Kasus Karhutla, 99 Persen Sengaja Dibakar

Kasus Karhutla, 99 Persen Sengaja Dibakar

  Senin, 29 Agustus 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK – Sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi karena sengaja dibakar. Pernyataan ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. “99 persen karhutla karena kesengajaan,” kata Sutopo. 

Padahal, segala regulasi yang ada, undang-udang maupun peraturan daerah dan produk lainnya, sudah mengamanatkan tidak boleh membakar lahan dan hutan. “Tetapi kenyataannya lokasi yang terbakar umumnya memang disengaja,” ujarnya. 

Areal yang sering terjadi kebakaran adalah di daerah perbatasan antara perkebunan dengan kebun masyarakat. Selain itu lahan milik masyarakat yang sengaja dibakar untuk persiapan penanaman. “Ini yang perlu diatur jangan sampai ada pembakaran,” kata Sutopo.

Sutopo berharap, Dinas Pertanian bisa berperan dalam melakukan sosialisasi pertanian tanpa bakar. “Bagaimana pertanian yang sifatnya lebih ramah lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, ada penurunan hotspot kebakaran hutan dari 129 ribu titik pada 2015 menjadi 10 ribu titik pada 2016. Penyebabnya, kata Tito,  ada dua. Yakni, cuaca berupa kemarau basah dan penegakan hukum yang meningkat.

Tito menyebutkan, pada 2015 hanya ada 254 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan 221 tersangka. Dari semua tersangka itu, 196 tersangka perorangan dan  korporasi 25 perusahaan. Namun, pada 2016 hingga Agustus ini sudah ada 366 kasus dengan 463 tersangka. 454 di antaranya perorangan dan 9 korporasi. ”Artinya, ada penegakan hukum yang naik drastis,” tuturnya.

Penegakan hukum yang kian tinggi inilah yang membuat pembakar lahan menjadi takut untuk melakukan hal yang serupa. Dengan begitu, kinerja Polda, terutama Polda yang rawan pembakaran hutan cukup efektif. ”Penyebab lainnya, karena cuaca yang cukup mendukung,” ujarnya.

Untuk faktor cuaca, lanjutnya, saat ini terjadi kemarau basah akibat dari badai La Nina yang sedang terjadi. September ke depan, cuaca akan masuk ke musim hujan yang tentu saja membuat hutan kian aman dari kebakaran. ”Tapi, kami tetap berupaya menjaganya,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Polri dan Kementerian LHK juga membentuk satuan patrol untuk memadamkan fire spot. Sehingga, pencegahan karhutla bisa dilakukan lebih cepat. ”Kerjasama ini perlu terus dilakukan, terutama di provinsi yang rawan karhutla,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa bila terdapat perusahaan yang membakar lahan, tentu sanksi akan diberikan dengan mencabut izin lahannya. ”Kalau ada kasus yang semacam itu, Polri pasti akan menginformasikan,” paparnya.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, selain memadamkan api, satgas tersebut juga sudah membuat kanal di hutan yang rawan terbakar. Kanal tersebut ditujukan untuk membuat pencegahan karhutla bisa dilakukan lebih cepat. ”Ada banyak kanal yang telah dibuat se-Indonesia,” tuturnya.

Kanal ini tidak hanya untuk menyediakan air saat pemadaman, namun juga menyekat api bila kebakaran terjadi. Sehingga, api tidak meluas hingga sulit untuk dipadamkan. ”Kanal-kanal ini terus dibuat,” paparnya ditemui di depan kantor Bareskrim kemarin.

Bukan hanya upaya hukum saja yang dilakukan untuk menekan kebakaran hutan. Badan Restorasi Gambut (BRG) pun turun berupaya untuk pencegahan. Mereka sedang mengembangkan teknologi untuk mendeteksi kondisi gambut.

Kepala BRG Nazir Foead mengungkapkan pembuatan alat tersebut merupakan kontribusi mereka untuk membantu kementerian LHK, kemenkopolhukam, dan kepolisian. Dengan alat tersebut, kondisi gambut bakal lebih mudah diketahui sejak dini. ”Alat itu untuk mengukur tingkat kekeringan gambut,” ujar Nazir.

Prinsip kerjanya, alat itu akan ditanam di dalam tanah. Alat yang belum dinamai secara khusus itu bisa mengukur naik dan turunnya air di permukaan gambut. Lantas, secara otomatis akan tercatat kekeringan dan kebasahan gambut. 

Selama ini, cara untuk mendeteksi kondisi gambut itu dengan mengukur keadaan di atas tanah. Nah, pengukuran yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) itu bakal lebih komplit lagi dengan alat yang dikembangkan oleh BRG itu sebagai early warning di dalam tanah. ”Jadi kita kawinkan supaya akurat,” imbuh dia. 

Dia mencontohkan, ada laporan dari BMKG di satu lokasi bahwa tidak ada hujan dalam kurun waktu dua pekan kedepan. Lantas dengan alat dari BRG itu kondisi gambut juga dinyatakan kering. Maka, petugas pun akan dikerahkan untuk membasahi lokasi tersebut. ”Kalau ada apai bahan bakarnya sudah sangat sempurna. kalau ada api akan kobong besar,” ungkap dia. 

Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Pengembangan Hukum Lingkungan Walhi Zenzi Suhadi menuturkan bahwa penegakan hukum karhutla yang dilakukan Polri ini hanya dilakukan sekadarnya. Pasalnya, banyak perusahaan yang membakar ternyata, tidak diproses. ”Yang jadi korban hanya wong cilik,” terangnya.

Misalnya, untuk 15 perusahaan pembakar yang kasusnya mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Bila, selama ini Polri menyebut bahwa kasus itu wajah di SP3 karena izinnya habis dan api dari luar, semua itu belum tepat. ”Pasalnya, sebenarnya metode yang dilakukan perusahaan itu membuat hutan rawan kebakaran,” jelasnya.

Perusahaan itu membuat hutan menjadi mono spesifik, misalnya hanya menjadi kebun sawit. Dengan hanya membuat kebun sawit, maka pohon lainnya dimusnahkan, dengan membakar atau cara lainnya. ”akhirnya, tanah itu menjadi kering, maka dibuatlah kanal-kanal oleh perusahaan,” ujarnya.

Masalahnya, kanal tersebut justru membuat air yang tersisa di lahan gambut masuk ke kanal. Pasalnya, posisi kanal yang lebih rendah membuat air mengalir ke kanal. Akibatnya, lahan gambut kian kering dan rawan terbakar. ”Maka, wajar sebenarnya bila kebakaran dengan kondisi apapun, maka perusahaan harus bertanggungjawab,” terangnya.

Karena kondisi itu pula, solusi Polri membuat kanal-kanal juga sangat disayangkan. Karena membuat tanah gambut di sekitarnya lebih cepat kering. ”Maka seharusnya jangan membuat kanal, tapi membuat perkebunan di tengah-tengah hutan. Pohon asli hutan jangan ditebang, tapi pohon sawitnya ditanam di sekitarnya,” paparnya. (gus/idr/jun/jpg)

Berita Terkait