Jusuf Kalla Siap Lapor Polisi

Jusuf Kalla Siap Lapor Polisi

  Rabu, 18 November 2015 09:12
Jusuf Kalla

JAKARTA - Bola panas isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kasus Freeport bergulir kian liar. Ketua DPR Setya Novanto yang namanya disebut-sebut sebagai oknum pencatut, kini tak hanya harus menghadapi proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun bisa juga terseret ke ranah hukum.

Wakil Presiden JK mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kasus pencatutan nama presiden dan wapres. Jika ditengarai mengandung unsur kriminal, maka akan langsung dilaporkan ke polisi. "Pasti (dilaporkan). Kalau kriminal tapi tidak dipolisikan, yang tidak melapor itu yang salah," ujarnya kemarin (17/11).Saat ini, kata JK, pemerintah masih menunggu bergulirnya proses di MKD DPR untuk melihat reaksi parlemen. Bagaimana jika nanti hasil di MKD kurang greget atau hanya sekadar memberikan teguran kepada Setnov yang notabene adalah pimpinan DPR? "Kita lihat saja dulu perkembangannya," katanya.

JK mengakui, dalam pertemuan dengan Setnov di Kantor Wakil Presiden Senin lalu, dia sempat menegur politikus yang punya banyak bisnis di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu lantaran berkembangnya isu pencatutan nama presiden dan wapres."Ya tentu (saya tegur), tapi dia mengatakan tidak terlibat," ucapnya. JK juga menyebut jika Presiden Jokowi marah karena namanya dicatut dan disebut meminta saham Freeport. "Pasti lah, siapa tidak marah kalau namanya dijual-jual," imbuhnya.

Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan, pihak yang diduga Setnov mengatakan kepada seseorang yang disebut sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin jika presiden melalui Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat kepala staf presiden, dikatakan menginginkan 11 persen saham Freeport, sedangkan wapres akan diberi jatah 9 persen saham.
Terkait disebut-sebutnya nama Luhut yang kini sudah berganti kursi menjadi Menkopolhukam dalam transkrip rekaman yang beredar itu, JK masih akan menunggu pemeriksaan komprehensif di DPR. "Masalahnya apa karena disebut nama saja (belum tentu salah, Red), tergantung konteksnya," ujarnya.Selain Luhut, dalam transkrip tersebut juga ada nama seorang pengusaha berinisal R yang ikut dalam pembicaraan. Terkait hal itu, JK enggan berkomentar. Saat ditanya apakah dirinya kenal dengan pengusaha R tersebut, JK malah tertawa. "Ah, kalian (wartawan) pura-pura tidak tahu saja," katanya.

