Kapal Indonesia Stop Layar ke Filipina

Kapal Indonesia Stop Layar ke Filipina

  Senin, 18 April 2016 09:00

Berita Terkait

JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara, menghentikan izin pelayaran bagi kapal yang akan menuju Filipina. Penghentian itu dilakukan menyusul insiden pembajakan tiga kapal di sekitar perairan Filipina. Diduga kuat, kelompok Abu Sayyaf menjadi dalang utama pembajakan tersebut. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris membenarkan adanya penghentian tersebut. Dia menuturkan, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Tarakan telah berkoordinasi dengannya untuk diizinkan menetapkan kebijakan itu. 

Pihaknya pun tidak keberatan. Sebab, menurut dia, pengambilan keputusan itu telah dikomunikasikan dengan aparat keamanan setempat. ”Teman-teman di lapangan merasa amannya demikian. Daripada berisiko dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Umar saat dihubungi kemarin (17/4). 

Belum ada kepastian sampai kapan pelarangan itu berlaku. Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan situasi penyanderaan yang ada. 

Ada empat perusahaan pelayaran rute Tarakan–Filipina yang terdaftar. Yakni, PT Global Trans Energi Internasional, PT Kartika Samudra Wijaya, PT Mitra Bahtera Segara Sejati, dan PT Arpen.

Meski begitu, pelarangan pelayaran menuju perairan Filipina itu tidak diterapkan untuk seluruh kantor pelabuhan di Indonesia. Umar menyatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan tersebut. Saat ini TNI bersama kementerian/lembaga terkait juga sedang bekerja keras memetakan lokasi-lokasi rawan. 

”Ini tentu menjadi kuasa TNI-AL untuk menyatakan aman atau tidak. Kami hanya sebagai regulator yang bertugas mengeluarkan izin,” ungkapnya. 

Dari Tarakan, Radar Tarakan (JPG) melaporkan bahwa seringnya pembajakan kapal di perairan perbatasan antara Malaysia dan Filipina berdampak pada dihentikannya seluruh pelayaran kapal pengangkut batu bara menuju Filipina dari Kota Tarakan. Direktur KPLP Capt. Karalus G. Sengadji sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara aktivitas kapal-kapal yang membawa batu bara menuju Filipina.

Dasar penghentian sementara pelayaran kapal pengangkut batu bara ke Filipina itu adalah faktor keselamatan pelayaran. Sebab, hingga saat ini ada dua kapal dari Indonesia yang menjadi korban pembajakan dan penculikan di perairan perbatasan antara Malaysia dan Filipina. ”Memang ada sisi positif dan negatifnya dihentikannya pelayaran kapal pengangkut batu bara. Namun, sekali lagi saya tegaskan, ini dilakukan untuk keselamatan dalam pelayaran,” ungkapnya.

Penghentian sementara pelayaran kapal pengangkut batu bara menuju Filipina tidak hanya diberlakukan di KSOP Tarakan, namun di seluruh KSOP yang ada di Indonesia. ”Intinya, seluruh kapal pengangkut batu bara di Indonesia dengan tujuan keberangkatan ke Filipina akan dihentikan sementara waktu,” tegas Syaharuddin, komandan patroli Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)/Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tarakan.

Hingga saat ini TB Henry dan TK Christy masih berada di Datu Lahad, Malaysia. Belum diketahui pasti kapan dikembalikan ke Indonesia. ”Saat ini koordinasi masih dilakukan dengan pihak perusahaan PT Global Trans Energy International pusat. Tentunya sebelum dikembalikan ke Indonesia, harus ada proses izin dan mekanisme yang dilakukan,” ujarnya.

Terkait kondisi Lambas Simanungkalit (Oiler), pria asal Banjarmasin yang menjadi korban penembakan, dia mendapatkan informasi dari kantor pusat perusahaan tersebut bahwa saat ini korban kritis. Lambas diketahui terkena luka tembak di bagian ketiak. ”Kami berharap korban bisa melewati kondisi kritisnya,” tuturnya.

Dengan adanya kasus pembajakan dan penculikan di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina, pihaknya akan meningkatkan patroli di perairan laut. ’’Sudah menjadi tugas pokok kami melakukan patroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.   

Operasi Gabungan 
Kasus pembajakan tugboat di wilayah perairan Filipina Selatan memang menjadi pukulan berat bagi kawasan ASEAN. Bukan hanya Indonesia, pemerintah Malaysia pun mulai buka suara untuk mengusulkan kerja sama militer dengan tiga negara yang terkait. 

