Karol: Kalbar Harus Mekar

Karol: Kalbar Harus Mekar

  Kamis, 11 January 2018 10:00
RESMI MENDAFTAR: Pasangan Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot saat tampil dalam deklarasi yang digelar di Rumah Radakng, Pontianak, kemarin. Dengan diantar ribuan pendukungnya, pasangan Karol-Gidot telah resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur periode 2018- 2023. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar 2018-2023 Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot dinyatakan lolos pendaftaran syarat pencalonan. Kepastian ini didapat setelah seluruh berkas pendaftaran yang diserahkan ke KPU Kalbar dinyatakan lengkap.

Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengungkapkan, syarat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD provinsi yaitu 13 kursi, berhasil dipenuhi pasangan Karolin-Gidot. Ada tiga partai pengusung yakni PDIP 15 kursi, Partai Demokrat sembilan kursi dan PKPI sebanyak tiga kursi. 

"Total 27 kursi, dengan demikian syarat pencalonan untuk 20 persen kursi DPRD Kalbar dinyatakan memenuhi syarat," terang Umi saat pendaftaran di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak, Rabu (10/1) siang.

Selanjutnya dari pemeriksaan seluruh syarat pencalonan dan syarat calon juga berhasil diverifikasi. Syarat pendaftaran pasangan Karolin-Gidot dinyatakan lengkap dan otomatis pasangan ini berhak melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan.

Usai pendaftaran, bakal calon Gubernur Kalbar Karolin Margret Natasa menyampaikan sedikit visi misi yang akan mereka tawarkan. Prioritas pembangunan ke depan kata dia tetap pada infrastruktur, membuka akses keterisolasian masyarakat pedalaman, pelayanan publik yang baik serta pemberdayaan masyarakat. 

"Saya rasa poin-poin itu yang penting. Yang termasuk dalam pelayanan publik di antaranya juga pendidikan dan kesehatan," terang mantan anggota DPR RI dapil Kalbar dua periode itu.  

Paling penting menurutnya visi misi yang disusun harus sesuai dengan tugas dan kewenangan gubernur. Seperti isu pemekaran yang sama-sama digunakan oleh dua bakal calon gubernur yang mendaftar sebelumnya, yakni pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya, Karolin mengatakan apa yang disampaikan harus realistis. 

"Jadi saya kira masyarakat biar menilai, dari 10 tahun ini Pemprov Kalbar tidak pernah anti pemekaran, tetapi kewenangannya kan bukan di tangan gubernur," ucapnya. 

Bupati 35 tahun ini mengatakan, jika terpilih sebagai gubernur ia tentu tidak bisa menjanjikan hal yang di luar kewenangannya. Meski, provinsi ini dinilainya memang sangat layak dan harus mekar, karena luas wilayah yang ada begitu besar. 

"Harus mekar, bahkan idealnya bisa jadi tiga provinsi. Kabupaten Mempawah saja bisa jadi tiga kabupaten, Landak dan Kubu Raya kan," ujarnya. 

Menurutnya daerah hanya tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Karena memang tugas pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, dan selama ini semua itu pun sudah dilakukan. 

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya, lanjut dia, bukan hal baru. Selama duduk di kursi parlemen senayan ia pun getol memperjuangkannya. "Sekarang tinggal di sana (pemerintah pusat), membuka pintu tidak. Mekar itu harus, bisa saja mekar tiga, itu desain strategis untuk ke depan, tinggal waktunya kan tergantung situasi," tegasnya. 

Hal serupa diungkapkan, Ketua Tim Kampanye Karolin-Gidot, Cornelis. Program yang ditawarkan calon gubernur menurut dia harus realistis dan tidak muluk-muluk. Terutama yang jelas merupakan tanggung jawab dan kewenangan seorang gubernur. "Jangan mimpi yang aneh-aneh, kerjakan yang nyata dan wewenang gubernur titik, tak usah janji-janji kosong. Masa bukan wewenang kita tapi kita ngmong," katanya. 

Selain soal pemekaran, ia mencontohkan seperti di perbatasan. Dimana saat ini kondisi infrastruktur di masing-masing Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah sangat baik. Terutama di daerah Aruk, Entikong dan Badau yang sudah diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun sampai saat ini PLBN yang ada belum juga bisa dimanfaatkan untuk ekspor impor. 

"Nah ini kan bukan kewenangan gubernur, tapi kewenangan kepala pemerintahan negara yakni presiden (Indonesia) dan perdana menteri (Malaysia)," tegasnya. 

Hubungan bilateral itu lanjut Gubernur Kalbar dua periode ini, baru bisa berjalan jika kedua negara sepakat. "Tapi kalau kami berjanji akan begini-begitu ya itu ngawur, kita tidak boleh membodohi rakyat," imbuhnya.  

Secara umum, Cornelis merasa bersyukur pihaknya bisa lolos memenuhi berbagai syarat pencalonan. Tinggal selanjutnya melanjutkan ke tahap tes kesehatan. "Setelah lolos baru kami akan mengatur strategi lebih lanjut. Jadi untuk sementara ini biasa-biasa saja, setelah semua pasti baru kita susun strategi langkah-langkah apa," kata Cornelis. 

Ia mengatakan wilayah Kalbar memang sangat strategis. Berbatasan langsung dengan negara Malaysia, baik darat, laut maupun udara. Dengan demikian pemimpin ke depan harus bisa berpikir secara global dan komprehensif. "Perbatasan kita sangatlah panjang, jadi bukan hanya berpikir Pontianak saja," pungkasnya. (bar)

 

Berita Terkait