Kalbar Bisa jadi Percontohan Pengendalian Penyakit

Kalbar Bisa jadi Percontohan Pengendalian Penyakit

  Kamis, 21 April 2016 09:55
ADVOKASI: Sekretaris Pemprov Kalbar Zeet Hamdy Assovie menyampaikan masukan pada acara advokasi pengambilan kebijakan pengendalian penyakit di Jakarta. IST

Berita Terkait

Pemerintah menetapkan tiga provinsi sebagai percontohan pengendalian penyakit zoonosis dan infeksius baru. Kalimantan Barat merupakan satu dari tiga provinsi tersebut.

***

Selain Kalbar, Riau dan Jawa Tengah juga ditunjuk sebagai percontohan di Indonesia,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf Mustafa ketika dihubungi via seluler, Rabu (20/4), seusai menghadiri advokasi pengambilan kebijakan untuk mendukung pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis tertarget, penyakit infeksius baru, serta akses informasi bersama yang dilaksanakan di Hotel Pan Pacifik Jakarta, Selasa (19/4). 

Manaf menjelaskan terpilihnya Kalbar karena kondisi geografis provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Peluang masuknya penyakit hewan termasuk penyakit infeksius baru cukup besar. Di Kalbar juga sedang terjadi rabies sehingga harus segera dikendalikan. Pemerintah pusat juga melihat Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki atensi yang tinggi untuk mengendalikan penyakit zoonosis dengan melibatkan pejabat, yakni gubenur.

Menurut Manaf, dengan menjadi provinsi percontohan berarti ada satu kabupaten di Kalbar yang juga dijadikan kabupaten percontohan. Pemprov pun mengusulkan Ketapang. Kabupaten tersebut dinilai masuk dalam kriteria yang ditetapkan FAO dan Kementerian Pertanian. 

Manaf menuturkan pihaknya mengajukan Ketapang karena saat ini sedang dilakukan pengendalian penyakit rabies di sana. Kabupaten itu berbatasan langsung dengan Kalteng. Di Kalteng terdapat beberapa penyakit hewan menular yang perlu diwaspadai. 

“Pemkab Ketapang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap pembangunan peternakan dan khususnya pengendalian penyakit,” jelas Manaf.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah membangun puskeswan yang dilengkapi dengan petugas dan dokter hewan. Puskeswan ini terletak di beberapa kecamatan. Pemerintah setempat juga membangun cek poin antarprovinsi.

“Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Ketapang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya,” ungkap Manaf.

Sepulang dari Jakarta, lanjut Manaf, akan dilakukan pertemuan awal dengan mengundang pemerintah kabupaten kota. Ia akan menyosialisasikan mengenai terpilihnya Kalbar sebagai percontohan pengendalian penyakit zoonosis dan infeksius baru. 

“Kemudian akan ditindaklanjuti di Ketapang dalam bentuk pelatihan,” jelas Manaf sambil menambahkan bahwa berbagai pihak pun dilibatkan seperti petugas petenakan, kesehatan, pihak swasta, dan lainnya. 

Manaf menambahkan banyak manfaat yang diperoleh dengan dijadikannya Kalbar sebagai provinsi percontohan itu. Kalbar akan mendapatkan sistem dan metode pengendalian penyakit zoonosis sesuai situasi dan kondisi daerahnya. Hal tersebut akan mendukung upaya pemprov dalam mengendalikan penyakit hewan menular dari aspek penganggaran. “Dalam kesepakatan yang dikeluarkan kemarin salah satunya bahwa mengharapkan pemerintah membuat akun sendiri untuk pengendalian zoonosis,” kata Manaf.

Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie yang juga hadir dalam pertemuan di Jakarta itu berharap rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan penyakit zoonosis tertarget dan penyakit infeksius  benar-benar terwujud. 

Ia meminta rekomendasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan bersinergi dalam pelaksanaan regulasi. Diharapkan ada akun  khusus untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksius  baru dan zoonosis  tertarget.

Zeet mengatakan banyak persoalan penyakit hewan yang terjadi di Kalbar berasal dari daerah perbatasan. Luas satu kabupeten di Kalbar bisa disamakan dengan dua kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Luas wilayah ini menjadi kendala dalam  mengontrol keluar masuknya  anjing rabies. Jumlah personil dan pendanaan kurang. “Untuk zoonosis daerah tidak punya uang. Tetapi pemerintah provinsi tetap berupaya mengatasi permasalahan ini,” jelas Zeet. (uni)

Berita Terkait