Kasus Karhutla Korporasi Mandeg

Kasus Karhutla Korporasi Mandeg

  Rabu, 30 March 2016 09:41
Arief Sulistyanto

Berita Terkait

Berkas perkara dua perusahaan itu masih belum P21. Berkasnya dikembalikan jaksa, walaupun sudah dilengkapi terus kekurangannya oleh tim penyidik

Arief Sulistyanto 

PONTIANAK - Proses hukum perkara kebakaran hutan dan lahan yang menyeret dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat hingga kini masih terganjal di kejaksaan. 

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, secara teknis, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara dua perusahaan kelapa sawit yang terindikasi melakukan pembakaran lahan di area konsesi mereka. Kedua perusahaan diantaranya PT. KAL dan PT. RKJA. 

“Untuk perkara yang melibatkan perorangan tidak ada masalah. Hanya saja untuk berkas perkara dua perusahaan itu masih belum P21. Berkasnya bolak-balik dikembalikan jaksa, walaupun sudah dilengkapi terus kekurangannya oleh tim penyidik,” ujar Arief, kemarin.

Arief mengaku khawatir ada masalah nonteknis terhadap proses hukum tersebut. “Masalah teknis tidak masalah, saya khawatir ada masalah nonteknis, karena ini kasus yang menjerat para pengusaha besar. Saya mohon kami dibantu karena ini akan menjadi utang kami,” ungkap Arief.

Polda Kalbar menangani 35 perkara kebakaran hutan dan lahan. Empat diantaranya adalah kasus yang menyangkut korporasi yakni, PT SKM, dan PT KAL berada di Ketapang, PT. RJP di Kubu Raya dan satu kasus di Melawi, atas nama PT RKJA.

Dari empat perusahaan kelapa sawit yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan, penyidik Polda Kalbar menetapkan lima orang level pimpinan dari dua perusahaan, PT. KAL dan PT. RKJA.  

Kapolda Kalbar juga menargetkan tahun 2016 di wilayah hukumnya zero titik api atau tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.

Untuk mencapai target zero titik api tersebut, pihaknya dan instansi terkait akan mengupayakan semaksimal mungkin melakukan pencegahan agar tidak ada titik api. “Kami telah dan terus melakukan sinergisitas dengan instansi lain dalam menekan seminimal mungkin titik api sepanjang 2016,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kodam XII Tanjungpura dan menyatakan kesiapannya untuk memobilisasi prajurit dalam melakukan sosialisasi pencegahan pembakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. “Kodam XII Tanjungpura telah membentuk peleton patroli di tiap desa atau di sebanyak 1.720 desa yang ada di Kalbar,” ujarnya. 

Humas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Supriyadi membenarkan bahwa berkas perkara kasus kebakaran hutan dan lahan masih dalam tahap P19. “Kemarin berkasnya baru dikirim kembali ke kejaksaan. Sekarang masih kami teliti ,” katanya singkat. (arf)

Berita Terkait