Kalbar Tolak Revisi UU KPK

Kalbar Tolak Revisi UU KPK

  Selasa, 23 February 2016 08:20
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK - Aksi penolakan terhadap rencana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir hingga ke Pontianak. Puluhan masa yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani pada Senin (22/2).

Massa yang terdiri atas masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi tak hanya menggelar orasi, juga menyediakan mimbar aksi yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Massa juga membacakan petisi masyarakat Kalimantan Barat yang isinya, DPR sebagai wakil rakyat harus mendengarkan aspirasi dan kehendak masyarakat dengan menghentikan proses pembahasan revisi UU KPK, Presiden untuk tidak mengeluarkan surat presiden (supres) sebagai syarat prosedural pembahasan revisi, dan mengajak seluruh masyarakat Kalbar dan Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama, bahu membahu dan bersatu padu mendesakan tuntutan tolak revisi UU KPK.

Koordinator aksi yang juga pakar hukum Universitas Tanjungpura Hermansyah mengatakan bahwa aksi penolakan yang dilakukan pihaknya sebenarnya juga dilakukan masyarakat Indonesia di daerah lain dengan cara yang berbeda.

Bahwa, lanjut dia, aksi tersebut adalah bentuk penolakan masyarakat terhadap berbagai macam upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK. “Pelemahan yang dilakuan anggota DPR terkesan konstitusional tetapi esensinya melemahkan,” kata Hermansyah.Sebagai contoh, dia menambahkan, dalam revisi undang undang itu tampak nyata upaya pelemahannya, yakni soal penyadapan karena KPK harus mendapat izin terlebih dahulu dari kejaksaan, sementara saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan lemah.

Menurut dia, contoh lainnya soal dewan pengawas yang akan diisi orang-orang profesional hanya akan memperpanjang birokrasi, dan akan semakin memperlambat gerak KPK untuk menjalankan tugasnya.“Wakil rakyat yang terhormat, sejatinya tidak lepas dari logika masyarakat yang masih menaruh harapan kepada KPK untuk memberantas korupsi,” sambungnya.Menurut Hermansyah, mereka yang duduk di kursi rakyat itu sudah berhasil mengalihkan isu, dari memusuhi korupsi menjadi memusuhi KPK. Jika semakin berhasil dengan dilakukannya revisi, maka akan semakin mengkukuhkan keberadaan koruptor.“Yang harus diingat bahwa dampak dari praktik korupsi sangat membahayakan, kemiskinan, terabaikannya hak rakyat dan dampak lainnya yang sangat membahayakan,” terangnya. (adg)

Berita Terkait