Jukir Nakal, Laporkan!

Jukir Nakal, Laporkan!

  Minggu, 10 April 2016 10:33
BERJUBEL: Kendaraan roda dua terlihat memenuhi halaman parkir di Pasar Flamboyan Pontianak di kala pagi. Tingginya pengguna kendaraan khususnya roda dua di Kota Pontianak, masih belum sebanding dengan ketersediaan lahan parkir. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Naikkan Tarif, Langgar Perda

PONTIANAK – Tarif parkir kendaraan sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal tersebut ditegaskan kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Agus Supriatmin.

“Peraturanyang sudah diberlakukan. Sekarang sudah tinggal menertibkan jukir yang masih berulah,” kata dia, kemarin, di Pontianak. Dijabarkan dia jika Perda Nomor 4 Tahun 2011, mempertegas mengenai tarif untuk kendaraan roda dua yakni Rp1.000 dan roda empat, Rp2 ribu. Namun dia juga menjelaskan mengenai ketentuan parkir tersebut hanya berlaku bagi usaha yang menggunakan bibir jalan sebagai lahan parkir, atau di tepi jalan umum (DTJU). Apabila suatu usaha memiliki lahan parkir sendiri, maka, dia menambahkan, tidak ditentukan oleh Dishub lantaran langsung berkaitan dengan perpajakan. “Untuk usaha yang memiliki lahan parkir dan terdaftar di perpajakan, dapat menentukan tarif parkir sendiri, seperti Megamall,” terang Agus.

Dia mengajak agar masyarakat aktif ikut serta dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Apabila masyarakat mengalami tarif parkir DTJU tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, segera melapor kepada Dishub. “Kami butuh laporan itu. Silakan laporkan di mana kejadiannya, siapa jukirnya, kapan kejadiannya, lengkapi dengan saksi. Kita akan tindak tegas itu,” ancam Agus.

Agus memastikan adanya sanksi yang akan diberikan kepada juru parkir (jukir) yang melanggar peraturan tarif parkir. “Kami akan berikan tindakan atas dasar bukti dan saksi yang kuat. Sanksi yang kami berikan seperti peringatan, tipiring, bahkan pencabutan izin mereka,” jelasnya.

Sosialisasi mengenai peraturan tarif parkir pun, dikatakan dia, sudah dilakukan Dishub. “Sosialisasi mengenai perda ini kami lakukan pada masyarakat, melalui pemasangan papan pengumuman di tepi jalan. Dan menginformasikan kepada koordinator parkir pada saat mereka membayar retribusi,” papar Agus.

Sementara mengenai kehilangan barang saat diparkirkan, seperti helm, ditegaskan Agus juga bukan menjadi tanggung jawab jukir. Para jukir ini, diingatkan dia, hanya bertugas untuk merapikan kendaraan. “Seharusnya masyarakat harus lebih ekstra untuk menjaga keamanan barang dan kendaraan mereka. Hindari kelalaian seperti lupa mencabut kunci kendaraan,” gugah Agus.

Agus berharap, masyarakat turut serta mengingatkan para jukir DTJU mengenai tarif yang sudah ditentukan. Dengan demikian, harapan dia ke depan sudah tidak ada lagi jukir-jukir nakal yang memberatkan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di kawasan DTJU.

Sebagaimana diketahui, jumlah pengguna kendaraan di Kota Pontianak saat ini sangat membeludak. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan persediaan lahan parkir yang masih minim. Pengguna kendaraan kadang dengan terpaksa memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan umum. Yang menjengkelkan, banyak masyarakat mengeluhkan tarif parkir kendaraan yang dianggap mereka mahal.

Almi (22), pengendara roda dua yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum, merasa kesal dengan tarif parkir yang ditentukan jukir setempat. “Tarifnya 2 ribu rupiah, padahal cuma mampir sebentar, tidak sesuai dengan pekerjaannya yang tak berat,” kesal Almi, Sabtu (9/4). (pah)

Berita Terkait