Kasus Salah Tembak Saat Berburu Serta UU Darurat

Kasus Salah Tembak Saat Berburu Serta UU Darurat

  Jumat, 8 April 2016 09:24
SENJATA API: Letkol Kav. Budiman Ciptadi (inzet) dan senjata api rakitan yang banyak memakan korban salah tembak, saat perburuan. MUSTAAN/ISTIMEWA/KAPUAS HULU

Berita Terkait

Memiliki dan membuat senjata api rakitan merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Kapuas Hulu, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman. Senjata itu biasanya digunakan untuk menjaga ladang dan berburu. Mustaan, Kapuas Hulu

SAYANG, belakangan banyak kasus salah tembak mengemuka. Saat berburu binatang di hutan, alih-alih mendapatkan babi atau rusa, malah rekan berburu yang tertembak. Begitu juga secara hukum legalformal, memiliki dan membuat senjata api dilarang.

Dandim 1206 Putussibau Letkol Kav. Budiman Ciptadi berpendapat matarantai peredaran senjata api mesti diputus dengan menertibkan pembuatnya. Karena, memiliki dan membuat senjata api juga bertentangan dengan undang-undang. Diantaranya Undang-Undang Darurat No. 12Tahun 1951. Walaupun bagi masyarakat adat memiliki dan membuat senjata api itu seperti sudah menjadi tradisi.

“Sosialisasi sudah kami lakukan dan banyak yang sudah menyerahkan senjata api miliknya. Yang tengah kami dalami siapa pembuatnya, itu yang mesti diputus matarantai,” tegas Budiman, Kamis (7/4) siang. Ia mengatakan, tidak semua orang bisa membuat senjata api, karena secara spesipik perlu keahlian. Untuk itu, memutuskan matarantai kepemilikan senjata api dimasyarakat itu penting.

Selama ini senjata api yang diserahkan masyarakat ke jajaran kodim 1206 Putussibau langsung di serahkan ke Korem/ABW Sintang.

“Senjata yang diserahkan pada kami, kami serahkan ke korem. Selanjutnya dimusnahkan,” terang Dandim. Dia menyebutkan, Kodim 1206 Putussibau sempat kesulitan menarik senjata api lantaran masyarakat meminta imbalan dari penyerahan senjata apinya.

Karena pada sebelumnya, sambung dia lagi, ada satuan TNI sebelumnya memberikan imbalan pada masyarakat yang menyerahkan senjata api sampai Rp 1 juta. Ketika diserahkan secara cuma-Cuma masyarakat tidak mau.

“Ketika ada reward mereka suka. Tapi itu jadi bisnis mereka. Kan bisa saja mereka pura-pura serahkan senjata api, setelah itu buat lagi dapat duit lagi, lalu jadi bisnis,” katanya.

Sebetulnya, sambung Budiman, pemberian uang atas penyerahan tidak boleh, karena itu bisa jadi bisnis.

“Itu ada satuan sebelumnya, dan itu kebijakan individu saja,” jelasnya. Namun sejak muncul kasus salah tembak saat berburu binatang di hutan. Ada kencendrungan mudah menarik senjata api miliki masyarakat dan kami terus memberikan pemahaman tentang larangan miliki senjata api. (*)

Berita Terkait