Novanto Tetap Mengelak

Ketua DPR Setya Novanto yang disebutkan dalam aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said tetap membantah tudingan-tudingan kepada dirinya.
      Pasca pernyataan Sudirman yang menyebut Ketua DPR sebagai anggota dewan yang mencatut nama Presiden, Novanto masih hadir seperti biasa di DPR. Sekitar pukul 09.30, Novanto tiba di lobby gedung Nusantara III DPR. Puluhan wartawan langsung datang mengerumuninya.
      Dalam pernyataannya, Novanto mengakui ada pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu membantah kronologi tanggal, tempat, dan waktu pertemuan seperti yang disampaikan Sudirman, termasuk keberadaan pengusaha berinisial RC dalam pertemuan itu.
      “Kalau masalah itu tentu tanyakan saja pada beliau, yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami, dan menjelaskan program-program ke depan,” ujar politisi yang akrab disapa Setnov itu.      Novanto menyebut pertemuannya itu bukan terkait urusan pribadi. Apa yang dia sampaikan menurut dia berkaitan dengan kepentingan rakyat. "Apa yang menjadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan," ujarnya.
      Novanto mengatakan bahwa pasca-pelaporan Sudirman kepada MKD, banyak media yang menyebutkan dirinya mencatut nama Presiden. Dengan mata agak memerah berkaca-kaca, Novanto menyatakan bahwa Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi. Apalagi, Presiden dan wapres memiliki perhatian tersendiri terhadap masalah terkait Freeport, khususnya keinginan pemerintah membahas bagi hasil dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.
      “Kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau karena tentu saya harus berhati-hati,” ujarnya.
Novanto juga angkat bicara terkait isi transkrip yang menyebut dia meminta pembagian saham, yang akan diberikan kepada Presiden dan Wapres. Novanto membantah isi transkrip itu dengan menyatakan tidak pernah ada perbincangan terkat permintaan saham, apalagi membawa nama-nama Presiden dan Wapres.
      “Itu kita harus hati-hati karena saya khususnya pimpinan DPR sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika atau perusahaan mana pun," ujarnya.      Menurut Novanto, sebagai Ketua DPR, dirinya tahu betul batasan-batasan yang harus dilakukan. Saham perusahaan asing diatur dalam foreign corruption practice act. Saham tidak gampang diberikan dalam praktik kontrak kerja perusahaan asing dengan negara.
      “(Saham) itu betul-betul harus dilihat dan seratus ribu rupiah saja harus dilapokan, apalagi jumlah besar seperti saham,” ujarnya.      Novanto juga menegaskan tidak pernah bertemu dengan Menteri ESDM, dalam konteks membahas masalah Freeport. Namun, sah-sah saja jika Sudirman melaporkan dirinya terkait tuduhan pencatutan nama kepada MKD.
      “Yang penting adalah substansinya itu apa. Tentu kita harus mempelajari karena masalah ini tentu harus disampaikan secara jelas,” ujarnya.      Novanto menyatakan tidak akan menempuh upaya balik untuk menggugat Sudirman. Dia menyatakan ingin berkonsentrasi memimpin DPR. Dirinya menyatakan siap jika nanti mendapat panggilan dari MKD untuk memberikan klarifikasi.
     “Semua hal-hal yang menyangkut MKD harus kita betul-betul patuhi, hargai, untuk bisa dijadikan hal-hal untuk menjernihkan segala sesuatu kepada anggotanya,” ujarnya.
Terpisah, bocornya transkrip percakapan pertemuan Novanto dengan petinggi PT Freeport dan seorang yang diduga pengusaha membuat Mahkamah Kehormatan Dewan gerah. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini kepada penegak hukum
      “Hari ini saya rencananya ke Mabes Polri untuk melaporkan adanya dugaan pembocoran dokumen yang sudah menjadi dokumen negara karena sudah secara resmi dimasukkan atau dilaporkan ke MKD,” kata Dasco.
      Menurut Dasco, dirinya belum melihat rinci isi transkrip yang sudah beredar di berbagai media massa. Namun, dia memastikan apa yang muncul mirip dengan laporan yang disampaikan Sudirman. “Pokok-pokok masalahnya hampir sama dengan yang dilaporkan. Ini biar nanti jadi pelajaran,” ujarnya.      Terkait dengan laporan Sudirman, Dasco mengingatkan jika laporan Menteri ESDM itu belum disertai bukti-bukti pendukung. Karena kasus ini bersifat aduan, kewajiban bagi Dasco untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung laporannya. “Tanpa bukti pendukung, tidak ada yang bisa diverifikasi,” ujarnya.
      Sampai saat ini, kata Dasco, laporan Sudirman belum bisa ditindaklanjuti, termasuk untuk menentukan pasal-pasal apa yang menjerat anggota DPR terlapor. Sudirman sendiri, saat ini tengah berada di Paris, Prancis untuk mengikuti beberapa kegiatan kementerian. “Pak Sudirman janji untuk mengirim orang ESDM untuk menyerahkan bukti. Katanya secepatnya. Kita sudah sampaikan jangka waktu 14 hari,” tandasnya.
      Memang, tidak lama setelah Sudirman Said melapor ke MKD, dokumen itu sudah bocor ke media maupun sosial media. Di Facebook misalnya, surat itu beredar di sebuah halaman Facebook dengan pemilik akun Sigit Widodo. Di poin pertama surat itu, Sudirman menyebut secara jelas nama Novanto sebagai anggota Fraksi Partai Golkar, melakukan pertemuan seorang pengusaha bernama Reza Chalid dan satu petinggi PT Freeport.
      Isi di poin selanjutnya berisi kronologi permintaan Novanto terkait pembagian saham seperti yang sudah dijelaskan saat pelaporan hari Senin (16/11). Dalam transkrip yang telah beredar luas, selain inisial SN yang diduga kuat sebagai Setya Novanto dan MS yang diduga petinggi Freeport Maroef Sjamsuddin, ada pula sosok berinisial R.
      Dari sejumlah informasi yang diterima yang bersangkutan diduga kuat adalah pengusaha yang selama ini banyak bergerak di bidang minyak. “Dia itu Reza, Muhammad Reza Chalid,” kata salah satu anggota Komisi VII DPR, yang enggan disebutkan namanya.
    Nama Reza Chalid sempat banyak disebut-sebut seiring polemik menyangkut banyaknya mafia di Petral (Pertamina Energy Trading Limited). “Dia pemain minyak, bisa dikatakan perusak iklim tata kelola migas,” imbuhnya.
      Sebelum meninggalkan Indonesia, Sudirman tidak mau terlalu berpolemik soal bocornya informasi. Dia menyebut, era digital membuat segala informasi bisa beredar dengan cepat. Meski tidak menjawab spesifik, ada beberapa hal yang membuat dokumen di sosial media maupun media massa mirip dengan aslinya.
      Kepada koran ini, Sudirman berharap agar laporan itu menjadi semacam shock therapy bagi anggota DPR lainnya. Itulah kenapa, dia berani menyampaikan laporan tersebut ke MKD meski tidak menutup kemungkinan adanya serangan balik. “Ke depan, semoga hal seperti itu tidak terulang lagi,” terangnya.
      Sudirman juga berharap agar MKD bisa segera menindaklanjuti laporannya sehingga polemik bisa berakhir dengan terang. Dia juga berkomitmen untuk menyampaikan apapun yang dibutukan MKD untuk membuka permasalahan itu. “Kalau hasilnya sudah keluar, apapun itu harus dilaksanakan,” ucapnya.

