Jero Divonis Ringan , Hukuman Fuad Amin Diperberat

Jero Divonis Ringan , Hukuman Fuad Amin Diperberat

  Rabu, 10 February 2016 09:50
Jero Wacik. Foto dari JPNN

Berita Terkait

JAKARTA - Hakim Pengadilan Tipikor memvonis mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik selama empat tahun plus denda Rp 150 juta dalam sidang kemarin (9/2). Sebelumnya, jaksa menuntut Jero sembilan tahun.

Majelis hakim yang diketuai Sumpeno menyatakan, dakwaan jaksa terhadap Jero terbukti. Yakni, pelanggaran penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM) selama menjadi Menteri Pariwisata 2004-2009 dan 2009-2011. Pada tahun 2011-2014 pun kembali dilakukannya saat menjabat Menteri ESDM pada 2011-2014. “Jero menggunakan DOM untuk kepentingan keluarganya,” paparnya.

Terdakwa pun memerintahkan anak buahnya mengumpulkan uang karena DOM di Kementerian ESDM lebih kecil dari DOM Kementerian Pariwisata. Jumlah uang yang dikumpulkan mencapai Rp 10,38 miliar. Jero juga terbukti menerima gratifikasi saat menjabat Menteri ESDM dalam bentuk pembayaran biaya pesta ulang tahunnya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, sebesar Rp 349 juta.

Tak sampai di situ, Sumpeno pun menyebutkan bahwa kesalahan dalam perkara ini tidak seutuhnya dilakukan oleh Jero. "Tapi kurang kontrolnya kepada bawahannya. Yakni, Sekjen selaku Kuasa Pengguna Anggaran," ungkapnya.

Jero tampak sumringah menghadapi awak media mengingat putusan yang dijatuhkan meringankanuntuk dirinya. "Ini hasil maksimal yang kami dapat bahwa perjuangkan kami melalui saksi-saksi dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terutama terimakasih kepada Bapak SBY dan JK," ungkapnya.

Jero berserta kuasa hukumnya pun masih akan mempertimbangkan untuk langkah selanjutnya. Akan melakukan banding atau tidak untuk mendapatkan putusan bebas. "Sedang kita pikir-pikir," ujarnya. Kegembiraan yang paling terlihat saat Jero kembali menegaskan pernyataan hakim bahwa pihaknya tak murni melakukan kesalahan. "Kan tadi ada penjelasan ini bukan kesalahan terdakwa. Tapi kurang kontrol kepada anak buah. Itu yang melegakan," ungkapnya.

Putusan vonis hakim ini jelas lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pekan lalu, terdakwa dituntut hukuman sembilan tahun penjara serta denda 350 juta dengan subsidier empat bulan kurungan. Jero juga dituntut membayar ganti rugi sebesar 18,7 miliar. Jika tak mampu membayar dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan disita. Jika tidak ada harta benda, ganti rugi diganti dengan 4 tahun kurungan.

Sementara itu, kekecewaan pun muncul dari ICW yang menyayangkan akan putusan tersebut. ”Karena profil Jero Wacik kan sangat memungkinkan yang bersangkutan dihukum maksimal, paling tidak samalah dengan tuntutan jaksa,” ungkap peneliti ICW, Lalola Easter. Apalagi, putusan ini juga dibawah 2/3 dari tuntutan jaksa. Sehingga, pihaknya pun merekomendasikan bahwa jaksa KPK harus melakukan banding atas putusan ini.

Lola pun menyebutkan bahwa ICW terus mendorong pemerintah untuk membentuk panduan bagi hakim dalam memutus perkara korupsi. ”Seperti panduan penuntutan yang ada di kejaksaan,” ungkapnya. Tujuannya agar disparitas putusan bisa diminimalisir. Tak hanya itu, kepastian hukum dalam memutus sebuah perkara juga tidak semata didasarkan pada subyektivitas hakim.

