Karyawan PT MPL Tuntut Upah

Karyawan PT MPL Tuntut Upah

  Sabtu, 12 March 2016 10:05
TUNTUT UPAH: Karyawan PT MPL yang mendatangi Dinas Sosnakertrans kabupaten Mempawah. Sejak November upah tak dibayar. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Sejak November Tak Dibayar
 
MEMPAWAH- Sebanyak 60 karyawan PT Mempawah Permai Lestari (MPL) mendatangi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Sosnakertrans), Kamis (10/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Sebab, sejak November 2015 gaji para karyawan perusahaan sawit ini belum dibayarkan perusahaan.

PT MPL bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan milik investor negeri jiran itu menggarap 7.373 hektare lahan perkebunan di Desa Ansiap dan Suak Barangan Kecamatan Sadaniang. 

PT MPL mulai menggarap lahan perkebunan tersebut sejak tahun 2008 silam. Namun, sejak 2015 lalu aliran dana perusahaan tidak berjalan lancar.

Hingga puncaknya pada November 2015 lalu, gaji 60 karyawan PT MPL tersebut tidak dapat dibayarkan. Berangkat dari itulah puluhan karyawan mendatangi Dinas Sosnakertrans Kabupaten Mempawah. Mereka menuntut agar pihak perusahaan segera menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Kami juga menuntut perusahaan segera menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin. Agar ada kejelasan tentang nasib kami,” ujar salah seorang karyawan.

Selain menuntut pembayaran gaji, para karyawan juga meminta kejelasan statusnya yang sejak Januari 2016 lalu telah dirumahkan oleh perusahaan. “Kalau memang dirumahkan, sampai kapan waktunya. Kalau pun di PHK, harus ada kejelasan,” timpalnya.

Menanggapi tuntutan karyawannya, Direktur PT MPL, Dody Azman menerangkan dirinya hanya perwakilan dari investor asing yang menanamkan modalnya dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah.
“Secara pribadi, saya juga kecewa dengan investor yang tidak serius dalam berinvestasi di Kabupaten Mempawah,” tegasnya.

Bahkan, timpal Dody, pihaknya pada tanggal 18 Februari 2016 lalu telah menyurati Pemerintah Kabupaten Mempawah agar memanggil investor dari Malaysia itu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Melalui Pemda, kami berharap dapat berkomunikasi dengan pihak investor Tan Sri Lee Kim Yew untuk duduk satu meja menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya.

Usai mendengarkan penjelasan kedua pihak, Dinsosnakertrans pun memediasi untuk membuat perjanjian bersama antara kedua pihak. 

“Dalam permasalahan ini, kami (dinas) hanya memediasi saja antara karyawan dan perusahaan. Prioritas kami tentu memperjuangkan hak-hak karyawan sebagaimana ketentuan UU ketenagakerjaan,” jelas perwakilan Dinas Sosnakertrans.

Dalam perjanjiannya disepakati pihak perusahaan merumahkan seluruh karyawan sejak Januari-Maret. Selama periode Januari-Februari, karyawan akan mendapatkan 55 persen gaji. Sedangkan pada Maret akan dinaikan menjadi 65 persen dengan pertimbangan karyawan ikut menjaga mengamankan aset yang ada di lokasi perkebunan. Sedangkan untuk gaji November-Desember 2015, langsung dibayarkan secara penuh oleh PT MPL dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih empat jam itu.(wah) 
 

Berita Terkait