Kapuas Raya Kembali Menggeliat

Kapuas Raya Kembali Menggeliat

  Rabu, 17 February 2016 08:27
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK - Seluruh anggota DPRD provinsi asal timur Kalbar kompak akan mengadakan agenda pertemuan kembali guna menyuarakan terbengkalainya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya.

”Dalam waktu dekat, seluruh anggota DPRD Kalbar asal dapil 6 dan 7 Kalbar akan mengadakan pertemuan untuk meneropong kembali wacana Provinsi Kapuas Raya. Dalam pertemuan tersebut, kami juga mengevaluasi kinerja koordinator PKR dan mengevaluasi kinerja DPR RI dapil Kalbar,” ungkap Mulyadi Haji Yamin anggota DPRD Kalbar asal dapil Sanggau-Sekadau.

Menurutnya selama ini dan sampai saat ini, suara silih berganti dan dari pemegang amanat hanya memberikan harapan palsu saja. Entah itu dari DPR RI dapil Kalbar maupun pihak koordinator. Makanya, dewan Kalbar perlu merancang pertemuan tersebut. “Semata-mata DOB PKR dapat terbentuk. Itu harapan kami,” tuturnya.Terkait persoalan DOB, Mulyadi bercerita tidak sedikit datang mengatasnamakan wakil rakyat di pusat. Bahkan kabarnya sudah digodok masuk prolegnas untuk dibahas menjadi DOB. Selama itu persoalan tersebut disampaikan seperti begitu ke masyarakat. “Masuk kemana, sampai sekarang saja belum ketuk palu di Komisi II DPR RI,” ujarnya.

Apa kurang lobi atau apa ? Politikus Golkar Kalbar ini menyimpulkan perkembangan terakhir adalah tidak mau menyebut nama dan sudah bertemu dengan pimpinan DPR RI. Dua lembaga dari DPD RI dan DPR RI dan secara khusus Komisi II tidak ada persoalan sama. Yang jadi masalah ialah kembali ke cerita lama dimana pemerintah provinsi Kalbar belum merestui secara full. ” Belum merestui dengan beberapa persyatratan yang diminta pusat belum ditandatangani,” ungkap dia.

Karena persoalan tersebut, Mulyadi meminta tim koordinator DOB PKR dengan anggota DPR RI khusus Komisi II secepatnya mencari jalan lain. Jangan lagi berharap seperti tatanan yang sudah ada. Bisa saja kembalikan bahwa DOB PKR yang butuh adalah pemerintah pusat, bukan lagi suara dari Kalbar. “Artinya, pempus memandang PKR sudah wajib dimekarkan andai ingin pembangunan berjalan cepat khususnya di Kalbar,” tuturnya.

Dia menjelaskan terkait DOB PKR jangan lagi berpikiran politis atau apapun. Yang pasti di luar dari konteks kepentingan politik atau apa, wakil rakyat asal timur Kalbar juga sudah capek berjuang. Lupakan soal potensi atau manfaat DOB PKR. Jadikanlah kepentingan PKR karena keinginan pusat sehingga dengan luasan Kalbar seperti sekarang sudah wajib menjadi dua provinsi.Seandainya gagasan DOB PKR di pusat dikarenakan kaitannya dengan factor x di pusat,  sebaiknya DOB PKR tidak dibahas lagi. ”Biarkan KPK yang masuk. Sebab, kami memperjuangkan PKR karena kepentingannya untuk pembangunan,” tuturnya.(den)

Berita Terkait