Jero Minta JK Jadi Saksi Meringankan

Jero Minta JK Jadi Saksi Meringankan

  Selasa, 12 January 2016 10:46
FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

Berita Terkait

JAKARTA – Sidang mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang sedianya kemarin (11/1) mengagendakan pemeriksaan terdakwa akhirnya tertunda. Jero tak bersedia diperiksa sebagai terdakwa karena ingin terlebih dulu menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai saksi meringankan.

Permintaan itu disampaikan kubu Jero sesaat setelah sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Sumpeno. ”Izinkan kami sampaikan surat kepada Yang Mulia,” ucap Sugiyono, kuasa hukum Jero, sembari menyerahkan sepucuk surat.

Dalam surat tersebut, pihak Jero ingin menghadirkan JK sebagai saksi meringankan pada lanjutan sidang yang digelar Kamis (14/1). Jaksa KPK sempat keberatan dengan penundaan sidang kemarin. Mereka mempermasalahkan masa penahanan Jero yang bakal berakhir.

Namun, entah takut atau alasan lain, hakim Sumpeno justru menyetujui permohonan itu. Dia beralasan, KUHAP mengatur bahwa sesudah penuntutan pun pemeriksaan saksi dalam persidangan masih bisa dilakukan.

”Prinsipnya, majelis tidak keberatan karena ini tahap penuntutan saja belum. Yang harus diatur hanya terkait pengamanannya karena yang dihadirkan simbol negara,” ucapnya.

Sugiyono mengaku telah berkoordinasi dengan pihak wakil presiden dan sudah dijadwalkan kehadiran JK di pengadilan tipikor Kamis lusa pukul 10.00. Jero sendiri mengaku bersedia diperiksa sebagai saksi setelah mendengar kesaksian JK.

Jero tak bersedia membeberkan sebenarnya keterangan apa yang diharapkan dari JK. ”Tunggu saja tanggal 14,” jawab Jero setelah mengikuti persidangan.

Bersedianya JK menjadi saksi meringankan untuk terdakwa korupsi dikecam penggiat antikorupsi. Apalagi, JK bukan kali ini saja menjadi saksi meringankan untuk tersangka korupsi.

Sebelumnya JK menjadi saksi a decharge (saksi meringankan) untuk mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat. Sudjadnan ketika itu menjadi terdakwa untuk kasus korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan rapat serta sidang internasional di Departemen Luar Negeri 2004–2005.

JK juga pernah menjadi saksi untuk Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance, politikus Partai Golkar yang terjerat korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Sumur Adem, Indramayu. ”Kesediaan JK menjadi saksi meringankan jelas mendistorsi semangat pemberantasan korupsi,” tegas peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar kemarin.

Menurut Erwin, setiap terdakwa memang punyak hak menghadirkan saksi meringankan. Namun, sebagai simbol negara, tak seharusnya JK bersedia. ”Apalagi, pemerintah saat ini sedang gencar memberantas korupsi. Hal itu kerap dijadikan pertimbangan memberatkan oleh jaksa penuntut,” tutur dia.

Erwin curiga permintaan sejumlah terdakwa korupsi menghadirkan simbol negara merupakan modus baru memengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis. Dia mencontohkan kasus Yance yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

Saleh Hussain Abdullah, juru bicara JK, membenarkan adanya agenda wakil presiden menjadi saksi meringankan untuk Jero. Dia tak setuju jika kesaksian JK dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. ”Kalaupun hadir, yang akan disampaikan pasti sepanjang yang diketahuinya saja,” ucapnya. (gun/c9/end)

Berita Terkait