Karolin Usulkan 22.492 Hektare Hutan Adat

Karolin Usulkan 22.492 Hektare Hutan Adat

  Selasa, 23 January 2018 14:40

Berita Terkait

NGABANG-Bupati Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa mengajukan usulan 22.492 hektare hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Ini dilakuakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak sekaligus tindak lanjut dari percepatan penetapan hutan adat oleh pemerintah RI.

"Menindak lanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor UN.2/Menlhk/PSKI/ Psl. 1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal percepatan penetapan Hutan Adat, maka kami menyampaikan usulan calon hutan adat di Kabupaten Landak," kata Karolin di Ngabang, Senin (22/1).

Dijelaskannya, total lahan yang diajukan untuk dijadikan sebagai hutan adat di Kabupaten Landak ada 22.492 hektare yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di daerah tersebut.

Adapun rinciannya antara lain, 1.841 hektare di Kecamatan Menyuke Hulu, 3.425 hektare di Kecamatan Air Besar, 1.283 hektare di Kecamatan Jelimpo, 532 meter persegi di Kecamatan Kuala Behe, 1.838 hektare di Kecamatan Mandor, 1.931 hektare di Kecamatan Mempawah Hulu, 1.491 hektare di kecamatan Menjalin, 2.430 hektare di Kecamatan Menyuke, 1.153 hektare di Kecamatan Meranti, 55.51 meter persegi di Kecamatan Ngabang, 1.603 hektare di Kecamatan Sebangki, 3.540 hektare di Kecamatan Sengah Temila dan 1.303 hektare di Kecamatan Sompak.

"Suratnya sudah kami ajukan, tinggal menunggu penetapannya saja dari Kementerian. Kami harapkan, ini bisa segera diproses, agar masyarakat adat yang ada di Landak bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata bupati 35 tahun itu.

Orang nomor satu di Kabupaten Landak itu menambahkan, hutan adat dan masyarakat adat ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan adat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat hukum adat, karena hutan adat menyediakan beraneka ragam kebutuhan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang hidup di dalamnya. 

"Ibarat sebuah jantung, hutan adat memberikan kehidupan bagi masyarakat adat dan dan sebagai titipan bagi generasi mereka selanjutnya," kata Karolin yang juga bakal calon gubernur Kalbar 2018-2023 itu.

Sebelumnya lanjut dia, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat (Kalbar) didorong untuk menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan kawasan hutan adat yang merupakan bagian dari skema perhutanan sosial. Pemkab Landak berkomitmen melaksanaknnya dengan cepat dan tepat sasaran. Terlebih hal ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat adat dan hutan tempat mereka tinggal sebagai suatu kesatuan.(ndo)

Berita Terkait