Kalbar Minim Anggaran Pengerukan dan Dermaga

Kalbar Minim Anggaran Pengerukan dan Dermaga

  Kamis, 25 Agustus 2016 09:30
Alur Sungai Kapuas yang perlu pengerukan rutin. Sudah beberapa kali terjadi kapal kandas, termasuk KM Lawit beberapa waktu lalu.

Berita Terkait

PONTIANAK—Provinsi Kalimantan Barat banyak memiliki alur sungai dan laut. Akan tetapi masalah pendangkalan alur sungai dan laut akibat pasang surut air kerap terjadi. Di Kalbar juga ternyata memiliki dermaga yang kurang. Padahal program pemerintah pusat cukup banyak. Namun anggaran yang masuk ternyata minim.

Itu diketahui usai komisi IV DPRD Kalbar bertandang ke Dirjen Perhubungan Bidang Penggerukan dan Dermaga di Kemenhub RI, kemarin.

“Anggaran penggerukan dan dermaga untuk tahun 2016 minim. Untuk tahun 2017 saja diprediksi juga kurang,” ungkap Syarif Amin Assegaf juru bicara Komisi IV DPRD Kalbar.

Menurut dia seandainya positif terwujud paling proyek dermaga dengan pengerukan berada di Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar (Kubu Raya) dengan Teluk Batang (Kayong Utara). Hanya saja usulannya saja masih tidak maksimal. Untuk tahun 2016 ini saja, dana total keseluruhannya di  Indonesia khusus bidang dermaga dan pengerukan mencapai Rp900 miliar. “Itupun seandainya tak dipotong atau dipangkas akibat defisit anggaran,” ujarnya.

Di Kalbar, anggaran pengerukan dari pusat untuk alur Sungai Kapuas pada Pelabuhan Dwikora Pontianak mencapai Rp60 miliar. Dana penggerukan tersebut kabarnya setiap tahun rutin dikucurkan. Meskipun terkesan mubajir tetapi untuk mengatasi kandasnya kapal-kapal angkutan dan barang, hal tersebut harus dilakukan. ”Kalau tak dilakukan maka kapal-kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Dwikora Pontianak akan dangkal. Pedangkalan biasanya juga tergantung pasang surut air,” jelasnya.

Politisi Nasdem Kalbar ini menambahkan bahwa sebenarnya anggaran penggerukan alur Sungai Kapuas pada Pelabuhan Dwikora Pontianak mubazir. Makanya Komisi IV DPRD Kalbar, pelabuhan internasinal utama Kijing, Mempawah harus terwujud. “Namun masih ada kendala,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan pemerintah pusat, kendala pembangunan Pelabuhan Kijing  terletak masih ada beberapa lahan belum terbebaskan. Padahal Feasibility Study (FS) sudah jadi semua. Kucuran anggaran tetap berada di Pelindo sebagai pemegang hak paten pelabuhan.

Kabarnya sudah dibebaskan Pemkab Mempawah? Amin menjelaskan dari keterangan bidang Penggerukan dan Dermaga di Jakarta belum ada kepastian berapa banyak lahan dibebaskan. “Belum semuanya,” ungkap dia.

Pelabuhan Kijing Mempawah rencananya akan menjadi pelabuhan utama seperti tatanan di Kementeriaan. Sementara Pelabuhan Dwikora Pontianak ke depan konsepnya akan menjadi pelabuhan pendamping. ”Itu konsep dari Kemenhub dan Pelindo di Jakarta,” terangnya.

Komisi V DPRD Kalbar sendiri terus menjalin mitra kerjasama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta. Apalagi ada dua wakil rakyat di Kalbar duduk di Komisi V DPR RI membidangi perhubungan dan insfrastruktur. Namun sangat disayangkan ketika undangan rapat, kadisnya jarang terdengar hadir. “Akhirnya seluruh usulan berantakan. Setidaknya sebagai mitra Dishub Kalbar perlu saling koordinasi. Masalahnya banyak keluhan masyarakat seperti rambu-rambu lalu lintas darat sampai ke laut,” ungkap dia.(den)

Berita Terkait