Kabupaten Melawi, Peraih Otonomi Award Kategori Layanan Publik

Kabupaten Melawi, Peraih Otonomi Award Kategori Layanan Publik

  Kamis, 14 January 2016 08:29
PENGHARGAAN: Kabupaten Melawi berhasi meraih trophy Parameter Layanan Publik di Otonomi Awards 2015. Melawi sukses di pelayanan administrasi dasar.MEIDY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Kabupaten Melawi berhasi meraih trophy Parameter Layanan Publik di Otonomi Awards 2015. Melawi sukses di pelayanan administrasi dasar. Penghargaan paling bergensi ini, pertama kalinya diraih Melawi setelah tiga tahun Otonomi Awards digelar Pontianak Post Institute of Pro Otonomi (PPIP). Lantas seperti apa program layanan publik bidang administrasi dasar milik Kabupaten Melawi itu? Berikut ulasan Peneliti PPIP, Angga Purdika.

BALLROOM Hotel Kapuas Palace kamis, 17 desember 2015, menjadi saksi sejarah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Melawi di ajang Otonomi Awards kali ini. Pasalnya, Melawi mampu menyingkirkan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat, untuk program pelayanan administrasi dasar. Menyandang daerah pemekaran baru, Melawi memang harus bersaing dengan kabupaten lain di Kalbar. Tetapi berkat kegigihan jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi, bisa bersaing dan berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, terutama dibidang pelayanan administrasi dasar berupa perizinan.

Kualitas pelayanan administrasi publik sudah menjadi kepentingan yang ‘urgen’ di masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mencapai pelayanan administrasi publik yang berkualitas, dibutuhkan suatu sistem yang harus dilandasi oleh responsivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk menciptakan sistem ini ada dua sisi yang dilakukan oleh Aparatur dan Sistem. Paradigma dari birokrat harus dirubah dari orientasi kepada kekuasaan menjadi melayani  masyarakat.
Praktik-praktik birokrat dalam hal ini mendahulukan pelayanan atasan, pada masyarakat sekarang bergeser pada pelayanan masyarakat. Sistem dibangun berdasarkan citizen’s charter, suatu pendekatan bahwa pemerintah bersedia untuk melayani masyarakat sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kontrak pelayanan.
Seperti yang kita tahu, terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan sebagai konsekwensi logis bahwa pemerintahan dibentuk adalah untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terjadi pada masa reformasi memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih simpel, ringkas dan memberikan peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.
Pemerintahan yang baik harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek di masyarakat yang selalu berkembang. Aspek-aspek tersebut dapat dimaksimalkan pemenuhannya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara efektif. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan dikembangkannya berbagai sistem pelayanan masyarakat, antara lain dengan memberi layanan secara online. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi online diharapkan terus dikembangkan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.
Kebijakan dan program yang diselenggarakan pemerintah daerah harus senatiasa diarahkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Visi dan misi yang diambil diharapkan berpihak kepada masyarakat luas, sehingga diperoleh kehidupan bermayarakat dan bernegara yang seimbang. Pelayanan perolehan KTP, sertifikat tanah, surat-surat berharga lainnya dan yang berhubungan dengan bidang perijinan, seperti IMB sebisa mungkin tidak terbelit oleh birokrasi yang buruk. Dan tentu saja, ini berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
Berkenaan dengan itu, oleh Pontianak Post Institute of Pro Otonomi (PPIP), Kabupaten Melawi layak mendapatkan penghargaan atas kategori pelayanan administrasi dikarenakan BMPPT Kabupaten Melawi sudah melakukan trobosan dalam menjangkau seluruh masyarakat dibidang pembuatan izin usaha, kecepatan, ketepatan dalam melayani serta transparansi biaya dalam pengurusan izin. Tak hanya itu Kabupaten Melawi juga sudah memangkas sebanyak 30 perizinan menjadi 14 dan 6 non perizinan menjadi 4.
Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Melawi sangat memengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di Kabupaten Melawi. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti.

Pemerintah perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap institusi (dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di BMPPT Kabupaten Melawi yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sektor usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak  membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan.

Deregulasi dan debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan  Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.
“Mudahnya pembuatan izin dan waktu pengerjaan yang sudah ditarget dalam pengurusan diharapkan masyarakat tidak lagi bermain dengan oknum calo atau pun pegawai dalam hal pembuatan izin,” ujar Kepala BMPPT Kabupaten Melawi Hinduansyah.

Dikatakan Hinduansyah, waktunya maksimal 12 hari kerja untuk memproses perizinan. Namun selama ini BMPPT Kabupaten Melawi belum pernah sampai lewat dari waktu yang sudah tentukan. Dengan motto clear and clean yang telah diterapkan, kesadaran masyarakat mulai meningkat dalam hal pembuatan izin. Terbukti pada semester awal tahun 2015 pendapatan kabupaten melawi yang awalnya tidak pernah menembuas angka 100 juta kini meningkat menjadi 300 jutaan untuk pembuatan IMB.Mengapa demikian? “Kami mempertegas persyaratan wajib memiliki IMB untuk semua bangunan tempat usaha. Selain itu, hal ini juga mendukung upaya mengintensifikasikan sumber –sumber pendapatan asli daerah”, tegas Hinduansyah. (ppip/*)

 

Berita Terkait