Kabut Asap Berkurang, Penerbangan Normal

Kabut Asap Berkurang, Penerbangan Normal

  Minggu, 28 Agustus 2016 10:01

Berita Terkait

PONTIANAK—Kabid Humas Polda Kalbar, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Suhadi SW mengatakan, sinergisitas antar instansi dalam menanggulangi Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Kalbar memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan titik Hot Spot. Ini terbukti, berdasarkan data tingkat Nasional, titik hotspot mampu ditekan sampai 82.25 % dibanding dengan tahun sebelumnya. 

“Provinsi Kalimantan Barat, titik hot spot mengalami penurunan dari 1.396 di tahun 2015,  2015  turun menjadi  791 titik hotspot, dalam periode yang sama 1 januari sampai dengan 25 Agustus 2016 ,” kata Suhadi usai Video Conference bersama Kapolri, Menko bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri lingkungan hidup dan kehutanan, mendagri dan Kepala BNPB dengan Kapolda, Gubernur dan Pangdam. 

Suhadi menyatakan, turunnya titik hotspot ini dipengaruhi banyak hal. Diantaranya, selain pengaruh Elnina, juga kesigapan TNI, POLRI, Manggala Agni dan Pemadam kebakaran Swasta yang setiap saat siap bergerak bersama memadamkan api. “Didukung juga oleh pleton patroli desa yang  ada di 1.633 desa yg tersebar di Kalbar,” ungkapnya. 

Kepala BNPB pusat juga sebut Suhadi, memberikan apresiasi kepada seluruh Satuan Tugas Gulkarhutla yang telah bekerja secara maksimal baik melalui pencegahan dini, patroli, serta penegakan hukum. 

“Sampai dengan hari ini jumlah kasus Karhutla yang ditangani Polres Jajaran Polda Kalbar sebanyak 145 kasus dengan tersangka 4 orang dan satu kasus dihentikan karena tidak cukup bukti dan sisanya masih dalam pemeriksaan yang intensif oleh pihak Kepolisian,” sebut Suhadi. 

Dalam video conference itu, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian juga menyarankan, untuk merevisi peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2011, agar alokasi dana siap pakai bisa yang digunakan mulai tahap pencegahan dini, masing masing Kabupaten kota dari tujuh provinsi. “Kapolri menyarankan memasukkan dukungan anggaran karhutla dalam raperda pada setiap tahunnya,” ujarnya. 

Kapolri juga menyarankan agar membuat nota kesepakatan  antara Polri dgn Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum Karhutla. “Mengalokasi anggaran Rehabilitasi menggunakan dana Corporate sosial Responsibility (CSR), yang ada disetiap perusahaan serta mengoptimalkan peran posko crisis center dalam mendata dan mengendalikan penanganan Karhutla,” ungkapnya. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral (Pol) Tito Karnavian saat mengunjungi Kalbar beberapa waktu lalu juga menyampaikan, permasalahannya saat ini, Pemda tidak bisa mengeluarkan anggaran, sebelum keluar pernyataan status darurat siaga kebakaran. Apabila sudah dinyatakan darurat, baru ada alasan mengeluarkan dana. Menurut dia, hal ini justru berpengaruh terhadap penanganan Karhutla, juga pencegahan. “Nah ini kita minta, kalau bisa dari pusat, Mendagri mengeluarkan semacam surat, atau peraturan apapun jugalah untuk mengintruksikan, tidak harus mengeluarkan anggaran, tanpa siaga darurat, atau alternatif yang lain,” pintanya.

Bukan hanya meminta kepada Pemerintah Pusat, Tito juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar, untuk segera membuat Perda yang menyatakan hal yang sama. Agar dana bisa keluar, sebelum ada pernyataan darurat bencana kebakaran. “Kebijakan dari pemerintah lokal, seperti membuat peraturaan Perda, atau Pergub yang mengatakan bahwa mereka mengalokasikan anggaran di pencegahan,” desak Tito. 

General Manajer PT Angkasapura II bandara Supadio Pontianak, Bayuh Iswantoro menyatakan, kejadian karhutla beberapa pekan lalu tidak menggangu jadwal penerbangan. Sejauh ini, aktifitas masih berjalan seperti biasanya. 

“Normal, berjalan seperti biasanya. Kabut asap beberapa waktu lalu, tidak menggangu penerbangan,” kata Bayuh dihubungi Pontianak Post, Sabtu (27/8).

Kendati tidak sempat mengganggu jadwal penerbangan, Bayuh tetap berharap kasus Karhutla tidak seperti tahun sebelumnya, yang menyebabkan penerbangan lumpuh akibat pekatnya kabut asap hingga mengurangi jarak pandang. 

“Tentu saja kami berharap, masyarakat di sekitar bandara tidak melakukan aktifitas pemabakaran lahan, agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan,” harapnya. 

Dandim 1207, Kolonel Inf Jacky Ariestanto mengatakan, wilayah paling rawan terjadi di kawasan bandara. “Kami tugas pokoknya, bagaimana mengamankan Bandara Supadio agar tidak terjadi delay berhenti operasi. Kalau berhenti, Kalbar bisa lumpuh, itu tugas kami. Dan itu kami lakukan patroli terus dari Pontianak untuk jangan ada yang membakar. Ini kita peringatkan sehingga harapannya, tak off dan landing ini lancar,” ungkapnya. (gus)

Berita Terkait