Kartu Sakti Warga di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Kartu Sakti Warga di Perbatasan Indonesia-Malaysia

  Senin, 1 Agustus 2016 09:30
MENINJAU PERBATASAN: Wakil Bupati Sambas, Hairiah meninjau perbatasan Aruk dan Biawak. AGUS/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

 
Perjanjian dalam Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 menjadi tumpuan warga perbatasan, sejak dulu, hingga saat ini. Warga mendapat perlakuan khusus berbelanja sebesar RM 600 ringgit tiap bulan untuk belanja kebutuhan hidup dari Malaysia. aturan ketat membatasinya: Dilarang diperjualkan di luar Kecamatan. Apabila ditemukan, dianggap penyelendupan.

Agus Pujianto, Sanjingan Besar

Hari belum beranjak siang di wilayah tapal batas negara Indonesia-Malaysia. Aktifitas masih tampak lengang. Beberapa pintu rumah warga masih terkatup rapat. Di jalanan hanya sesekali seliweran pengendara motor yang bisa dihitung jari.

Dari kejauhan, remaja berkaos oblong sendal jepit tampak gagah mengendarai sepeda motor bebek melintasi tugu idiologi bangsa Indonesia, Pancila. Kedua kaki jangkungnya mengapit kuat gundukan berwarna putih transparan.

Laju motor bebek keluaran 2013 itu tak butuh waktu lama untuk tiba di emperan warung milik Idita. Label tulisan gula berwana putih berbalut logo itu pun terpampang transparan saat gundukan yang diapit remaja itu diturunkan “Pesannya di Malaysia, ambilnya di batas,” kata Idita ringan.

Ada 20 kantong gula dengan kemasan satu kilo yang diapit remaja tersebut, belum total keseluruhan dari gundukan yang diikat di jok motor. Selain gula, Idita juga berbelanja serba aneka sembako untuk mengisi rak dalam warungnya. Hampir 50 persen berlabel negara tetangga, selebihnya, Indonesia.

“Kami masyarakat perbatasan diperbolehkan belanja ke Malaysia. Satu bulan, jatahnya RM. 600 ringgit. Belanja untuk kebutuhan warung,” Sebut Dita, nama panggilannya.

Ketentuan perlakuan khusus bagi warga perbatasan berbelanja sebesar Rm 600 ringgit tiap bulannya itu, mengacu pada perjanjian kedua negara yang diatur dalam Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970. Hingga saat ini, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, aturan itu masih diperbolehkan.

“Ndak semuanya beli di Malaysia. Ada juga dari Sambas belinya,” sebut Dita.

Jarak dari warung Idita melewati PPLB Aruk ke Jabatan Imigresen Malaysia, Biawak, Lundu, Sarawak tidak lebih dari satu kilo meter. Menggunakan kendaraan bermotor, kurang dari 10 menit jika sudah diizinkan oleh tiga petugas Post Pengamanan Lintas Batas (PPLB) yang terdiri dari Imigrasi, Bea Cukai dan penjagaan TNI. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, tidak lebih dari 30 menit.

Sementara jika ingin berbelanja di Sambas, masyarkat harus menempuh 80 kilo meter dengan kondisi jalan bervariasi: sebagian diaspal, selebihnya pengerasan; jika kondisi kemarau, jalanan menebar debu, apabila musim hujan, becek dan berlubang. Belum semua jalan diaspal licin. Ada juga beberapa kilo meter yang masih tanah kuning.

Sejak PPLB Aruk-Biawak diresmikan, awal Januari 2011 silam, pemerintah berupaya mengenjot pembangunan kawasan perbatasan, seperti infrastruktur guna menyongsong geliat ekonomi.

Terkendala jarak dan transportasi, masyarkat di Aruk lebih jamak membeli produk malaysia. selain jarak yang relatif dekat, alasan ekonomis juga tentunya. “Agak murah juga di Malaysia. Tapi ndak semuanya,” kata Mak Long, pemilik rumah makan di kawasan perbatasan.

Adapun komuditi yang kerap dibeli sejumlah warga di perbatasan mulai dari gula, minyak goreng, gas, gula bahkan sejumlah barang bangunan juga dibeli dari Biawak. Aktifitas jual beli antar negara, rutin dilakukan di sana. Masyarakat juga menjual hasil kebun, seperti sahang ke Malaysia.

Kebutuhan yang didapat dari Malaysia, selain untuk dikonsumsi pribadi,  juga untuk diperjual belikan kembali. Akan tetapi, ada aturan berlaku bagi para pedagang yang menjual produk Malaysia: Apabila barang dagangan itu keluar dari Kecamatan Sanjingan Besar, maka dikategorikan penyelundupan.

