Kalbar Baru Nikmati 60 Persen Bansos

Kalbar Baru Nikmati 60 Persen Bansos

  Selasa, 5 December 2017 09:05   101

INDRA WIJAYANTO

Sungguh ironi. Daya serap anggaran tidak proporsional dengan kebutuhannya. Dari data statistik, Kalbar menyandang tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan Borneo. Sampai hari ini porsi APBN untuk belanja Bantuan Sosial (Bansos) baru terserap 60 persen. Artinya Rp13,5 miliar baru diterima warga miskin dari alokasi Rp22,5 miliar tahun ini. Padahal Bansos ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial termasuk kemiskinan. Mengapa ini terjadi? Siapa yang salah?

Pada laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Kanwil DJPb Kalbar, disajikan tren realisasi belanja APBN. Belanja Bansos mulai realisasi pada Mei 2017. Sangat terlambat. Porsi belanja Bansos di Kalbar tidak sedikit. Dari alokasi APBN Rp13,8 triliun, pagu untuk belanja Bansos mencapai Rp22,5 miliar.

Angka ini mestinya cukup untuk menanggulangi penduduk miskin yang sekitar 362 ribu jiwa. Mengingat angka kemiskinan masih tinggi, seharusnya realisasi Bansos dilakukan lebih awal. Mari kita telaah lebih detil penyebab lambatnya penyaluran Bansos.

Terdapat dua kementerian sebagai penyalur Bansos. Kementerian Agama menyalurkan tidak kurang dari 20 ribu siswa miskin pada 852 madrasah dan pondok pesantren. Total nilainya mencapai Rp16,8 miliar. Sampai hari ini baru tersalur 51% atau sekitar Rp8,6 miliar. Sisanya masih tersimpan di rekening kas negara.

Bantuan kepada siswa miskin berupa uang tunai. Kategori siswa miskin adalah mereka pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau yang berasal dari keluarga tidak mampu. Justifikasi keluarga tidak mampu adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemerintah.

Teknisnya, Bansos disalurkan langsung ke rekening atas nama siswa miskin dengan jumlah sesuai jenjang pendidikannya. Untuk jenjang SD/MI mendapat Rp225 ribu per semester atau 450 ribu per tahun. Jenjang SMP/MTs memperoleh Rp375 ribu tiap semester atau 750 ribu per tahun. Untuk siswa miskin pada sekolah SMA/MA menerima Rp500 ribu per semester atau Rp1 juta setahun. Jadwal penyaluran sesuai aturan yang berlaku adalah tiap awal semester tahun pelajaran. Jadi, idealnya Januari realisasi 50% dan Juli 50%. Kenyataan yang terjadi, realisasi baru ada pada bulan Mei 2017. Dari sisi waktu sudah tidak tepat, apalagi dari sisi jumlah. Sangat jauh menyimpang dari ketentuan yang mengatur tentang penyaluran belanja Bansos.

Pada sisi lain, siswa miskin semua jenjang pendidikan harus membuka rekening atas namanya. Keadaan ini memaksa siswa miskin tersebut harus punya “modal” sebagai syarat saldo awal yang diberlakukan pada Bank. Padahal setelah uang Bansos masuk rekening, jumlah saldo minimal tetap harus ada agar rekening tidak dinyatakan pasif.

Kementerian lainnya yang berperan menyalurkan Bansos adalah Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan diperuntukkan kepada lebih dari 1.000 KK fakir miskin di perdesaan dan perkotaan. Tiap KK mendapatkan Rp2 juta per tahun. Tiga ratus anak terlantar/anak jalanan juga menjadi target penerima Bansos.

Biaya yang dipatok sebesar Rp400 ribu per anak selama setahun. Belum lagi bantuan kepada 32 KK warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa bibit tanaman, alat kerja dan peralatan rumah tangga. Nilainya berkisar 400 ribu per KK. Ada lagi bantuan stimulan untuk 20 orang yang masing-masing menerima 3,8 juta. Sehingga total rupiah yang disalurkan dari APBN tidak kurang dari 5,6 miliar. Memang belum semua terjangkau secara merata. Namun setidaknya bisa mengurangi beban kemiskinan secara mendasar.

Begitu banyak dan beragam program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kalbar. Sayangnya realisasi sangat terlambat, sehingga manfaat yang diterima secara absolut menjadi berkurang. Harus ada perbaikan. Entah regulasinya, mekanisme pencairannya, besaran Bansos itu sendiri atau bahkan kemudahan memperoleh “jatah” Bansos.

Pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan apabila berniat serius mengurangi kemiskinan di Kalbar. Dan tidak terulang di tahun berikutnya. Dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah sangat diperlukan. Peran Kanwil DJPb sebagai pengelola APBN Provinsi Kalbar perlu ditingkatkan.

Kendala pelaksanaan anggaran Bansos di tingkat satuan kerja harus ditemukan solusinya. Jika perlu, turun langsung ke lapangan untuk identifikasi permasalahan. Kebijakan yang jelas, birokrasi yang simpel dan mekanisme pencairan dana Bansos yang transparan dirasa cukup merubah tata kelola penyaluran Bansos lebih baik. Semua demi penyaluran Bansos yang lebih proporsional dengan kebutuhannya. Ayo benahi ini semua, sejahterakan warga miskin, dan majukan Kalbar.

Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-C Kanwil DJPb Provinsi Kalbar