Respon Istana
      Sebagai pihak yang ikut terseret, istana juga turut mencermati perkembangan persoalan Freeport dan isu yang berkembang dibaliknya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, kalau presiden juga telah membaca transkrip rekaman pembicaraan antara petinggi DPR dengan pihak Freeport yang beredar luas.
    “Presiden sudah tahu duduk persoalan yang sebenarnya, detilnya beliau juga sudah tahu,” beber Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (17/11). Bahkan, lanjut dia, laporan dan informasi yang diterima jauh-jauh hari sebelum polemik muncul ke publik.    Pramono lalu mengingatkan perlunya ekstra kehati-hatian bagi siapapun yang mengatasnamakan presiden. “Tidak baik kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun untuk hal-hal seperti itu,” ingatnya.
      Khusus menyangkut perpanjangan kontrak karya Freeport, dia menegaskan kalau presiden tidak pernah berbicara dengan siapapun di luar empat hal yang selama ini telah diajukan pemerintah. Mulai dari perbaikan royalti yang diberikan pada pemerintah pusat dan daerah, menjalankan divestasi, pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral), hingga komitmen terhadap pembangunan Papua.
    “Kalau kemudian ada yang mengatasnamakan presiden atau wapres di luar (empat hal) itu maka presiden menyampaikan dengan tegas, bahwa itu tidak benar,” tandas mantan wakil ketua DPR tersebut.      Termasuk, imbuh dia, isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan permintaan saham dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak benar. “Beliau (presiden) menegaskan tidak pernah berbicara dengan siapapun, sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara dengan siapapun,” kata Pramono, kembali.
    Dia juga menggarisbawahi bahwa presiden tidak membutuhkan seorang perantara untuk menjembatani komunikasi dengan Freeport. Sebab, presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. “Tidak akan pernah bertemu melalui middleman atau arrangement, siapa pun. Karena, presiden bisa ketemu langsung,” tuturnya.  
    Menyikapi perkembangan terkini, termasuk langkah ke depan yang akan dilakukan atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden, Pramono menyatakan kalau sepenuhnya menyerahkan pada proses yang kini sudah berjalan. Yaitu, proses di MKD (mahkamah kehormatan dewan).

Sikap Penegak Hukum

      Terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga ikut angkat bicara terkait pencatutan simbol negara itu. Dia menyebut masalah tersebut masih ditangani Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sehingga prosesnya perlu dihormati. Soal banyak yang menyebut pencatutan nama itu mengarah pada korupsi, dia belum tahu di mana letak unsur korupsinya.
      “Kami belum mengetahui detil soal itu,” papar jenderal bintang empat tersebut. Namun, bila penanganan di MKD belum memuaskan semua pihak, Polri siap untuk menerima laporan terkait. Asalkan ada bukti, Badrodin membuka peluang untuk mengusut perilaku tidak terpuji Setya Novanto itu.      Lantaran ada yang menyebut tindakan itu berkaitan dengan korupsi, Badrodin menyebut bisa saja penanganan dilakukan oleh KPK. Apalagi, kalau Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkan kasus tersebut ke lembaga antirasuah. “Kalau dilaporkan ke Polri, kami siap untuk menindaklanjuti,” tegasnya. (bay/dim/dyn/idr/gun)