Usulan tersebut disuarakan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein. Dalam lansiran situs berita Malaysia The Star, Hishammudin mengusulkan adanya patroli laut dan udara yang terkoordinasi antara pihaknya, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Hal tersebut mencontoh kesuksesan perjanjian Malsindo (Malaysia, Singapura, Indonesia) pada 2004 yang berhasil menekan kasus pembajakan di Selat Malaka.

’’Ini saatnya solusi seperti itu diimplementasikan untuk memastikan keamanan perairan Sulu. Karena situasi ini tidak hanya berdampak pada Malaysia, tapi juga negara-negara tetangga,’’ ujarnya dalam lansiran situs tersebut. 

Dia mengungkapkan, usulan itu sebenarnya sudah mencuat dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 2015. Namun, belum ada tindak lanjut karena dinilai tidak mendesak.  ’’Saya akan coba mencuatkan kembali isu ini. Memang sesuatu membutuhkan kemauan politik dan aspek mendesak. Jadi, sekarang adalah waktunya,’’ jelasnya.     

Desakan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein itu disambut positif Wapres Jusuf Kalla. Menurut Wapres, saat ini Kementerian Luar Negeri sedang berupaya untuk berkomunikasi, khususnya dengan Filipina. Baik untuk upaya pembebasan sendiri yang menjadi fokus utama maupun ide untuk patroli bersama lintas negara demi mengamankan jalur perdagangan.

Kondisi WNI
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai situasi terakhir. Memang patroli bersama menjadi solusi ke depan. ’’Karena di situ banyak rute dagang dari negara kita,’’ terangnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin (17/4).

Mengenai perkembangan terakhir penyanderaan, Luhut menyatakan, saat ini perusahaan yang menaungi para WNI itu juga ikut bernegosiasi. Pihaknya khawatir, pembajakan di Laut Sulawesi tersebut bertipikal sama dengan pembajakan di Somalia. Motif ekonomi sejauh ini tampak lebih menonjol ketimbang motif politis.

Disinggung mengenai pelaku pembajakan, Luhut menyatakan masih menginvestigasi. ’’Kita tidak yakin betul ini kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya,’’ lanjut mantan Menperindag itu. 

Dari pihak Filipina maupun Malaysia yang membantu mengamankan enam WNI, juga belum ada informasi resmi kepada pemerintah Indonesia tentang siapa pelaku pembajakan tersebut.

Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Filipina. Karena itu, hingga saat ini belum ada pasukan yang bergerak ke negara tersebut untuk membantu pembebasan lewat operasi militer. ’’Karena konstitusi Filipina tidak memungkinkan, harus ada izin parlemennya,’’ ucap mantan kepala staf kepresidenan itu.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo irit komentar mengenai rencana patroli bersama antara tiga negara. ’’Kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia dan Filipina,’’ ucapnya pendek. Yang jelas, begitu ada perintah operasi, termasuk di dalamnya patroli bersama, TNI siap bergerak kapan pun. 

Dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Muhammad Iqbal pun mengaku belum mendapatkan laporan tentang identitas penyandera. Saat ini informasi mengenai lokasi empat awak kapal TB Henry dan Christy belum bisa didapatkan. Namun, dia mengaku cukup optimistis soal keselamatan mereka.

’’Mereka (penyandera) ini motivasinya adalah uang. Saya rasa mereka tidak akan menyakiti empat WNI selama masih ada harapan untuk mendapatkan ransum. Tentunya, kami terus bangun komunikasi untuk upaya pembebasan mereka,’’ jelasnya.

Hingga saat ini keterangan yang diterima dari ABK WNI yang selamat memang masih terbatas. Sebab, empat WNI yang selamat masih diamankan di Lahad Datu, Malaysia, untuk dimintai keterangan. Hanya korban tertembak Lambas Simanungkalit dan Sembara Oktapian sebagai teman yang bisa ditemui pihak Konsul RI di Tawau. ’’Korban yang ditembak saat ini sedang menunggu operasi karena lukanya mengganggu saluran pernapasan. Dari keterangan yang kami terima, korban tertembak karena berusaha melawan secara verbal,’’ ujar pelaksana fungsi konsuler dan ekonomi Konsul RI Tawau Prakoso Wicaksono. (mia/bil/byu/c6/kim)

Berita Terkait