Saat dikonfirmasi, Penyidik KPK, Dody Sukmono pun menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkaji lagi atas putusan hakim atas perkara Jero Wacik untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. ”UU masih memberikan kewenangan kepada JPU selama tujuh hari. Tuntutan kami sembilan tahun. Kami tidak masalah kemudian diputus hakim empat tahun? Mungkin itu rasa keadilan hakim seperti itu. Tapi, kalau kami seperti itu (sembilan tahun penjara),” ungkapnya.

 

Hukuman Fuad Amin Diperberat

Sementara itu, Fuad Amin Imron terancam makin lama menghabiskan sisa usianya di penjara. Keinginan untuk mendapatkan keringanan hukuman melalui banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah berujung sebaliknya. Hukuman mantan bupati Bangkalan itu justru diperberat dari 8 tahun menjadi 13 tahun.

Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta M. Hatta mengatakan, banding kasus korupsi Fuad Amin telah diputus majelis hakim yang diketuai Elang Prakoso. ”Isi putusannya, hukuman diperberat menjadi 13 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar Hatta saat dikonfirmasi kemarin (9/2).

Hakim juga memperberat vonis Fuad dengan hukuman tambahan yang berupa dicabutnya hak memilih dan dipilih selama lima tahun. ”Terhitung setelah dia menjalani hukuman,” imbuh Hatta. Jika saat ini berusia 68 tahun dan nanti harus menjalani hukuman 13 tahun, Fuad baru punya hak politik lagi di usia 86 tahun.

Hatta mengatakan, vonis itu dijatuhkan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Fuad tergolong besar. Fuad juga dianggap selalu berkilah. ”Perbuatan terdakwa juga menyakiti rasa kearifan masyarakat,” jelasnya. Pertimbangan itu cukup beralasan. Sebab, Fuad selama ini dianggap sebagai tokoh bersih keturunan ulama besar Syaikhona Kholil.

Putusan banding itu diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Kami sangat mengapresiasi. Apalagi, ada vonis mencabut hak politiknya,” ujar Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.Dia belum bisa menyampaikan langkah hukum yang bakal diambil KPK setelah putusan itu. Sebab, jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa, putusan PT DKI itu masih lebih rendah. Yuyuk mengatakan, jaksa penuntut umum masih perlu menunggu salinan putusan untuk dikoordinasikan dengan pimpinan KPK.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Fuad dengan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar plus penyitaan harta benda dengan nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah. Nah, oleh majelis hakim di tingkat pengadilan pertama (pengadilan tipikor), Fuad hanya divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.Putusan untuk Fuad saat ini membuat KPK geram. Sebab, meskipun menyatakan bahwa dakwaan pencucian uang terbukti, hakim justru memerintahkan agar sebagian besar harta Fuad yang disita dikembalikan.

Harta Fuad yang disita hanya berupa uang Rp 234,07 miliar dan USD 563.322. Sementara itu, semua harta tak bergerak seperti tanah, rumah, hotel, apartemen, dan bangunan lain plus belasan mobil harus dikembalikan. Padahal, nilai pembelian aset-aset tersebut sangat fantastis.

Ringannya putusan majelis hakim yang diketuai M. Mukhlis itu mengundang sorotan. Sebab, Mukhlis selama sidang kerap mengakomodasi keinginan Fuad. Salah satunya, dia menyetujui pemindahan penahanan Fuad. Sebelumnya, Fuad ditahan di rutan yang terdapat di lantai 9 gedung KPK. Rutan KPK selama ini terkenal memiliki super-maximum security.Saat dikonfirmasi kemarin, pengacara Fuad, Firman Wijaya, mengatakan belum bisa berkomentar. Sebab, dia belum menerima salinan putusan resmi. Dia juga masih perlu berkoordinasi dengan kliennya dan tim kuasa hukum lainnya. (gun/lus/c11/agm)

Berita Terkait