bermukim di Kayong Utara, belum lama ini telah diberangkatakan ke daerah asal masing-masing. Selama di kabupaten ini, para pendatang tersebut bermukim di Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Pulau Maya. Di Kecamatan Pulau Maya mereka berjumlah 375 jiwa dan di Kecamatan Sukadana, 355 jiwa.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara, Sukarman, memastikan jika saat ini seluruh warga eks Gafatar yang sempat bermukim di kabupaten ini, telah dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Selama di kabupaten ini, dia mengungkapkan jika mereka tak hanya menghuni kamp tapi juga mengontrak rumah-rumah penduduk.

“Total semua warga eks Gafatar berjumlah 730 jiwa yang  telah diberangkatkan kedaearah asal. Jika mengenai aset mereka, ada sebagian dijual kepada masyarakat, salah satunya seperti sepeda motor,” terang Sukarman saat dihubungi melalui telefon genggamnya, Minggu (31/1) kemarin.

Sementara itu, mengenai kepemilikan lahan yang telah dibeli mereka, diungkapkan dia jika sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Namun, untuk kepemilikan lahan yang diperoleh dengan cara legal, menurut dia tidak menutup kemugkinan akan dibeli oleh pemerintah.

“Untuk di Satai ada terdapat tiga handtractor, pemerintah belum bisa membelinya. Dan jika mengenai hasil taninya, kita serahkan kepada warga. Sesuai dengan perjanjian warga setempat,” terangnya.

Ia juga mengaku heran dengan kepemilikan lahan oleh eks Gafatar untuk lahan pertanian, di mana mereka mampu menguasainya hingga berhetare-hetare. Menurut dia, kondisi ini bisa saja dikarenakan masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa setempat menyikapinya sejak awal. Salah satunya, dia mencontohkan tentang kepemilikan tanah bagi warga pendatang, yang disyaratkan dalam Undang-Undang Agraria.

“Selain minimnya pengetahuan di desa, mungkin pemerintah (desa) juga masih minim dalam menyosialisasikan di setiap desa terkait kepemilikan tanah bagi warga pendatang, yang digunakan untuk lahan pertanian mereka. Yang ternyata yang membeli tanah tersebut ternyata warga eks Gafatar,” tutupnya. (dan)

Berita Terkait