Kades ‘Curhat’ Ke OSO Soal PT KAA

Kades ‘Curhat’ Ke OSO Soal PT KAA

  Jumat, 13 May 2016 09:54
RESES : Ratusan kepala desa mengikuti kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam masa reses Wakil Ketua MPR-RI tahun 2016 di aula DPRD Kapuas Hulu.FOTO MUSTA’AN

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Kedatangan Wakil Ketua MPR-RI Oesman Sapta dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dalam masa reses tahun 2016 ini, betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh perangkat desa di Bumi Uncak Kapuas. Berbagai persoalan di sampaikan secara langsung oleh para kades kepada pria yang disapa OSO ini, dengan harapan aspirasinya diperhatikan pemerintah pusat.

Masyarakat dari kawasan utara Kapuas Hulu yang berbatas langsung dengan Serawak Malaysia misalnya, mereka mengeluhkan Perkebunan Sawit di daerah mereka tidak memberikan kontribusi kepda masyarakat desa. Bahkan, para perangkat desa menilai, perkebunan kelapa sawit hadir, rentan membawa masalah. Baikan antar masyarakat, maupun masyarakat dengan perusahaan sawit.

Seperti yang diungkapkan Kades Badau, Tomas Langit, kepada OSO dia mengatakan, sebelumnya warga perbatasan hanya dititip bendera merah putih oleh pemerintah pusat. Akan tetapi dengan adanya nawacita Presiden RI Jokowi, sekarang warga perbatasan tidak minder. Gairah dan semangat menjaga marwah negara menggelora, tentu harapanya perbatasan diperhatikan pemerintah pusat.

Tomas mengatakan, saat ini perkebunaan kelapa sawit rentan mendatangkan masalah, kenapa rentan mendatangkan masalah, kata dia. Karena perusahaan tidak konsisten menjalankan CSR, mereka hanya lobi lahan masyarakat, setelah ada HGU tetapi jalannya mandek. “Perusahaan sawit tidak konsisten dengan CSRnya, mereka perlu masyarakat hanya saat meloby lahan kebun,” jelasnya.

Setelah lahan kebun didapat, tutur dia, semua sudah tebalik, warga mau bekerja tidak ada. Dia mengatakan, jika perusahaan tidak mampu, mesti ditinjau ualang. Atau, jika perusahaan yang ada saat ini tidak kuat, harus take over. Jangan sampai menyengsarakan masyarakat, dan menimbulkan masalah.“Kami minta ijin perusahaan sawit ditinjau ulang, terutama yang tidak konsisten," tegasnya.

Menurut dia PT. Katulistiwa Agro Abadi (KAA) tidak mendatangkan manfaat. Sejak MoU tahun 2011perusahaan tersebut mandek. Ia meminta pemerintah memperhatikan masalah perkebunan sawit ini. Apalagi Kapuas Hulu sudah ada Perda 18 tahun 2014 tentang kemitraan, ini seharusnya bisa jadi senjata untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan sebaliknya yakni membuat masalah.

Saat berdilog dengan seluruh perangkat desa se-Kapuas Hulu, OSO menegaskan, perkebunan sawit memang kurang terperhatikan. Inti dibangun plasma belum. Komposisi saat ini yang terbanyak adalah 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma. Dan memang sudah ada ketentuan dari Pemerintah Pusat. Artinya, dengan komposisi seperti ini, perusahaan tak berpihak pada masyarakat.

OSO menegaskan, pengusaha sawit harus memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Plasma harus diperhatikan. "Perusahaan tidak boleh bohongin masyarakat," tegasnya. Demikian juga dengan CSR-nya tidak hanya kepada masyarakat. Kepada pemerintah daerah juga mesti ada. Ini jangankan untuk kabupaten, untuk masyarakat desa disekitar perkebunan saja perusahaan tidak bisa konsisten.(aan)

Berita Terkait