Kapolres Ingatkan Komitmen Perusahaan, Rakor Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan

Kapolres Ingatkan Komitmen Perusahaan, Rakor Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan

  Sabtu, 20 February 2016 11:35
RAKOR: Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Kamis (18/2) lalu. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SAMBAS – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sambas AKBP Sunario meminta agar pihak perusahaan berkomitmen dalam membantu pemerintah daerah, terkait kebakaran hutan dan lahan. Permintaan tersebut disampaikan dia dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Kamis (18/2) lalu.

"Minimal perusahaan memiliki sarana prasana penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk sasaran di lokasi perusahaan. Akan lebih baik lagi jika sarana prasana tersebut nantinya bisa membantu untuk wilayah sekitarnya,” ujar Kapolres memaparkan berbagai hal terkait kebakaran hutan dan lahan. Dalam pemaparannya dia mengungkapkan data inventaris perusahaan yang memiliki atau mendukung sarana prasana penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari data yang dia sajikan, terdapat beberapa perusahaan investasi sawit yang belum memiliki sarana prasana penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam rakor tersebut, Kapolres mengingatkan bahwa secara khusus masalah kebakaran hutan dan lahan telah diatur pada Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dipaparkan dia, pada Inpres tersebut mengamanahkan peningkatan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Poin penting terkait Inpres tersebut, juga diingatkan dia, di mana mewajibkan kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan, serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawab sesuai standar yang ditentukan. Dia juga mengingatkan jika Inpres tersebut secara tegas mengatur tentang pemberian sanksi kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan yang tidak memiliki SDM, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. 

Selain tentang Inpres tersebut, Kapolres juga menyampaikan poin lainnya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 10 tahun 2010. Disebutkan dia, pada pasal 4 Bab II tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas tersebut dihadiri Bupati Sambas, Kapolres Sambas, Danramil Paloh, dengan didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Asisten II Setda Kabupaten Sambas. Beberapa perwakilan SKPD yang tergabung dalam satuan tugas kebakaran hutan dan lahan juga turut mengikuti rapat koordinasi tersebut. Perwakilan perusahaan ikut dihadirkan pada pertemuan tersebut. (har)

 

Berita Terkait