Kades Jangan Jumawa

Kades Jangan Jumawa

  Kamis, 11 February 2016 11:18
MUSREMBANG: Sekda Sanggau, AL Leysandri saat membuka acara musrembang tingkat kecamatan di Kecamatan Sekayam, Selasa (9/2). SUGENG/PONTIANAK POST

Berita Terkait

“JANGAN karena dapat anggaran yang besar, para kepala desa jadi sombong. Ingat, kerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai nanti malah berurusan dengan hukum.” Begitu pesan yang disampaikan Sekda Sanggau, AL Leysandri saat membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan di Sekayam, Selasa (9/2).

Sejumlah program yang sudah dibuat agar dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melakukan prioritas pekerjaan secara baik. “Apakah itu administrasinya atau tanggung jawab kepada masyarakat secara fisiknya,” kata dia melanjutkan. Para kepala desa juga diminta untuk meningkatkan kinerjanya terutama berkaitan dengan pajak. Hal ini penting, mengingat masih banyak desa yang pajaknya tidak ada. “Masih banyak desa yang kosong pajaknya,” ungkap dia.

Menyingggung masalah tanah, dia berharap tanah yang ada dan belum terpetakan baik melalui SKT maupun sertifikat akan dikategorikan tanah kosong. Akibatnya, tanah itu masuk kategori HGU bahkan tanah hutan lindung. Itu artinya tanah tersebut tidak dapat dibuat sertifikat. Leysandri juga menyampaikan arahan dari Bupati Sanggau, Paolus Hadi agar kepala desa cepat tanggap terutama kepada para pendatang yang ingin menetap didaerahnya. “Cepat dicek dan jangan dengan mudah memberikan surat keterangan sehingga tidak ada lagi organisasi-organisasi ataupun manusia yang tidak jelas datang kesini,” tegas dia.

Camat Sekayam, Niriu mengatakan musrenbang yang dilaksanakan tingkat kecamatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam upaya mensinergikan program-program pemerintah. Khususnya pembangunan fisik dan non fisik pada tahun yang akan datang. Pelaksanaan musrenbang tingkat desa telah dilaksanakan pada bulan Januari lalu, dan diharapkan dapat masuk di musrenbang tingkat kecamatan ini. “Apapun yang dibuat di tingkat desa sepanjang sesuai dengan aturan tidak apa-apa dan jika kegiatan yang masih dapat ditampung di Anggaran Dana Desa (ADD) sebaiknya dilaksanakan melalui dana desa,” harap dia. (sgg)

Berita Terkait