“Barang dari Malaysia, kusus berlaku di Sanjingan, tidak boleh keluar. Kalau sudah keluar, dikategorikan penyelundupan,” kata Kapten Inf Aprial, Komandan Kompi A Yonif 144/ Jaya Yuda satuan Kodam II Sriwijaya yang bertugas di PPLB Aruk Sambas dan Biawak Malaysia.

Untuk memastikan produk Malaysia tidak beredar meluas, Bea Cukai dan aparat melakukan patroli ke luar Kecamatan Sanjingan Besar. Aprial mencontohkan, apabila ditemukan produk bukan dari Indonesia di Galing misalnya, apabila kedapatan makan personil akan melakukan penelusuran. “Kalau ketemu, akan ditangkap orang yang bawa sembako itu,” sebut Aprial.

Jangan Diexploitasi

Camat Sanjingan Besar, Suhut Firmansyah mengatakan, tidak semua masyarakat mendapaatkan  fasilitasn jatah belanja tanpa bea RM. 600 ringgit perbulan. Menurut dia, seharusnya aturan ini perlu untuk dikoreksi.

“Kesannya mengharuskan masyarkat pergi ke Malaysia untuk belanja. Justru kalau bisa, pemilik warung saja yang belanja di sana, lalu diperjual belikan kembali ke masyarakat di perbatasan,” katanya.

Seharusnya, kata Suhut aturan ini kembali ditinjau. Menurutnya, meski masyarkat punya hak untuk belanja, akan tetapi dalam praktiknya hak ini tidak bisa dipraktikan secara personal. “Harus bisa diwakilkan kepada asosiasi tertentu. Di asosiasi inilah yang akan belanja ke sana, sesuai dengan jatah masyarakat itu,” jelasnya.

Wakil Bupati Sambas, Hariah sadar dengan kondisi masyarakat perbatasan. Diakuinya, pemerintah saat ini sudah berjuang keras mensejahterakan warga yang ada di perbatasan, agar tidak dianggap dianak tirikan.

Hairiah mengakui, masyarakat di Sanjingan Besar punya hubungan historis dengan Malaysia. Namun, di daratan yang sama, sisi hukum beda negara itu berbeda. Dia berpesan, agar hubungan baik antar kedua negara berjalan dengan baik.

“Daerah perbatasan selalu transaksi dengan negara tetangga. Yang mamanya Malaysia setiap langkah hukumnya berbeda. Jadi harus dipahami walapun kita punya sisi kesamaan sejarah namun disisi hukum beda. Hubungan historis perdagangan jagan dirusak dengan cara ada oknum yang ingin mengexloitasi dengan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.

Hairiah beranggapan, wilayah perbatasan kerap kali dipandang sepele, hanya karena keterbatasan infrastruktur, sehinga kerap disepelekan. Kesan negara tetangga lebih indah daripada negara sendiri kerap muncul bagi kebanyakan orang. " Masyarakat di sambas ingin pembangunan dipercepat di wilayah perbatasan. kita tidak ingin negara tetangga indah tapi negara sendiri dipandang sepele karena keterbatasan yang dimiliki," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri, kata Hairiah, sudah berusaha keras untuk membangun daerah perbatasan, bahkan menjadi perioritas agar pertumbuhan infrastruk dan perputaran ekonomi masyarakat semakin baik.

“Perbatasan, memang kewenangannya pusat. Namun pasti kita dorong terus bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten sambas, khususnya perbatasan harus selasai dalam arti kebijakan politik Pak jokowi untuk terus perhatian penuh untuk wilayah perbatasan. Kebutuhannya bukan hanya semata fasilitas masyaratakat, tapi kebutuhannya adalah bagaiamana menjaga NKRI tetap utuh,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari mengatakan butuh waktu tujuh tahun membangun jalan menuju Kecamatan Sanjingan Besar diaspal saat masih status provinsi. “Agar jadi jalan nasional maka dibuka border biar jadi tanggungjawab pusat. Alhamdulillah sekarang sudah agak nampak.

Saat ini kada Misni, Bupati Sambas tengah berusaha bertemu Presiden Jokowi, untuk membicarakan agar mobil bisa keluar masuk kendaraan dari Border Aruk ke Kuching atau sebaliknya. Meski status Border dibuka, namun untuk kendaraan yang membawa barang harus memperoleh izin lintas dari Border Entikong. “Ambil Rotek dulu, menunggu. Semoga bisa segera dibuka dan mobilitas masyarakat sambas dan arus perdagangan dan jasa semakin membaik,” harapnya.

Berita Terkait