Kades Olak-Olak Ditahan , Kapolres; Gugat PT. SR dengan Surat Palsu

Kades Olak-Olak Ditahan , Kapolres; Gugat PT. SR dengan Surat Palsu

  Kamis, 25 February 2016 08:35
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK—Bs, Kepala Desa Olak-Olak Kubu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya harus menjadi pesakitan di Polresta Mempawah. Kades yang menjabat sejak tahun 2013 lalu dipersangkakan polisi membuat surat keterangan palsu dan mempergunakan surat palsu guna menggugat perkebunan PT. Sintang Raya (SR). Karena dasar surat gugatan tersebut, selain dirugikan  secara managemen juga harus terjadi revisi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT. SR yang masih bermasalah di tingkat Mahkamah Agung (MA). Sementara Bs sendiri ditahan sejak beberapa hari lalu.

Kapolres Mempawah AKBP Suharjimantoro SIK melalui Kasat Reskrimnya, AKP Prayitno mengatakan  bahwa Bs dipersangkakan dengan pasal 263 yang isinya dua ayat. Ayat pertama ialah membuat surat palsu. Sementara ayat kedua mempergunakan surat palsu sehingga menimbulkan kerugian dari pihak pelapor yakni PT. Sintang Raya.

 “Kami mendugan ya membuat surat keterangan palsu dan menjadi syarat mengugat PT. Sintang Raya berkaitan dengan HGU. Sebab dari keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Bambang Sudaryanto hanya dibuat Sudaryanto saja,” ucapnya.

Padahal, lanjut Kasat, pemilik nama Sudaryanto dengan SHM 724 adalah peserta transmigrasi sekaligus pemilik dua sertifikat lahan usaha 1 dengan lahan usaha 2. Yang digugat kades Bambang Sudaryanto dengan SHM 724 ternyata tidak pernah dilakukan pemilik nama Sudaryanto. Itu setelah kepolisian melakukan konfirmasi dan penyelidikan lebih dalam. “Surat gugatan pada tahun 2011 silam kami simpan sebagai barang bukti. Karena gugatan tersebut, pelapor dari PT. SR merasa dirugikan karena harus merevisi HGU,” ucapnya.

Prayitno melanjutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, kades Bs pada tahun 2011 ketika menyampaikan gugatan sebenarnya sudah punya KTP atas nama riel Bambang Sudaryanto. Akan tetapi pada tahun 2012, tiba-tiba membuat surat keterangan berbeda. Padahal berdasarkan keterangan Maryono, Kasipem Desa Olak-Olak Kubu, produk KTP  sudah memakai computer dan print out. Namun yang dipakai Bs dengan cara diketik formatnya. Pada saat itu, Maryono mempercayakan ke pegawainya dengan diberikan blangko kosong. Untuk memuluskannya rencana gugatan, ternyata nama di KTP dan SHM disingkrongkan dengan cara memghilangkan huruf B alias nama Bambang. “Yang muncul nama Sudaryanto saja,” ujarnya. “KTP dengan nama Sudaryanto akhirnya dijadikan dasar menggugat,” timpal dia.

Dasar gugatan tersebut akhirnya dikuatkan kepolisian dengan melakukan  penahanan kepada Bs, yang sekarang menjabat kades Olak-Olak Kubu. Sementara proses penahanan dilakukan dengan motif ada dua alasan. Alasan pertama subjektif yakni ditakutkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. “Sebenarnya untuk tersangka Bambang Sudaryanto proses tersangkanya sudah dua bulan dan dikenakan wajib lapor. Hanya yang bersangkutan tak pernah datang sehingga menjadi dasar kami melalui pengacaranya usai melalui pemeriksaan tambahan ditahan. Tindakan yang bersangkutan merupakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” ujarnya.

Prayitno melanjutkan alasan berikutnya adalah penahanan Bs cukup memenuhi unsur mempermudagh proses penyelidikan lanjutan. “Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini, segera kami limpahkan ke kejaksaan,” ujarnya.

Iskandar,  Humas PT. Sintang Raya kepada Pontianak Post mengatakan bahwa kesalahan Bambang Sudaryanto sebagai kades bukan karena jabatannya. Bahwa apa yang dilakukannya  sebelum menjabat sebagai kades tahun 2011 silam. “Ini supaya warga paham bahwa kasus tersebut sebelum Bambang menjadi kades. Bukan pada saat menjadi kades sekarang,” ungkap dia.

Terkait kasus ini, sebelumnya jauh hari perusahan berusaha mencari solusi. Artinya menari win-win solution. Hanya waktu itu pihak Bambang bersikeras. Karena gugatan tersebut juga, kerugiaan PT. SR cukup banyak. Pertama, revisi HGU belum aman.

Di tingkat MA belum bisa diakui. Di sisi lain Perbankan tidak mau membantu karena dianggap bermasalah. “Akhirnya operasional perusahaan dengan melibatkan ribuan tenaga kerja melalui rekening pribadi pemilik perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya kasus ini berhak naik karena dasar lima penggugat, satu diantaranya tidak memiliki hak menggugat. Bahkan nama Sudaryanto, transmigran asal Jawa tidak pernah menggugat sama sekali. Managemen PT. SR bahkan sudah bertemu langsung dan dibuat BAP kepolisian. “Kasus ini sebetulnya dibalik nama penggugat, ada pihak mensponsori tahun 2011 silam. Apa Bambang Sudaryanto mau tanggung sendiri,” katanya dengan nada setengah bertanya.

PT. Sintang Raya, lanjutnya, berkeinginan tetap menempuh jalur hukum dengan bukti yang ada. “Proses hukum dijalankan. Mana benar dan mana salah nantinya ditentukan di pengadilan. Pasalnya karena tuntutan tersebut PT. SR dengan ribuan karyawan cukup direpotkan. Kalau gugatannya benar tak ada persoalan bagi kami. Namun dari lima penggugat, ternyata ada yang tidak asli menggugat,” ucapnya.(den)

Berita Terkait